DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, daftar efek syariah, daftar efek syariah luar negeri, pengembalian persetujuan PPDES, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri pasar modal syariah, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH DAN DAFTAR EFEK SYARIAH LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
2.Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
3.Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya yang:

a.akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
b.aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
c.aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
1. 4.Daftar Efek Syariah adalah kumpulan Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang diperdagangkan di dalam negeri.
2. 5.Daftar Efek Syariah Luar Negeri adalah kumpulan Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah yang hanya memuat Efek Syariah yang diperdagangkan di luar negeri.
3. 6.Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. 7.Manajer Investasi Syariah adalah Manajer Investasi yang dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa:
a.kegiatan dan jenis usaha;
b.cara pengelolaan; dan/atau
c.jasa yang diberikan, dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
1. 8.Unit Pengelolaan Investasi Syariah adalah bagian dari Manajer Investasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, mengembangkan, dan memasarkan jasa atau produk pengelolaan investasi syariah.
2. 9.Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3. 10.Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah yang selanjutnya disingkat PPDES adalah Pihak yang mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri.
4. 11.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.
5. 12.Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
6. 13.Perusahaan Publik adalah Perseroan dengan jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
7. 14.Emiten Syariah adalah Emiten yang anggaran dasarnya menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
8. 15.Perusahaan Publik Syariah adalah Perusahaan Publik yang anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
9. 16.Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal oleh Pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal.
10. 17.Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.
11. 18.Sistem Pelaporan Elektronik adalah sistem sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik.

BAB II

DAFTAR EFEK SYARIAH

Pasal 2

(1)Daftar Efek Syariah memuat:
1. a.Efek Syariah berupa saham syariah termasuk hak memesan Efek terlebih dahulu dan waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah;
2. b.Efek Syariah berupa saham syariah termasuk hak memesan Efek terlebih dahulu dan waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
  2. 2.tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
  3. 3.memiliki rasio keuangan: a) total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak melebihi 45% (empat puluh lima persen); dan b) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak melebihi 5% (lima persen); dan
3. c.Efek lainnya, yang meliputi:
  1. 1.Efek Syariah selain saham yang diterbitkan melalui Penawaran Umum; dan
  2. 2.Efek Syariah selain saham yang diterbitkan: a) tanpa melalui Penawaran Umum; dan b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
(2)Besaran batasan rasio keuangan berupa total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 huruf a) akan disesuaikan menjadi tidak melebihi 33% (tiga puluh tiga persen) yang diterapkan secara bertahap dengan tahapan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan rasio keuangan yang berbeda dengan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3 dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan pasar modal syariah.

Pasal 3

Kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf b angka 1 meliputi:
1. a.perjudian dan kegiatan lain yang tergolong judi;
2. b.jasa keuangan ribawi;
3. c.jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir);
4. d.memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan:
  1. 1.barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi);
  2. 2.barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
  3. 3.barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan/atau
  4. 4.barang atau jasa lainnya yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal berdasarkan ketetapan dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan
5. e.melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal berdasarkan ketetapan dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 4

(1)Penyusunan Daftar Efek Syariah dilakukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap informasi yang disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Emiten atau Perusahaan Publik harus menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Elektronik.
(3)Direksi Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

(1)Dalam penetapan Daftar Efek Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan informasi kepada Emiten atau Perusahaan Publik.
(2)Emiten atau Perusahaan Publik harus menyampaikan tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1)Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari keharusan penyampaian laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:
1. a.Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Sistem Pelaporan Elektronik mengalami gangguan; dan/atau
2. b.terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten atau Perusahaan Publik yang meliputi:
  1. 1.bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi dimaksud melalui Sistem Pelaporan Elektronik; dan/atau
  2. 2.peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi dimaksud yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten atau Perusahaan Publik harus menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:
1. a.diserahkan atau dikirimkan langsung ke alamat korespondensi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen elektronik; atau
2. b.dikirimkan melalui surat elektronik yang ditujukan ke alamat surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat diatasi, Emiten atau Perusahaan Publik harus menyampaikan kembali informasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Pelaporan Elektronik.

Pasal 7

Ketentuan mengenai penyampaian informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Daftar Efek Syariah secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun:
1. a.Daftar Efek Syariah pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni; dan
2. b.Daftar Efek Syariah kedua dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan November dan berlaku efektif pada tanggal 1 Desember.
(2)Dalam hal terjadi kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Daftar Efek Syariah pada waktu yang berbeda dari waktu penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media massa lainnya.

Pasal 9

Dalam hal terdapat Penawaran Umum, aksi korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Otoritas Jasa Keuangan dapat:

a.mengumumkan penambahan Efek yang memenuhi kriteria Efek Syariah dalam Daftar Efek Syariah; atau
b.mengumumkan bahwa Efek Syariah tertentu dalam Daftar Efek Syariah tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah.

Pasal 10

Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib digunakan sebagai acuan bagi:

a.Pihak yang menerbitkan indeks Efek Syariah di dalam negeri;
b.Manajer Investasi Syariah atau Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah yang mengelola portofolio investasi Efek Syariah dalam negeri;
c.Perusahaan Efek yang memiliki sistem online trading syariah; dan
d.Pihak lain yang melakukan penyusunan dan/atau pengelolaan portofolio investasi Efek Syariah dalam negeri untuk kepentingan nasabahnya atau kepentingan Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…