DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2022 Tahun 2022

Nomor: 8/POJK.04/2022
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa saat ini laporan yang wajib disampaikan oleh perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek masih tersebar dalam beberapa peraturan yang terpisah dan dengan frekuensi yang berbeda-beda;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan 2022, No.126 Perantara Pedagang Efek; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
2.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3.Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
4.Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran 2022, No.126 umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
5.Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa Efek sesuai dengan peraturan bursa Efek.
6.Perusahaan Efek Daerah yang selanjutnya disingkat PED adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi.
7.Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk yang selanjutnya disebut PPE-EBUS adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek bersifat utang dan sukuk untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabahnya.
8.Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
9.Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disingkat MKBD adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan Efek dan ranking liabilities, ditambah dengan utang sub-ordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya.
10.Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan 2022, No.126 terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan terbuka.
12.Konglomerasi Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
13.Entitas Utama adalah Lembaga Jasa Keuangan induk dari Konglomerasi Keuangan atau Lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.
14.Laporan Berkala adalah laporan yang disusun Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
15.Laporan Insidental adalah laporan yang disusun Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan pada waktu tertentu.

Pasal 2

(1)Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek wajib menyampaikan Laporan Berkala dan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang memenuhi kriteria:
1. a.dalam proses pemeriksaan namun sudah tidak memiliki pengurus dan kantor; dan/atau
2. b.dalam tahap pemberesan aset nasabah atau pencabutan izin.

BAB II

JENIS LAPORAN

Pasal 3

(1)Laporan Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek terdiri atas: 2022, No.126
1. a.Laporan Berkala; dan
2. b.Laporan Insidental.
(2)Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.laporan harian;
2. b.laporan bulanan;
3. c.laporan triwulanan;
4. d.laporan tengah tahunan; dan
5. e.laporan tahunan.

Pasal 4

Laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)huruf a berupa laporan MKBD harian.

Pasal 5

Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.laporan kegiatan Perantara Pedagang Efek;
b.laporan MKBD bulanan;
c.laporan kegiatan berkala PPE-EBUS; dan
d.laporan debitur.

Pasal 6

Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berupa laporan layanan pengaduan.

Pasal 7

Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a.laporan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat;
b.laporan kecukupan permodalan terintegrasi;
c.laporan profil risiko terintegrasi;
d.laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi;
e.laporan kegiatan Penjamin Emisi Efek; dan
f.laporan keuangan tengah tahunan, terdiri atas:
1. 1.laporan keuangan tengah tahunan yang tidak disertai laporan akuntan; 2022, No.126
2. 2.laporan keuangan tengah tahunan yang disertai laporan akuntan untuk penelaahan terbatas; atau
3. 3.laporan keuangan tengah tahunan yang disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Pasal 8

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri atas:

a.laporan keuangan tahunan audited;
b.laporan keuangan tahunan unaudited;
c.laporan akuntan atas MKBD;
d.laporan rencana literasi;
e.laporan realisasi rencana literasi;
f.laporan rencana inklusi;
g.laporan realisasi rencana inklusi;
h.laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi;
i.laporan hasil evaluasi komite audit;
j.laporan penerapan tata kelola tahunan;
k.laporan rencana bisnis;
l.laporan realisasi rencana bisnis;
m.laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain;
n.laporan rencana pengkinian data berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan;
o.laporan realisasi pengkinian data berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan;
p.laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan;
q.laporan keberlanjutan;
r.laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan; 2022, No.126
s.laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko; dan
t.laporan data dan informasi pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pasal 9

Laporan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.laporan pembukaan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat;
b.laporan penutupan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat;
c.laporan perubahan alamat kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat;
d.laporan mengenai Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan;
e.laporan penyesuaian Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan;
f.laporan indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek, yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pegawai Perusahaan Efek;
g.revisi terhadap laporan penerapan tata kelola;
h.laporan perubahan data Perusahaan Efek berkaitan dengan:
1. 1.identitas perseroan, yang paling sedikit nama, alamat kantor pusat dan operasional, atau logo;
2. 2.anggaran dasar perseroan;
3. 3.Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan;
4. 4.Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
5. 5.perjanjian usaha patungan bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai 2022, No.126 Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek patungan;
6. 6.keterangan terkait dengan alamat kantor pusat dan operasional yang berubah dan sistem pengendalian internal Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
7. 7.struktur organisasi dan uraian tugas pegawai;
8. 8.penerimaan dan/atau pengunduran diri Wakil Perusahaan Efek;
9. 9.penerimaan dan/atau pengunduran diri pimpinan unit kerja, atau pejabat setingkat di bawah anggota Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan; dan/atau
10. 10.prosedur dan standar operasi perseroan;
i.laporan pengunduran diri, pemberhentian, dan/atau berakhirnya masa jabatan direksi dan/atau dewan komisaris;
j.laporan keputusan yang mengikat di luar RUPS;
k.laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain Perusahaan Efek;
l.laporan penambahan dan pemutusan kerja sama dengan mitra pemasaran Perantara Pedagang Efek;
m.laporan pengkinian data dan informasi domisili dari pihak utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi;
n.laporan harian MKBD bagi Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek yang sedang melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek;
o.laporan hasil RUPS;
p.laporan perubahan pemegang saham atau pemegang saham pengendali; dan
q.laporan penyesuaian rencana bisnis. 2022, No.126

BAB III

PIHAK PELAPOR

Pasal 10

Pihak yang menyampaikan laporan MKBD harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa saat ini laporan yang wajib disampaikan oleh perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek masih tersebar dalam beberapa peraturan yang terpisah dan dengan frekuensi yang berbeda-beda;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
2.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3.Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
4.Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran 2022, No.126 umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
5.Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa Efek sesuai dengan peraturan bursa Efek.
6.Perusahaan Efek Daerah yang selanjutnya disingkat PED adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi.
7.Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk yang selanjutnya disebut PPE-EBUS adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek bersifat utang dan sukuk untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabahnya.
8.Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
9.Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disingkat MKBD adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan Efek dan ranking liabilities, ditambah dengan utang sub-ordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya.
10.Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan 2022, No.126 terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan terbuka.
12.Konglomerasi Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
13.Entitas Utama adalah Lembaga Jasa Keuangan induk dari Konglomerasi Keuangan atau Lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.
14.Laporan Berkala adalah laporan yang disusun Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
15.Laporan Insidental adalah laporan yang disusun Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan pada waktu tertentu.

Pasal 2

(1)Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek wajib menyampaikan Laporan Berkala dan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang memenuhi kriteria:
1. a.dalam proses pemeriksaan namun sudah tidak memiliki pengurus dan kantor; dan/atau
2. b.dalam tahap pemberesan aset nasabah atau pencabutan izin.

BAB II

JENIS LAPORAN

Pasal 3

(1)Laporan Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek terdiri atas: 2022, No.126
1. a.Laporan Berkala; dan
2. b.Laporan Insidental.
(2)Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.laporan harian;
2. b.laporan bulanan;
3. c.laporan triwulanan;
4. d.laporan tengah tahunan; dan
5. e.laporan tahunan.

Pasal 4

Laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)huruf a berupa laporan MKBD harian.

Pasal 5

Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.laporan kegiatan Perantara Pedagang Efek;
b.laporan MKBD bulanan;
c.laporan kegiatan berkala PPE-EBUS; dan
d.laporan debitur.

Pasal 6

Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berupa laporan layanan pengaduan.

Pasal 7

Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a.laporan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat;
b.laporan kecukupan permodalan terintegrasi;
c.laporan profil risiko terintegrasi;
d.laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi;
e.laporan kegiatan Penjamin Emisi Efek; dan
f.laporan keuangan tengah tahunan, terdiri atas:
1. 1.laporan keuangan tengah tahunan yang tidak disertai laporan akuntan; 2022, No.126
2. 2.laporan keuangan tengah tahunan yang disertai laporan akuntan untuk penelaahan terbatas; atau
3. 3.laporan keuangan tengah tahunan yang disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Pasal 8

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri atas:

a.laporan keuangan tahunan audited;
b.laporan keuangan tahunan unaudited;
c.laporan akuntan atas MKBD;
d.laporan rencana literasi;
e.laporan realisasi rencana literasi;
f.laporan rencana inklusi;
g.laporan realisasi rencana inklusi;
h.laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi;
i.laporan hasil evaluasi komite audit;
j.laporan penerapan tata kelola tahunan;
k.laporan rencana bisnis;
l.laporan realisasi rencana bisnis;
m.laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain;
n.laporan rencana pengkinian data berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan;
o.laporan realisasi pengkinian data berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan;
p.laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan;
q.laporan keberlanjutan;
r.laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan; 2022, No.126
s.laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko; dan
t.laporan data dan informasi pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pasal 9

Laporan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.laporan pembukaan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat;
b.laporan penutupan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat;
c.laporan perubahan alamat kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat;
d.laporan mengenai Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan;
e.laporan penyesuaian Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan;
f.laporan indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek, yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pegawai Perusahaan Efek;
g.revisi terhadap laporan penerapan tata kelola;
h.laporan perubahan data Perusahaan Efek berkaitan dengan:
1. 1.identitas perseroan, yang paling sedikit nama, alamat kantor pusat dan operasional, atau logo;
2. 2.anggaran dasar perseroan;
3. 3.Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan;
4. 4.Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
5. 5.perjanjian usaha patungan bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai 2022, No.126 Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek patungan;
6. 6.keterangan terkait dengan alamat kantor pusat dan operasional yang berubah dan sistem pengendalian internal Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
7. 7.struktur organisasi dan uraian tugas pegawai;
8. 8.penerimaan dan/atau pengunduran diri Wakil Perusahaan Efek;
9. 9.penerimaan dan/atau pengunduran diri pimpinan unit kerja, atau pejabat setingkat di bawah anggota Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan; dan/atau
10. 10.prosedur dan standar operasi perseroan;
i.laporan pengunduran diri, pemberhentian, dan/atau berakhirnya masa jabatan direksi dan/atau dewan komisaris;
j.laporan keputusan yang mengikat di luar RUPS;
k.laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain Perusahaan Efek;
l.laporan penambahan dan pemutusan kerja sama dengan mitra pemasaran Perantara Pedagang Efek;
m.laporan pengkinian data dan informasi domisili dari pihak utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi;
n.laporan harian MKBD bagi Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek yang sedang melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek;
o.laporan hasil RUPS;
p.laporan perubahan pemegang saham atau pemegang saham pengendali; dan
q.laporan penyesuaian rencana bisnis. 2022, No.126

BAB III

PIHAK PELAPOR

Pasal 10

Pihak yang menyampaikan laporan MKBD harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.