DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 Tahun 2019

Nomor: 9/POJK.04/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2.Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk yang selanjutnya disebut PPE-EBUS adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek bersifat utang dan sukuk untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabahnya.
3.Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai Perbankan Syariah.
4.Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
5.Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
6.Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.
7.Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PPE- EBUS, baik diikuti atau tanpa diikuti pembukaan rekening Efek.
8.Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan.

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA PPE-EBUS

Pasal 2

Efek bersifat utang dan Sukuk yang diperjualbelikan oleh PPE EBUS berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, terdiri atas:

a.Efek bersifat utang dan Sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum;
b.SBN; dan
c.Efek bersifat utang dan/atau Sukuk lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

PPE-EBUS dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang EBUS.

Pasal 4

Kegiatan agen penjual di pasar perdana atas SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikecualikan dari ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5

Perusahaan pialang pasar uang yang melakukan kegiatan keperantaraan jual beli SBN hanya untuk membantu Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka dikecualikan dari pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 6

(1)Pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS meliputi:
1. a.Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek;
2. b.Bank Umum; dan
3. c.pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek dapat melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS untuk seluruh Efek bersifat utang dan Sukuk.
(3)Bank Umum dapat melakukan kegiatan sebagai PPE- EBUS untuk seluruh Efek bersifat utang dan Sukuk baik untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah penyimpan.

Pasal 7

Ruang lingkup kegiatan usaha PPE-EBUS meliputi:

a.menerima pesanan atau instruksi Nasabah untuk Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk;
b.mempertemukan pesanan Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk antar Nasabah, termasuk kegiatan keagenan; dan/atau
c.melayani dan/atau melakukan Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk untuk kepentingan sendiri.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 8

(1)PPE-EBUS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mempunyai dan melaksanakan paling sedikit fungsi:
  1. 1.pemasaran dan perdagangan, yang merupakan unit kerja yang melaksanakan aktivitas, paling sedikit: a) pemasaran dan perdagangan Efek untuk kepentingan Nasabah atau diri sendiri; dan b) pembuatan dan penyimpanan catatan dan/atau rekaman atas setiap komunikasi baik berupa percakapan ataupun pesan elektronik atas transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk yang dilakukan;
  2. 2.manajemen risiko, yang merupakan unit kerja yang melaksanakan aktivitas, paling sedikit: a) pengelolaan sistem pengendalian risiko dan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan, dan pelaporan risiko terkait aktivitas PPE-EBUS; dan b) penetapan batasan transaksi bagi Nasabah atau lawan transaksi; dan
  3. 3.operasional, yang merupakan unit kerja yang melaksanakan aktivitas, paling sedikit: a) pembuatan dan pengiriman konfirmasi tertulis atas setiap transaksi kepada setiap Nasabah atau lawan transaksi; b) memastikan bahwa rincian transaksi telah benar dan dikonfirmasi oleh semua pihak; dan c) penyelesaian atas transaksi Nasabah atau diri sendiri dalam hal menjalankan fungsi kustodian atau memastikan penyelesaian transaksi Nasabah kepada kustodian;
2. b.melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.memiliki pegawai yang melaksanakan atas setiap fungsi; dan
  2. 2.pegawai yang melaksanakan setiap fungsi dimaksud dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya;
3. c.memiliki pegawai yang mempunyai izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah izin orang perseorangan sebagai wakil perantara pedagang Efek pemasaran bagi pegawai yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan di kantor pusat dan kantor lain selain kantor pusat yang melakukan kegiatan PPE-EBUS;
4. d.memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari setiap fungsi kepada penanggung jawab atau anggota direksi yang membawahi kegiatan PPE-EBUS beserta uraian tugasnya;
5. e.memiliki fungsi infrastruktur teknologi untuk menjalankan aktivitas PPE-EBUS, paling sedikit meliputi:
  1. 1.sistem yang dapat merekam semua komunikasi yang terkait dengan pesanan dan/atau instruksi Nasabah dan wajib dilakukan melalui jaringan komunikasi yang terhubung dengan sistem komunikasi PPE-EBUS;
  2. 2.sistem pencatatan/pembukuan transaksi yang terintegrasi dengan sistem manajemen risiko;
  3. 3.sistem manajemen risiko yang dapat melakukan pemantauan terhadap batasan transaksi, eksposur transaksi, risiko pasar terhadap portfolio PPE-EBUS, dan juga risiko kegagalan penyelesaian transaksi oleh Nasabah; dan
  4. 4.memiliki rencana kelangsungan usaha yang memadai, termasuk memiliki pusat pemulihan bencana;
6. f.memiliki prosedur operasi standar tertulis terkait pelaksanaan kegiatan setiap fungsi PPE-EBUS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ketentuan paling sedikit memuat: a) judul prosedur dan standar operasi; b) penanggung jawab prosedur dan standar operasi; c) pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi; d) diagram alir dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan; e) batasan waktu pelaksanaan dalam setiap prosedur; f) dokumen yang digunakan; dan g) hasil dari prosedur yang dilaksanakan; dan
7. g.memiliki kode etik sebagai PPE-EBUS.
(2)Pelaksanaan aktivitas pada fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh unit kerja yang telah menjalankan aktivitas pada fungsi tersebut sesuai kegiatan utamanya.
(3)Prosedur operasi standar fungsi dalam menjalankan kegiatan sebagai PPE-EBUS wajib terpisah dari prosedur operasi standar fungsi kegiatan utama.

Pasal 9

(1)Pegawai Bank Umum selaku PPE-EBUS dan/atau pegawai Bank Umum yang akan melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan dapat menggunakan sertifikat kompetensi profesi tresuri dalam mengajukan permohonan izin sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran.
(2)Sertifikat kompetensi profesi tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menggantikan kewajiban pemenuhan persyaratan dokumen berupa bukti fotokopi sertifikat keahlian sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran.
(3)Tata cara pengajuan dan pemrosesan permohonan izin sebagai wakil perantara pedagang Efek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.

Pasal 10

(1)PPE-EBUS yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem yang mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk dalam hal melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hanya dapat mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk antara dirinya dengan Nasabah-nya dalam sistem secara mekanisme single dealer.
(2)PPE-EBUS yang menggunakan sistem dalam hal melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sistem dan/atau sarana dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.memiliki sistem dengan kapasitas yang sesuai dengan kondisi saat ini dan antisipasi kebutuhan mendatang;
2. b.melakukan pengujian secara berkala atas kapasitas dan keamanan sistem;
3. c.melakukan evaluasi akan kerentanan sistem dan pusat data operasi komputer terhadap ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar, risiko yang bersifat fisik, dan ancaman bencana alam;
4. d.memiliki rencana kelangsungan usaha yang memadai, termasuk memiliki pusat pemulihan bencana;
5. e.memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informasi;
6. f.memiliki sistem cadangan untuk mengatasi kegagalan sistem;
7. g.memiliki sistem yang dapat mendeteksi dan mencegah adanya akses oleh pihak yang tidak berwenang;
8. h.menerapkan pengawasan berkelanjutan dan prosedur pengelolaan krisis;
9. i.menggunakan enkripsi, otentifikasi, dan teknik nirsangkal seperti mendapatkan sertifikat digital dari pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat;
10. j.menjaga sistem dari gangguan;
11. k.menunjuk auditor teknologi informasi profesional untuk setiap terdapat perubahan sistem yang material;
12. l.memelihara database dan aplikasi yang dapat merekonstruksi aktivitas perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk; dan
13. m.memiliki sistem yang menampilkan data perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk yang berintegritas, baik data sebelum atau sesudah Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk.
(3)Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k wajib memiliki sertifikat sistem informasi dari pihak yang berwenang yang masih berlaku dan bersifat independen.
(4)PPE-EBUS yang menggunakan sistem dalam hal melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.

BAB IV

PENDAFTARAN PPE-EBUS

Pasal 11

(1)Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek dapat melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS, tanpa perlu terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Bank Umum wajib terlebih dahulu terdaftar sebagai PPE- EBUS di Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2.Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk yang selanjutnya disebut PPE-EBUS adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek bersifat utang dan sukuk untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabahnya.
3.Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai Perbankan Syariah.
4.Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
5.Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
6.Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.
7.Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PPE- EBUS, baik diikuti atau tanpa diikuti pembukaan rekening Efek.
8.Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan.

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA PPE-EBUS

Pasal 2

Efek bersifat utang dan Sukuk yang diperjualbelikan oleh PPE EBUS berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, terdiri atas:

a.Efek bersifat utang dan Sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum;
b.SBN; dan
c.Efek bersifat utang dan/atau Sukuk lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

PPE-EBUS dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang EBUS.

Pasal 4

Kegiatan agen penjual di pasar perdana atas SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikecualikan dari ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS meliputi:
1. a.Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek;
2. b.Bank Umum; dan
3. c.pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek dapat melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS untuk seluruh Efek bersifat utang dan Sukuk.
(3)Bank Umum dapat melakukan kegiatan sebagai PPE- EBUS untuk seluruh Efek bersifat utang dan Sukuk baik untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah penyimpan.

Pasal 7

Ruang lingkup kegiatan usaha PPE-EBUS meliputi:

a.menerima pesanan atau instruksi Nasabah untuk Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk;
b.mempertemukan pesanan Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk antar Nasabah, termasuk kegiatan keagenan; dan/atau
c.melayani dan/atau melakukan Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk untuk kepentingan sendiri.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 8

(1)PPE-EBUS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mempunyai dan melaksanakan paling sedikit fungsi:
  1. 1.pemasaran dan perdagangan, yang merupakan unit kerja yang melaksanakan aktivitas, paling sedikit: a) pemasaran dan perdagangan Efek untuk kepentingan Nasabah atau diri sendiri; dan b) pembuatan dan penyimpanan catatan dan/atau rekaman atas setiap komunikasi baik berupa percakapan ataupun pesan elektronik atas transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk yang dilakukan;
  2. 2.manajemen risiko, yang merupakan unit kerja yang melaksanakan aktivitas, paling sedikit: a) pengelolaan sistem pengendalian risiko dan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan, dan pelaporan risiko terkait aktivitas PPE-EBUS; dan b) penetapan batasan transaksi bagi Nasabah atau lawan transaksi; dan
  3. 3.operasional, yang merupakan unit kerja yang melaksanakan aktivitas, paling sedikit: a) pembuatan dan pengiriman konfirmasi tertulis atas setiap transaksi kepada setiap Nasabah atau lawan transaksi; b) memastikan bahwa rincian transaksi telah benar dan dikonfirmasi oleh semua pihak; dan c) penyelesaian atas transaksi Nasabah atau diri sendiri dalam hal menjalankan fungsi kustodian atau memastikan penyelesaian transaksi Nasabah kepada kustodian;
2. b.melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.memiliki pegawai yang melaksanakan atas setiap fungsi; dan
  2. 2.pegawai yang melaksanakan setiap fungsi dimaksud dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya;
3. c.memiliki pegawai yang mempunyai izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah izin orang perseorangan sebagai wakil perantara pedagang Efek pemasaran bagi pegawai yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan di kantor pusat dan kantor lain selain kantor pusat yang melakukan kegiatan PPE-EBUS;
4. d.memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari setiap fungsi kepada penanggung jawab atau anggota direksi yang membawahi kegiatan PPE-EBUS beserta uraian tugasnya;
5. e.memiliki fungsi infrastruktur teknologi untuk menjalankan aktivitas PPE-EBUS, paling sedikit meliputi:
  1. 1.sistem yang dapat merekam semua komunikasi yang terkait dengan pesanan dan/atau instruksi Nasabah dan wajib dilakukan melalui jaringan komunikasi yang terhubung dengan sistem komunikasi PPE-EBUS;
  2. 2.sistem pencatatan/pembukuan transaksi yang terintegrasi dengan sistem manajemen risiko;
  3. 3.sistem manajemen risiko yang dapat melakukan pemantauan terhadap batasan transaksi, eksposur transaksi, risiko pasar terhadap portfolio PPE-EBUS, dan juga risiko kegagalan penyelesaian transaksi oleh Nasabah; dan
  4. 4.memiliki rencana kelangsungan usaha yang memadai, termasuk memiliki pusat pemulihan bencana;
6. f.memiliki prosedur operasi standar tertulis terkait pelaksanaan kegiatan setiap fungsi PPE-EBUS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ketentuan paling sedikit memuat: a) judul prosedur dan standar operasi; b) penanggung jawab prosedur dan standar operasi; c) pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi; d) diagram alir dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan; e) batasan waktu pelaksanaan dalam setiap prosedur; f) dokumen yang digunakan; dan g) hasil dari prosedur yang dilaksanakan; dan
7. g.memiliki kode etik sebagai PPE-EBUS.
(2)Pelaksanaan aktivitas pada fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh unit kerja yang telah menjalankan aktivitas pada fungsi tersebut sesuai kegiatan utamanya.
(3)Prosedur operasi standar fungsi dalam menjalankan kegiatan sebagai PPE-EBUS wajib terpisah dari prosedur operasi standar fungsi kegiatan utama.

Pasal 9

(1)Pegawai Bank Umum selaku PPE-EBUS dan/atau pegawai Bank Umum yang akan melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan dapat menggunakan sertifikat kompetensi profesi tresuri dalam mengajukan permohonan izin sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran.
(2)Sertifikat kompetensi profesi tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menggantikan kewajiban pemenuhan persyaratan dokumen berupa bukti fotokopi sertifikat keahlian sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran.
(3)Tata cara pengajuan dan pemrosesan permohonan izin sebagai wakil perantara pedagang Efek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.

Pasal 10

(1)PPE-EBUS yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem yang mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk dalam hal melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hanya dapat mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk antara dirinya dengan Nasabah-nya dalam sistem secara mekanisme single dealer.
(2)PPE-EBUS yang menggunakan sistem dalam hal melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sistem dan/atau sarana dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.memiliki sistem dengan kapasitas yang sesuai dengan kondisi saat ini dan antisipasi kebutuhan mendatang;
2. b.melakukan pengujian secara berkala atas kapasitas dan keamanan sistem;
3. c.melakukan evaluasi akan kerentanan sistem dan pusat data operasi komputer terhadap ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar, risiko yang bersifat fisik, dan ancaman bencana alam;
4. d.memiliki rencana kelangsungan usaha yang memadai, termasuk memiliki pusat pemulihan bencana;
5. e.memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informasi;
6. f.memiliki sistem cadangan untuk mengatasi kegagalan sistem;
7. g.memiliki sistem yang dapat mendeteksi dan mencegah adanya akses oleh pihak yang tidak berwenang;
8. h.menerapkan pengawasan berkelanjutan dan prosedur pengelolaan krisis;
9. i.menggunakan enkripsi, otentifikasi, dan teknik nirsangkal seperti mendapatkan sertifikat digital dari pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat;
10. j.menjaga sistem dari gangguan;
11. k.menunjuk auditor teknologi informasi profesional untuk setiap terdapat perubahan sistem yang material;
12. l.memelihara database dan aplikasi yang dapat merekonstruksi aktivitas perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk; dan
13. m.memiliki sistem yang menampilkan data perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk yang berintegritas, baik data sebelum atau sesudah Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk.
(3)Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k wajib memiliki sertifikat sistem informasi dari pihak yang berwenang yang masih berlaku dan bersifat independen.
(4)PPE-EBUS yang menggunakan sistem dalam hal melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.

BAB IV

PENDAFTARAN PPE-EBUS

Pasal 11

(1)Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek dapat melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS, tanpa perlu terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Bank Umum wajib terlebih dahulu terdaftar sebagai PPE- EBUS di Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS.