DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 142

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan proses perizinan kepada stakeholders yang efektif, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai produk asuransi dan saluran pemasaran produk asuransi yang selaras dengan perkembangan inovasi produk asuransi yang semakin variatif dan dinamis 2. Penyempurnaan yang dilakukan antara lain mengenai jenis dan kriteria produk asuransi, penguatan ketentuan PAYDI, klausul polis asuransi, mekanisme perhitungan dan penetapan premi/kontribusi, mekanisme persetujuan dan pelaporan produk asuransi, penyelenggaraan produk asuransi secara digital, pemenuhan prinsip syariah, kajian atas pengembangan produk asuransi, pemantauan kinerja produk asuransi, komite pengembangan produk asuransi, dan penghentian produk asuransi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi perlu disesuaikan dengan perkembangan inovasi produk asuransi dan pemasaran produk asuransi yang semakin variatif serta dinamis, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan proses persetujuan produk asuransi dengan tetap mengedepankan aspek prudensial dan perilaku pasar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRODUK ASURANSI DAN SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Produk Asuransi adalah program jasa pertanggungan/pengelolaan atas risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi umum dan/atau perusahaan asuransi jiwa termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
2.Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan pelindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
3.Produk Asuransi Bersama adalah Produk Asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah.
4.Produk Asuransi Mikro adalah Produk Asuransi yang didesain untuk memberikan pelindungan atas risiko keuangan yang dihadapi oleh masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
5.Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, dan dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, serta memuat perjanjian antara perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, yang dibuat secara tertulis baik dalam bentuk cetak atau elektronik.
6.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
7.Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
8.Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
9.Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
10.Dana Tanahud adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi tanahud, hasil investasi dana tanahud, qardh dari dana perusahaan kepada dana tanahud, dan/atau dana tanahud dari reasuradur, yang penggunaannya sesuai dengan akad hibah dana tanahud.
11.Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan pelindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.
12.Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.
13.Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
14.Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
15.Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
16.Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabarru' dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
17.Aktuaris Perusahaan adalah orang perseorangan yang telah memperoleh sertifikasi dari asosiasi yang membawahkan bidang aktuaria, yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai aktuaris pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tempatnya bekerja.
18.Bancassurance adalah aktivitas kerja sama antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dengan bank dalam rangka memasarkan Produk Asuransi melalui bank.

BAB II

PRODUK ASURANSI

Pasal 2

(1)Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah meliputi:
1. a.program yang menjanjikan pelindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
2. b.program yang menjanjikan pelindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait meninggal dunia dan/atau hidupnya Tertanggung/Peserta, atau anuitas asuransi jiwa;
3. c.program yang menjanjikan pelindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, atau pihak lain yang berhak terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungkan; dan
4. d.program yang menjanjikan pelindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.
(2)Selain Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dapat memasarkan:
1. a.program yang memberikan pertanggungan/pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian kredit, atau program yang memberikan pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah;
2. b.program yang memberikan jaminan atas kemampuan principal dalam melakukan perjanjian sesuai perjanjian pokok antara principal dan obligee; dan
3. c.PAYDI.

Pasal 3

Produk Asuransi harus:

a.memberikan pelindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan;
b.memiliki Premi/Kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif; dan
c.memiliki Polis Asuransi yang tidak mengandung kata, frasa, atau kalimat yang dapat:
1. 1.menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup, kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, dan kewajiban Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan/atau
2. 2.mempersulit Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengurus haknya.

Pasal 4

(1)Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan PAYDI wajib setiap saat memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.memiliki Aktuaris Perusahaan;
2. b.memiliki tenaga pengelola investasi;
3. c.memiliki sistem informasi yang memadai; dan
4. d.memiliki sumber daya yang mampu mendukung pengelolaan PAYDI.
(2)PAYDI wajib memenuhi kriteria:
1. a.memiliki proporsi pelindungan terhadap risiko kematian dan manfaat yang dikaitkan dengan investasi;
2. b.memiliki masa pertanggungan tertentu; dan
3. c.memiliki strategi investasi yang spesifik.
(3)Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan PAYDI wajib:
1. a.melakukan pencatatan dan pelaporan aset dan liabilitas setiap subdana secara terpisah dengan aset dan liabilitas lain yang dimiliki atau dikelola Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah;
2. b.memiliki dan menerapkan kebijakan dan strategi investasi untuk PAYDI;
3. c.mengalokasikan investasi dari masing-masing Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sesuai dengan subdana yang dipilih oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan
4. d.menerapkan manajemen risiko yang efektif terhadap risiko nilai tukar atas liabilitas dalam mata uang asing.
(4)Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan PAYDI wajib melaksanakan pengelolaan aset dan liabilitas PAYDI mencakup:
1. a.menetapkan kecukupan Premi/Kontribusi;
2. b.mengalokasikan bagian Premi/Kontribusi untuk pembentukan nilai tunai;
3. c.memiliki strategi investasi yang spesifik untuk setiap subdana;
4. d.melaksanakan strategi investasi;
5. e.menyesuaikan penempatan investasi sesuai dengan strategi investasi;
6. f.melakukan penghitungan nilai aktiva bersih;
7. g.menetapkan pengenaan biaya;
8. h.melakukan penatausahaan seluruh aset yang bersumber dari PAYDI yang mencakup penyimpanan, pencatatan, dan pembukuan; dan
9. i.memiliki perjanjian penggunaan layanan kustodian.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dapat menyelenggarakan PAYDI, kriteria PAYDI, serta pengelolaan aset dan liabilitas PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

(1)Produk Asuransi Bersama dilarang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung/dikelola risikonya melalui mekanisme kerja sama selain antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan:
1. a.usaha asuransi umum dengan usaha asuransi umum lainnya;
2. b.usaha asuransi umum syariah dengan usaha asuransi umum syariah lainnya;
3. c.usaha asuransi jiwa dengan usaha asuransi jiwa lainnya;
4. d.usaha asuransi jiwa syariah dengan usaha asuransi jiwa syariah lainnya;
5. e.usaha asuransi umum dengan usaha asuransi jiwa; atau
6. f.usaha asuransi umum syariah dengan usaha asuransi jiwa syariah.
(2)Pembagian risiko antara para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Produk Asuransi Bersama wajib sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing bidang usaha Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah.
(3)Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pertanggungan bersama yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dengan bidang usaha yang sejenis dalam rangka penyebaran risiko untuk 1 (satu) objek pertanggungan yang bersifat kasus per kasus.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus didasarkan pada perjanjian tertulis.
(2)Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
1. a.susunan keanggotaan, termasuk Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran Produk Asuransi Bersama;
2. b.hak dan kewajiban masing-masing perusahaan yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama, termasuk:
  1. 1.tugas Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua; dan
  2. 2.kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan data Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
3. c.spesifikasi dan desain Produk Asuransi Bersama yang menjadi objek perjanjian atau pemasaran;
4. d.risiko yang ditanggung/dikelola masing-masing Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing, dan Produk Asuransi Bersama yang diselenggarakan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dengan bidang usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dengan ketentuan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua harus menanggung porsi risiko yang lebih besar;
5. e.klausul mengenai prosedur atau tata cara:
  1. 1.permohonan asuransi;
  2. 2.seleksi risiko (underwriting) dan penetapan Premi/Kontribusi;
  3. 3.penerimaan Premi/Kontribusi dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
  4. 4.penerusan Premi/Kontribusi kepada seluruh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama;
  5. 5.penyelesaian dan pembayaran klaim; dan
  6. 6.penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
6. f.jangka waktu perjanjian kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama;
7. g.prosedur penyelesaian perselisihan antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama; dan
8. h.kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.
(3)Penyelesaian klaim atas Produk Asuransi Bersama wajib dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan Produk Asuransi Bersama sesuai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam hal 1 (satu) atau lebih Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah mengakhiri perjanjian kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama atau dilarang untuk memasarkan Produk Asuransi Bersama maka:
1. a.seluruh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama tetap wajib bertanggung jawab atas pertanggungan/kepesertaan yang sedang berjalan sesuai dengan ruang lingkup risiko yang dijamin oleh masing-masing Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah sesuai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. b.risiko yang ditanggung/dikelola dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama wajib disesuaikan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang masih tergabung; dan
3. c.penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama wajib diakhiri apabila tidak terdapat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dapat menanggung risiko asuransi yang sesuai dengan bidang usaha yang sejenis dengan risiko yang ditanggung oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang mengakhiri kerja sama atau dikenai larangan untuk memasarkan Produk Asuransi Bersama.

Pasal 7

(1)Produk Asuransi Mikro harus memiliki karakteristik:
1. a.sederhana;
2. b.mudah;
3. c.ekonomis; dan
4. d.segera.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1)Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah merupakan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan Pasal 2 ayat (2).
(2)Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah merupakan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c.
(3)Produk Asuransi Mikro yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah merupakan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali PAYDI dan lini usaha asuransi umum atau asuransi umum syariah yang bersifat kompleks.
(4)Produk Asuransi Mikro yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah merupakan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali anuitas asuransi jiwa dan PAYDI.
(5)Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat diperluas dengan mengikuti perluasan ruang lingkup usaha asuransi.

Pasal 9

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan Produk Asuransi kumpulan wajib memastikan bahwa Tertanggung/Peserta memiliki hubungan kepentingan dengan Pemegang Polis dan/atau penerima manfaat atas objek, manfaat, atau risiko yang dipertanggungkan dalam Produk Asuransi kumpulan.

Pasal 10

Penyelenggaraan anuitas asuransi jiwa atau anuitas asuransi jiwa syariah untuk program dana pensiun oleh Perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan dana pensiun.

Isi peraturan

Teks142PDFHirarki

Memuat teks peraturan…