DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2020 Tahun 2020

Nomor: 9/POJK.04/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai perizinan biro administrasi efek, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai perizinan biro administrasi efek yang ditetapkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Biro Administrasi Efek; www.peraturan.go.id 2020, No.53 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN BIRO ADMINISTRASI EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3.Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
4.Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
5.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang www.peraturan.go.id 2020, No.53 seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

BAB II

PERIZINAN BIRO ADMINISTRASI EFEK

Pasal 2

(1)Perseroan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Permohonan Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Permohonan izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), disertai dokumen sebagai berikut:

a.akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
c.buku pedoman operasional tentang kegiatan yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan paling sedikit:
1. 1.susunan organisasi dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab sampai unit organisasi dan/atau jabatan setingkat di bawah direksi, serta peraturan kepegawaian Biro Administrasi Efek;
2. 2.prosedur arus kerja dan prosedur arus dokumen; www.peraturan.go.id 2020, No.53
3. 3.contoh kontrak dengan Emiten dan/atau nasabah dan daftar biaya untuk jasa yang diberikan; dan
4. 4.daftar dan spesifikasi peralatan komputer yang akan digunakan;
d.rencana kegiatan 3 (tiga) tahun Biro Administrasi Efek paling sedikit:
1. 1.perkiraan Emiten yang akan memakai jasa Biro Administrasi Efek; dan
2. 2.lokasi dan tata ruang, ruang penyimpanan Efek yang tahan api, fasilitas komunikasi, serta fasilitas penunjang lainnya yang menjamin proses penyelesaian registrasi yang aman, cepat, dan efisien;
e.neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
f.daftar nama dan data anggota direksi, dewan komisaris, dan pegawai setingkat di bawah direksi disertai dengan dokumen sebagai berikut:
1. 1.daftar riwayat hidup;
2. 2.fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
3. 3.fotokopi sertifikat pendidikan perantara pedagang Efek;
4. 4.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
5. 5.1 (satu) lembar pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah; dan
6. 6.fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Pihak yang diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan;
g.daftar pejabat penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang komputer yang memuat:
1. 1.riwayat hidup;
2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. 3.salinan bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing; www.peraturan.go.id 2020, No.53
4. 4.Izin Mempekerjakan Tenaga Asing bagi warga negara asing pendatang;
5. 5.salinan ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian di bidang pasar modal; dan
6. 6.1 (satu) lembar pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah; dan
h.bukti penyetoran modal sekurang-kurangnya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 4

Untuk memproses permohonan izin sebagai Biro Administrasi Efek, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:

a.penelitian atas kelengkapan dokumen;
b.klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka apabila dipandang perlu; dan
c.pemeriksaan di kantor pemohon apabila dipandang perlu.

Pasal 5

(1)Dalam hal permohonan izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek kepada pemohon paling lama dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
(2)Dalam hal permohonan izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak memenuhi syarat, paling lama dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
1. a.permohonannya tidak lengkap; atau
2. b.permohonannya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. www.peraturan.go.id 2020, No.53

BAB III

TATA KELOLA

Pasal 6

(1)Biro Administrasi Efek dapat menetapkan biaya pendaftaran Efek dan biaya administrasi lainnya beserta perubahannya.
(2)Penetapan dan perubahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
1. a.mendapatkan persetujuan Emiten pemakai jasa Biro Administrasi Efek; dan
2. b.memperhatikan kepentingan pemegang Efek.

Pasal 7

(1)Kontrak antara Biro Administrasi Efek dengan Emiten wajib dibuat secara notarial oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal yang berkaitan dengan tugas Biro Administrasi Efek dalam hubungannya dengan penyelenggaraan jasa pengadministrasian Efek, pemindahan kepemilikan, penyerahan, atau penerimaan surat Efek, serta mengenai biaya yang dipungut untuk jasa tersebut.

Pasal 8

Emiten dan Biro Administrasi Efek bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada setiap pemegang Efek atas kerugian yang terjadi sebagai akibat kelalaiannya dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak antara Emiten dan Biro Administrasi Efek dan/atau melampaui batas waktu penyelesaian administrasi Efek. www.peraturan.go.id 2020, No.53

Pasal 9

(1)Biro Administrasi Efek wajib menjaga sebaik-baiknya setiap Efek maupun catatan pembukuan dalam pengelolaannya.
(2)Biro Administrasi Efek wajib membuat salinan dari catatan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang disimpan di tempat yang terpisah dan aman.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, permohonan izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus disampaikan melalui sistem elektronik.
(2)Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, permohonan izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk dokumen cetak.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai perizinan biro administrasi efek, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai perizinan biro administrasi efek yang ditetapkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN BIRO ADMINISTRASI EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3.Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
4.Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
5.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang www.peraturan.go.id 2020, No.53 seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

BAB II

PERIZINAN BIRO ADMINISTRASI EFEK

Pasal 2

(1)Perseroan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Permohonan Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Permohonan izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), disertai dokumen sebagai berikut:

a.akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
c.buku pedoman operasional tentang kegiatan yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan paling sedikit:
1. 1.susunan organisasi dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab sampai unit organisasi dan/atau jabatan setingkat di bawah direksi, serta peraturan kepegawaian Biro Administrasi Efek;
2. 2.prosedur arus kerja dan prosedur arus dokumen; www.peraturan.go.id 2020, No.53
3. 3.contoh kontrak dengan Emiten dan/atau nasabah dan daftar biaya untuk jasa yang diberikan; dan
4. 4.daftar dan spesifikasi peralatan komputer yang akan digunakan;
d.rencana kegiatan 3 (tiga) tahun Biro Administrasi Efek paling sedikit:
1. 1.perkiraan Emiten yang akan memakai jasa Biro Administrasi Efek; dan
2. 2.lokasi dan tata ruang, ruang penyimpanan Efek yang tahan api, fasilitas komunikasi, serta fasilitas penunjang lainnya yang menjamin proses penyelesaian registrasi yang aman, cepat, dan efisien;
e.neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
f.daftar nama dan data anggota direksi, dewan komisaris, dan pegawai setingkat di bawah direksi disertai dengan dokumen sebagai berikut:
1. 1.daftar riwayat hidup;
2. 2.fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
3. 3.fotokopi sertifikat pendidikan perantara pedagang Efek;
4. 4.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
5. 5.1 (satu) lembar pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah; dan
6. 6.fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Pihak yang diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan;
g.daftar pejabat penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang komputer yang memuat:
1. 1.riwayat hidup;
2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. 3.salinan bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing; www.peraturan.go.id 2020, No.53
4. 4.Izin Mempekerjakan Tenaga Asing bagi warga negara asing pendatang;
5. 5.salinan ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian di bidang pasar modal; dan
6. 6.1 (satu) lembar pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah; dan
h.bukti penyetoran modal sekurang-kurangnya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 4

Untuk memproses permohonan izin sebagai Biro Administrasi Efek, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:

a.penelitian atas kelengkapan dokumen;
b.klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka apabila dipandang perlu; dan
c.pemeriksaan di kantor pemohon apabila dipandang perlu.

Pasal 5

(1)Dalam hal permohonan izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek kepada pemohon paling lama dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
(2)Dalam hal permohonan izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak memenuhi syarat, paling lama dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
1. a.permohonannya tidak lengkap; atau
2. b.permohonannya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. www.peraturan.go.id 2020, No.53

BAB III

TATA KELOLA

Pasal 6

(1)Biro Administrasi Efek dapat menetapkan biaya pendaftaran Efek dan biaya administrasi lainnya beserta perubahannya.
(2)Penetapan dan perubahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
1. a.mendapatkan persetujuan Emiten pemakai jasa Biro Administrasi Efek; dan
2. b.memperhatikan kepentingan pemegang Efek.

Pasal 7

(1)Kontrak antara Biro Administrasi Efek dengan Emiten wajib dibuat secara notarial oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal yang berkaitan dengan tugas Biro Administrasi Efek dalam hubungannya dengan penyelenggaraan jasa pengadministrasian Efek, pemindahan kepemilikan, penyerahan, atau penerimaan surat Efek, serta mengenai biaya yang dipungut untuk jasa tersebut.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Biro Administrasi Efek wajib menjaga sebaik-baiknya setiap Efek maupun catatan pembukuan dalam pengelolaannya.
(2)Biro Administrasi Efek wajib membuat salinan dari catatan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang disimpan di tempat yang terpisah dan aman.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, permohonan izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus disampaikan melalui sistem elektronik.
(2)Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, permohonan izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk dokumen cetak.