DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.05/2018 Tahun 2018

Nomor: 8 /POJK.05/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 138

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diperkenankannya dana pensiun untuk mengelola dan menjalankan program yang menyelenggarakan atau memberikan manfaat pensiun dan manfaat lain kepada peserta dana pensiun perlu diatur ketentuan mengenai pendanaan program tersebut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pendanaan Dana Pensiun; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENDANAAN DANA PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2.Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
3.Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
4.Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
5.Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam PDP.
6.Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti.
7.Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing- masing peserta sebagai Manfaat Pensiun.
8.Manfaat Lain adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam PDP.
9.Program Manfaat Lain adalah program yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun.
10.Program Manfaat Lain Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PMLMP adalah Program Manfaat Lain yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau Program Manfaat Lain yang bukan merupakan Program Manfaat Lain iuran pasti.
11.Program Manfaat Lain Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PMLIP adalah Program Manfaat Lain yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai Manfaat Lain.
12.Pendiri adalah:

a.orang atau badan yang membentuk DPPK; atau
b.bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK.
1. 13.Mitra Pendiri adalah pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu DPPK Pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya.
2. 14.Pemberi Kerja adalah Pendiri atau Mitra Pendiri yang mempekerjakan karyawan.
3. 15.Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun.
4. 16.Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun.
5. 17.Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan PDP.
6. 18.Kekayaan untuk Pendanaan adalah kekayaan Dana Pensiun yang diperhitungkan untuk menentukan kualitas pendanaan Dana Pensiun.
7. 19.Liabilitas Solvabilitas adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun dibubarkan pada tanggal valuasi aktuaria.
8. 20.Nilai Kini Aktuarial adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun terus berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada Peserta dan pihak yang berhak.
9. 21.Surplus adalah kelebihan Kekayaan untuk Pendanaan dari Nilai Kini Aktuarial.
10. 22.Defisit adalah kekurangan Kekayaan untuk Pendanaan dari Nilai Kini Aktuarial.
11. 23.Kekurangan Solvabilitas adalah kekurangan Kekayaan untuk Pendanaan dari Liabilitas Solvabilitas.
12. 24.Rasio Pendanaan adalah hasil bagi Kekayaan untuk Pendanaan dengan Nilai Kini Aktuarial.
13. 25.Rasio Solvabilitas adalah hasil bagi Kekayaan untuk Pendanaan dengan Liabilitas Solvabilitas.
14. 26.Dana Terpenuhi:
a.bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP adalah keadaan Dana Pensiun yang Kekayaan untuk Pendanaannya tidak kurang dari Nilai Kini Aktuarialnya; atau
b.bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP adalah kondisi dimana iuran bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
1. 27.Iuran Minimum adalah iuran yang wajib disetor ke DPPK untuk pendanaan program pensiun.
2. 28.Iuran Sukarela Peserta adalah tambahan iuran yang berasal dari Peserta DPPK untuk meningkatkan Manfaat Pensiun.
3. 29.Iuran Normal adalah iuran yang diperlukan dalam satu tahun untuk mendanai bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar di antara jumlah iuran Peserta yang ditetapkan dalam PDP dan bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan, sesuai dengan metode valuasi aktuaria yang dipergunakan.
4. 30.Iuran Tambahan adalah iuran yang disetor untuk melunasi Defisit.
5. 31.Aktuaris adalah konsultan aktuaria yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. 32.Laporan Aktuaris adalah laporan hasil valuasi aktuaria yang disusun oleh Aktuaris yang dijadikan dasar perhitungan iuran, pembayaran Manfaat Pensiun, dan/atau Manfaat Lain.
7. 33.Laporan Aktuaris Berkala adalah laporan aktuaris yang disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, bukan untuk pengesahan pembentukan Dana Pensiun, perubahan PDP, atau pembubaran Dana Pensiun.

BAB II

PENDANAAN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

Pasal 2

(1)Pengurus dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP wajib melaporkan kualitas pendanaan PPMP secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi keadaan sebagai berikut:
1. a.tingkat pertama, yaitu apabila DPPK yang menyelenggarakan PPMP berada dalam keadaan Dana Terpenuhi;
2. b.tingkat kedua, yaitu apabila Kekayaan untuk Pendanaan kurang dari Nilai Kini Aktuarial dan tidak kurang dari Liabilitas Solvabilitas; dan
3. c.tingkat ketiga, yaitu apabila Kekayaan untuk Pendanaan kurang dari Liabilitas Solvabilitas.

Pasal 3

(1)Kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dinilai berdasarkan valuasi aktuaria.
(2)Valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menentukan:
1. a.Liabilitas Solvabilitas; dan
2. b.Nilai Kini Aktuarial.
(3)Liabilitas Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar antara himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya dan nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan asumsi bahwa Peserta berhenti bekerja pada tanggal valuasi aktuaria dan seluruhnya telah memiliki hak atas dana.
(4)Nilai Kini Aktuarial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar antara Liabilitas Solvabilitas dan bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal valuasi aktuaria menurut metode valuasi aktuaria yang digunakan untuk menentukan Iuran Normal.

Pasal 4

(1)Untuk penetapan kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Aktuaris harus menetapkan besar Kekayaan untuk Pendanaan.
(2)Kekayaan untuk Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari aset neto dikurangi dengan:
1. a.kekayaan dalam sengketa di pengadilan, atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang;
2. b.iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal valuasi aktuaria belum disetor ke DPPK lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya; dan
3. c.jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aset lain-lain.

Pasal 5

(1)Aset neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperoleh dari laporan keuangan yang diaudit per tanggal valuasi aktuaria apabila Laporan Aktuaris disusun untuk:
1. a.Laporan Aktuaris Berkala;
2. b.pembubaran DPPK yang menyelenggarakan PPMP; dan/atau
3. c.perubahan PDP untuk perubahan program pensiun atau yang berdampak beralihnya kekayaan dari atau ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP.
(2)Dalam hal tidak ada laporan keuangan yang diaudit per tanggal valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.aset neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)dapat diperoleh dari laporan keuangan DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang ditandatangani oleh Pengurus apabila Laporan Aktuaris disusun untuk perubahan PDP selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
1. b.Aktuaris harus meyakini data pada laporan keuangan yang digunakan berdasarkan standar praktik aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.
(3)Kekayaan untuk Pendanaan dalam pengesahan pembentukan DPPK yang menyelenggarakan PPMP ditetapkan nihil atau dihitung sebesar dana tunai yang dialihkan ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP sebagaimana ditetapkan oleh Pendiri.

Pasal 6

(1)Aktuaris harus menetapkan Defisit atau Surplus dengan membandingkan Nilai Kini Aktuarial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terhadap Kekayaan untuk Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipisahkan menjadi:
1. a.bagian dari Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas; dan
2. b.bagian dari Defisit selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas.

Pasal 7

(1)Masing-masing bagian dari Defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus dilunasi dengan Iuran Tambahan dalam jangka waktu paling lama:
1. a.36 (tiga puluh enam) bulan, untuk Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas; atau
2. b.180 (seratus delapan puluh) bulan, untuk Defisit selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas.
(2)Dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara sekaligus, pembayaran Iuran Tambahan ditetapkan sebesar bagian Defisit yang harus dilunasi dan harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak:
1. a.diterimanya Laporan Aktuaris Berkala yang memuat hal pelunasan Defisit secara sekaligus oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. b.disahkannya PDP oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara sekaligus, Kekayaan untuk Pendanaan dalam perhitungan Defisit memperhitungkan seluruh iuran jatuh tempo.
(4)Dalam hal penyetoran Iuran Tambahan secara sekaligus melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Iuran Tambahan tersebut harus dikenakan bunga yang layak atau sanksi (ta’zir) berupa denda yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuaria.
(5)Dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara bulanan, besar Iuran Tambahan setiap bulan dihitung sedemikian rupa sehingga nilai sekarang dari rangkaian Iuran Tambahan bulanan yang akan dilakukan dalam periode pengangsuran sama dengan besar bagian Defisit yang bersangkutan.
(6)Otoritas Jasa Keuangan dapat memperkenankan perpanjangan jangka waktu pelunasan Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi paling lama 5 (lima) tahun apabila Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan.

Pasal 8

Dalam hal valuasi aktuaria baru menunjukkan bahwa nilai sekarang dari sisa rangkaian Iuran Tambahan bulanan yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris sebelumnya lebih kecil dari Defisit yang bersesuaian yang ditetapkan pada tanggal valuasi aktuaria, selisihnya dilunasi dengan Iuran Tambahan baru yang pelunasannya diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1)Dalam hal valuasi aktuaria baru menunjukkan bahwa nilai sekarang dari sisa rangkaian Iuran Tambahan untuk bagian Defisit tertentu lebih besar daripada bagian Defisit yang bersesuaian menurut valuasi aktuaria baru yang ditetapkan pada tanggal valuasi aktuaria, bagian Defisit yang bersesuaian dapat dilunasi dengan Iuran Tambahan baru.
(2)Dalam hal Iuran Tambahan baru untuk melunasi bagian Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus, pelunasan Iuran Tambahan baru tersebut diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (4).
(3)Dalam hal Iuran Tambahan baru untuk melunasi bagian Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bulanan, Iuran Tambahan bulanan baru dihitung sedemikian rupa sehingga nilai sekarang dari rangkaian Iuran Tambahan bulanan baru tersebut sama dengan bagian Defisit yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.Iuran Tambahan bulanan baru sama atau lebih besar dari Iuran Tambahan bulanan sebelumnya, dengan masa pelunasan lebih pendek dari sisa periode pelunasan yang telah ditetapkan dalam Laporan Aktuaris sebelumnya; atau
2. b.Iuran Tambahan bulanan baru lebih kecil dari Iuran Tambahan bulanan sebelumnya, dengan masa pelunasan sama dengan sisa periode pelunasan yang telah ditetapkan dalam Laporan Aktuaris sebelumnya.
(4)Dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan/atau metode valuasi aktuaria yang mengakibatkan penurunan Defisit atau kenaikan Surplus, Laporan Aktuaris harus menetapkan Iuran Tambahan bulanan yang paling sedikit sama dengan Iuran Tambahan bulanan pada Laporan Aktuaris sebelumnya.
(5)Dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan/atau metode valuasi aktuaria yang mengakibatkan kenaikan Defisit atau penurunan Surplus, Laporan Aktuaris berlaku efektif sejak tanggal valuasi aktuaria.

Pasal 10

(1)Dalam hal Pemberi Kerja tidak dapat melakukan penyetoran Iuran Tambahan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pemberi Kerja harus melakukan pembayaran Iuran Tambahan bulanan yang cukup untuk menutupi kebutuhan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan Aktuaris.
(2)Dalam hal Pemberi Kerja tidak melakukan penyetoran Iuran Tambahan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), penyetoran Iuran Tambahan dilakukan secara bulanan dengan masa pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(3)Keterlambatan penyetoran Iuran Tambahan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikenakan bunga yang layak atau sanksi (ta’zir) berupa denda yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuaria.

Isi peraturan

Teks138PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diperkenankannya dana pensiun untuk mengelola dan menjalankan program yang menyelenggarakan atau memberikan manfaat pensiun dan manfaat lain kepada peserta dana pensiun perlu diatur ketentuan mengenai pendanaan program tersebut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENDANAAN DANA PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2.Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
3.Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
4.Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
5.Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam PDP.
6.Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti.
7.Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing- masing peserta sebagai Manfaat Pensiun.
8.Manfaat Lain adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam PDP.
9.Program Manfaat Lain adalah program yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun.
10.Program Manfaat Lain Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PMLMP adalah Program Manfaat Lain yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau Program Manfaat Lain yang bukan merupakan Program Manfaat Lain iuran pasti.
11.Program Manfaat Lain Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PMLIP adalah Program Manfaat Lain yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai Manfaat Lain.
12.Pendiri adalah:

a.orang atau badan yang membentuk DPPK; atau
b.bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK.
1. 13.Mitra Pendiri adalah pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu DPPK Pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya.
2. 14.Pemberi Kerja adalah Pendiri atau Mitra Pendiri yang mempekerjakan karyawan.
3. 15.Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun.
4. 16.Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun.
5. 17.Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan PDP.
6. 18.Kekayaan untuk Pendanaan adalah kekayaan Dana Pensiun yang diperhitungkan untuk menentukan kualitas pendanaan Dana Pensiun.
7. 19.Liabilitas Solvabilitas adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun dibubarkan pada tanggal valuasi aktuaria.
8. 20.Nilai Kini Aktuarial adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun terus berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada Peserta dan pihak yang berhak.
9. 21.Surplus adalah kelebihan Kekayaan untuk Pendanaan dari Nilai Kini Aktuarial.
10. 22.Defisit adalah kekurangan Kekayaan untuk Pendanaan dari Nilai Kini Aktuarial.
11. 23.Kekurangan Solvabilitas adalah kekurangan Kekayaan untuk Pendanaan dari Liabilitas Solvabilitas.
12. 24.Rasio Pendanaan adalah hasil bagi Kekayaan untuk Pendanaan dengan Nilai Kini Aktuarial.
13. 25.Rasio Solvabilitas adalah hasil bagi Kekayaan untuk Pendanaan dengan Liabilitas Solvabilitas.
14. 26.Dana Terpenuhi:
a.bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP adalah keadaan Dana Pensiun yang Kekayaan untuk Pendanaannya tidak kurang dari Nilai Kini Aktuarialnya; atau
b.bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP adalah kondisi dimana iuran bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
1. 27.Iuran Minimum adalah iuran yang wajib disetor ke DPPK untuk pendanaan program pensiun.
2. 28.Iuran Sukarela Peserta adalah tambahan iuran yang berasal dari Peserta DPPK untuk meningkatkan Manfaat Pensiun.
3. 29.Iuran Normal adalah iuran yang diperlukan dalam satu tahun untuk mendanai bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar di antara jumlah iuran Peserta yang ditetapkan dalam PDP dan bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan, sesuai dengan metode valuasi aktuaria yang dipergunakan.
4. 30.Iuran Tambahan adalah iuran yang disetor untuk melunasi Defisit.
5. 31.Aktuaris adalah konsultan aktuaria yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. 32.Laporan Aktuaris adalah laporan hasil valuasi aktuaria yang disusun oleh Aktuaris yang dijadikan dasar perhitungan iuran, pembayaran Manfaat Pensiun, dan/atau Manfaat Lain.
7. 33.Laporan Aktuaris Berkala adalah laporan aktuaris yang disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, bukan untuk pengesahan pembentukan Dana Pensiun, perubahan PDP, atau pembubaran Dana Pensiun.

BAB II

PENDANAAN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

Pasal 2

(1)Pengurus dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP wajib melaporkan kualitas pendanaan PPMP secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi keadaan sebagai berikut:
1. a.tingkat pertama, yaitu apabila DPPK yang menyelenggarakan PPMP berada dalam keadaan Dana Terpenuhi;
2. b.tingkat kedua, yaitu apabila Kekayaan untuk Pendanaan kurang dari Nilai Kini Aktuarial dan tidak kurang dari Liabilitas Solvabilitas; dan
3. c.tingkat ketiga, yaitu apabila Kekayaan untuk Pendanaan kurang dari Liabilitas Solvabilitas.

Pasal 3

(1)Kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dinilai berdasarkan valuasi aktuaria.
(2)Valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menentukan:
1. a.Liabilitas Solvabilitas; dan
2. b.Nilai Kini Aktuarial.
(3)Liabilitas Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar antara himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya dan nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan asumsi bahwa Peserta berhenti bekerja pada tanggal valuasi aktuaria dan seluruhnya telah memiliki hak atas dana.
(4)Nilai Kini Aktuarial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar antara Liabilitas Solvabilitas dan bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal valuasi aktuaria menurut metode valuasi aktuaria yang digunakan untuk menentukan Iuran Normal.

Pasal 4

(1)Untuk penetapan kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Aktuaris harus menetapkan besar Kekayaan untuk Pendanaan.
(2)Kekayaan untuk Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari aset neto dikurangi dengan:
1. a.kekayaan dalam sengketa di pengadilan, atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang;
2. b.iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal valuasi aktuaria belum disetor ke DPPK lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya; dan
3. c.jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aset lain-lain.

Pasal 5

(1)Aset neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperoleh dari laporan keuangan yang diaudit per tanggal valuasi aktuaria apabila Laporan Aktuaris disusun untuk:
1. a.Laporan Aktuaris Berkala;
2. b.pembubaran DPPK yang menyelenggarakan PPMP; dan/atau
3. c.perubahan PDP untuk perubahan program pensiun atau yang berdampak beralihnya kekayaan dari atau ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP.
(2)Dalam hal tidak ada laporan keuangan yang diaudit per tanggal valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.aset neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)dapat diperoleh dari laporan keuangan DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang ditandatangani oleh Pengurus apabila Laporan Aktuaris disusun untuk perubahan PDP selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
1. b.Aktuaris harus meyakini data pada laporan keuangan yang digunakan berdasarkan standar praktik aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.
(3)Kekayaan untuk Pendanaan dalam pengesahan pembentukan DPPK yang menyelenggarakan PPMP ditetapkan nihil atau dihitung sebesar dana tunai yang dialihkan ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP sebagaimana ditetapkan oleh Pendiri.

Pasal 6

(1)Aktuaris harus menetapkan Defisit atau Surplus dengan membandingkan Nilai Kini Aktuarial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terhadap Kekayaan untuk Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipisahkan menjadi:
1. a.bagian dari Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas; dan
2. b.bagian dari Defisit selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas.

Pasal 7

(1)Masing-masing bagian dari Defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus dilunasi dengan Iuran Tambahan dalam jangka waktu paling lama:
1. a.36 (tiga puluh enam) bulan, untuk Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas; atau
2. b.180 (seratus delapan puluh) bulan, untuk Defisit selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas.
(2)Dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara sekaligus, pembayaran Iuran Tambahan ditetapkan sebesar bagian Defisit yang harus dilunasi dan harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak:
1. a.diterimanya Laporan Aktuaris Berkala yang memuat hal pelunasan Defisit secara sekaligus oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. b.disahkannya PDP oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara sekaligus, Kekayaan untuk Pendanaan dalam perhitungan Defisit memperhitungkan seluruh iuran jatuh tempo.
(4)Dalam hal penyetoran Iuran Tambahan secara sekaligus melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Iuran Tambahan tersebut harus dikenakan bunga yang layak atau sanksi (ta’zir) berupa denda yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuaria.
(5)Dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara bulanan, besar Iuran Tambahan setiap bulan dihitung sedemikian rupa sehingga nilai sekarang dari rangkaian Iuran Tambahan bulanan yang akan dilakukan dalam periode pengangsuran sama dengan besar bagian Defisit yang bersangkutan.
(6)Otoritas Jasa Keuangan dapat memperkenankan perpanjangan jangka waktu pelunasan Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi paling lama 5 (lima) tahun apabila Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Dalam hal valuasi aktuaria baru menunjukkan bahwa nilai sekarang dari sisa rangkaian Iuran Tambahan untuk bagian Defisit tertentu lebih besar daripada bagian Defisit yang bersesuaian menurut valuasi aktuaria baru yang ditetapkan pada tanggal valuasi aktuaria, bagian Defisit yang bersesuaian dapat dilunasi dengan Iuran Tambahan baru.
(2)Dalam hal Iuran Tambahan baru untuk melunasi bagian Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus, pelunasan Iuran Tambahan baru tersebut diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (4).
(3)Dalam hal Iuran Tambahan baru untuk melunasi bagian Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bulanan, Iuran Tambahan bulanan baru dihitung sedemikian rupa sehingga nilai sekarang dari rangkaian Iuran Tambahan bulanan baru tersebut sama dengan bagian Defisit yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.Iuran Tambahan bulanan baru sama atau lebih besar dari Iuran Tambahan bulanan sebelumnya, dengan masa pelunasan lebih pendek dari sisa periode pelunasan yang telah ditetapkan dalam Laporan Aktuaris sebelumnya; atau
2. b.Iuran Tambahan bulanan baru lebih kecil dari Iuran Tambahan bulanan sebelumnya, dengan masa pelunasan sama dengan sisa periode pelunasan yang telah ditetapkan dalam Laporan Aktuaris sebelumnya.
(4)Dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan/atau metode valuasi aktuaria yang mengakibatkan penurunan Defisit atau kenaikan Surplus, Laporan Aktuaris harus menetapkan Iuran Tambahan bulanan yang paling sedikit sama dengan Iuran Tambahan bulanan pada Laporan Aktuaris sebelumnya.
(5)Dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan/atau metode valuasi aktuaria yang mengakibatkan kenaikan Defisit atau penurunan Surplus, Laporan Aktuaris berlaku efektif sejak tanggal valuasi aktuaria.

Pasal 10

(1)Dalam hal Pemberi Kerja tidak dapat melakukan penyetoran Iuran Tambahan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pemberi Kerja harus melakukan pembayaran Iuran Tambahan bulanan yang cukup untuk menutupi kebutuhan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan Aktuaris.
(2)Dalam hal Pemberi Kerja tidak melakukan penyetoran Iuran Tambahan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), penyetoran Iuran Tambahan dilakukan secara bulanan dengan masa pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(3)Keterlambatan penyetoran Iuran Tambahan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikenakan bunga yang layak atau sanksi (ta’zir) berupa denda yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuaria.