DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 Tahun 2014

Nomor: 9/POJK.05/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508); MEMUTUSKAN... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI DANA PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan;
2.Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun;
3.Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja;
4.Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan;
5.Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun;
6.Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti;
7.Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing- masing... masing peserta sebagai manfaat pensiun;
8.Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun;
9.Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun;
10.Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
11.Pendiri adalah:

a.orang atau badan yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja; atau
b.bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
1. 12.Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja Pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya;
2. 13.Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun dan belum menerima manfaat pensiun;
3. 14.Pihak Yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas manfaat pensiun dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak;
4. 15.Tim Likuidasi adalah pihak yang melakukan proses likuidasi Dana Pensiun;
5. 16.Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang selanjutnya disebut Kepala Eksekutif, adalah anggota Dewan Komisioner OJK yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan;
6. 17.Dewan Komisioner adalah dewan komisioner sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. BAB...

BAB II

PEMBUBARAN DANA PENSIUN

Pasal 2

(1)Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan apabila:
1. a.Pendiri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun;
2. b.Pendiri bubar yang tidak mengakibatkan adanya pihak pengganti Pendiri; atau
3. c.berdasarkan penilaian OJK:
  1. 1.Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak; dan/atau
  2. 2.terhentinya iuran dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
(2)Pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBUBARAN DANA PENSIUN

Pasal 3

(1)Dalam hal pembubaran Dana Pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pendiri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun secara tertulis kepada OJK u.p. Kepala Eksekutif.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
1. a.alasan atau latar belakang pembubaran Dana Pensiun; dan
2. b.usulan nama calon Tim Likuidasi.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
1. a.fotokopi bukti identitas calon Tim Likuidasi;
2. b.daftar riwayat hidup calon Tim Likuidasi; dan
3. c.pernyataan...
4. c.pernyataan calon Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi.
(4)Jumlah anggota calon Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah seorang di antaranya merangkap sebagai ketua Tim Likuidasi.

Pasal 4

(1)Dalam hal pembubaran Dana Pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, likuidator Pendiri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun secara tertulis kepada OJK u.p. Kepala Eksekutif paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Pendiri bubar.
(2)Dalam hal tidak terdapat likuidator Pendiri, pengajuan permohonan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendiri.
(3)Pendiri memenuhi kriteria bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b apabila:
1. a.Pendiri dinyatakan bubar berdasarkan tata cara pembubaran dalam anggaran dasar Pendiri atau peraturan perundang-undangan;
2. b.Pendiri dinyatakan bubar oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
3. c.izin usaha Pendiri dicabut, dalam hal Dana Pensiun berbentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
(4)Dana Pensiun wajib melaporkan kepada OJK apabila Pendiri memenuhi kriteria bubar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau huruf b.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit usulan nama calon Tim Likuidasi.
(6)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
1. a.dasar hukum bubarnya Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau huruf b;
2. b.fotokopi identitas calon Tim Likuidasi;
3. c.daftar riwayat hidup calon Tim Likuidasi; dan
4. d.Pernyataan calon Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi.
(7)Jumlah...
(7)Jumlah anggota calon Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah seorang di antaranya merangkap sebagai ketua Tim Likuidasi.
(8)Dalam hal likuidator Pendiri atau Pendiri tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), OJK menetapkan pembubaran Dana Pensiun.
(9)Penetapan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai dengan penunjukan likuidator Pendiri, Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, atau pihak lain sebagai Tim Likuidasi.

Pasal 5

(1)Dana Pensiun dinilai memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1 apabila:
1. a.Dana Pensiun mengalami masalah likuiditas sehingga diperkirakan tidak dapat membayar manfaat pensiun sampai dengan 1 (satu) tahun berikutnya; dan/atau
2. b.dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut Dana Pensiun dengan Program Pensiun Manfaat Pasti berada pada kualitas pendanaan tingkat 3 (tiga) dan rasio solvabilitas Dana Pensiun kurang dari 50% (lima puluh persen).
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Dana Pensiun yang berdiri kurang dari 5 (lima) tahun.
(3)Dana Pensiun dinilai memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2 apabila:
1. a.Pendiri tidak membayar iuran jatuh tempo selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
2. b.Pendiri memiliki akumulasi tunggakan iuran jatuh tempo yang besarnya setara dengan iuran 2 (dua) tahun atau lebih; dan/atau
3. c.Dana Pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti tidak mempunyai Peserta.

Pasal 6

(1)OJK...
(1)OJK menetapkan pembubaran Dana Pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) secara lengkap.
(2)OJK menetapkan pembubaran Dana Pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c setelah terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan upaya penyehatan yang dilakukan Dana Pensiun tidak berhasil dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun sejak Dana Pensiun ditetapkan dalam status penyehatan oleh OJK.
(3)Penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun;
2. b.penunjukan Tim Likuidasi; dan
3. c.hak dan kewajiban Tim Likuidasi.

Pasal 7

Seluruh tindakan kepengurusan Dana Pensiun dalam likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi sejak tanggal penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) atau sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mana yang lebih akhir.

Pasal 8

Dana Pensiun:

a.wajib mencantumkan frasa ”dalam likuidasi” di belakang nama Dana Pensiun; dan
b.tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; sejak tanggal penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) atau sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mana yang lebih akhir. BAB...

BAB IV

TIM LIKUIDASI

Pasal 9

Kriteria pihak yang dapat ditunjuk menjadi anggota Tim Likuidasi adalah sebagai berikut:

a.mempunyai kompetensi untuk melakukan likuidasi Dana Pensiun;
b.tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sebelum ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi; dan
c.tidak pernah dihukum karena tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 10

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menyusun rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi;
b.melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun;
c.menyampaikan informasi kepada Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak mengenai hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak;
d.melakukan pencairan kekayaan Dana Pensiun;
e.menyelesaikan kewajiban keuangan Dana Pensiun;
f.menyampaikan laporan kepada OJK; dan
g.mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

(1)Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan kepada OJK berupa:
1. a.laporan keuangan dalam rangka pembubaran Dana Pensiun yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
2. b.laporan...
3. b.laporan aktuaris yang disusun oleh aktuaris dalam rangka pembubaran Dana Pensiun, bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti; dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) atau sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mana yang lebih akhir.
(2)Laporan keuangan dan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk posisi per tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a.
(3)Akuntan publik dan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
(4)Laporan keuangan dalam rangka pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.
(5)Laporan keuangan dalam rangka pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi Dana Pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti harus memuat daftar saldo akumulasi dana Peserta.
(6)Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disusun sesuai ketentuan mengenai pendanaan dan solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan memuat besarnya hak masing-masing Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508); MEMUTUSKAN... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI DANA PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan;
2.Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun;
3.Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja;
4.Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan;
5.Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun;
6.Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti;
7.Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing- masing... masing peserta sebagai manfaat pensiun;
8.Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun;
9.Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun;
10.Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
11.Pendiri adalah:

a.orang atau badan yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja; atau
b.bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
1. 12.Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja Pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya;
2. 13.Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun dan belum menerima manfaat pensiun;
3. 14.Pihak Yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas manfaat pensiun dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak;
4. 15.Tim Likuidasi adalah pihak yang melakukan proses likuidasi Dana Pensiun;
5. 16.Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang selanjutnya disebut Kepala Eksekutif, adalah anggota Dewan Komisioner OJK yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan;
6. 17.Dewan Komisioner adalah dewan komisioner sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. BAB...

BAB II

PEMBUBARAN DANA PENSIUN

Pasal 2

(1)Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan apabila:
1. a.Pendiri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun;
2. b.Pendiri bubar yang tidak mengakibatkan adanya pihak pengganti Pendiri; atau
3. c.berdasarkan penilaian OJK:
  1. 1.Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak; dan/atau
  2. 2.terhentinya iuran dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
(2)Pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBUBARAN DANA PENSIUN

Pasal 3

(1)Dalam hal pembubaran Dana Pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pendiri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun secara tertulis kepada OJK u.p. Kepala Eksekutif.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
1. a.alasan atau latar belakang pembubaran Dana Pensiun; dan
2. b.usulan nama calon Tim Likuidasi.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
1. a.fotokopi bukti identitas calon Tim Likuidasi;
2. b.daftar riwayat hidup calon Tim Likuidasi; dan
3. c.pernyataan...
4. c.pernyataan calon Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi.
(4)Jumlah anggota calon Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah seorang di antaranya merangkap sebagai ketua Tim Likuidasi.

Pasal 4

(1)Dalam hal pembubaran Dana Pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, likuidator Pendiri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun secara tertulis kepada OJK u.p. Kepala Eksekutif paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Pendiri bubar.
(2)Dalam hal tidak terdapat likuidator Pendiri, pengajuan permohonan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendiri.
(3)Pendiri memenuhi kriteria bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b apabila:
1. a.Pendiri dinyatakan bubar berdasarkan tata cara pembubaran dalam anggaran dasar Pendiri atau peraturan perundang-undangan;
2. b.Pendiri dinyatakan bubar oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
3. c.izin usaha Pendiri dicabut, dalam hal Dana Pensiun berbentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
(4)Dana Pensiun wajib melaporkan kepada OJK apabila Pendiri memenuhi kriteria bubar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau huruf b.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit usulan nama calon Tim Likuidasi.
(6)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
1. a.dasar hukum bubarnya Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau huruf b;
2. b.fotokopi identitas calon Tim Likuidasi;
3. c.daftar riwayat hidup calon Tim Likuidasi; dan
4. d.Pernyataan calon Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi.
(7)Jumlah...
(7)Jumlah anggota calon Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah seorang di antaranya merangkap sebagai ketua Tim Likuidasi.
(8)Dalam hal likuidator Pendiri atau Pendiri tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), OJK menetapkan pembubaran Dana Pensiun.
(9)Penetapan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai dengan penunjukan likuidator Pendiri, Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, atau pihak lain sebagai Tim Likuidasi.

Pasal 5

(1)Dana Pensiun dinilai memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1 apabila:
1. a.Dana Pensiun mengalami masalah likuiditas sehingga diperkirakan tidak dapat membayar manfaat pensiun sampai dengan 1 (satu) tahun berikutnya; dan/atau
2. b.dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut Dana Pensiun dengan Program Pensiun Manfaat Pasti berada pada kualitas pendanaan tingkat 3 (tiga) dan rasio solvabilitas Dana Pensiun kurang dari 50% (lima puluh persen).
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Dana Pensiun yang berdiri kurang dari 5 (lima) tahun.
(3)Dana Pensiun dinilai memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2 apabila:
1. a.Pendiri tidak membayar iuran jatuh tempo selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
2. b.Pendiri memiliki akumulasi tunggakan iuran jatuh tempo yang besarnya setara dengan iuran 2 (dua) tahun atau lebih; dan/atau
3. c.Dana Pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti tidak mempunyai Peserta.

Pasal 6

(1)OJK...
(1)OJK menetapkan pembubaran Dana Pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) secara lengkap.
(2)OJK menetapkan pembubaran Dana Pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c setelah terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan upaya penyehatan yang dilakukan Dana Pensiun tidak berhasil dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun sejak Dana Pensiun ditetapkan dalam status penyehatan oleh OJK.
(3)Penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun;
2. b.penunjukan Tim Likuidasi; dan
3. c.hak dan kewajiban Tim Likuidasi.

Pasal 7

Pasal 8

Dana Pensiun:

a.wajib mencantumkan frasa ”dalam likuidasi” di belakang nama Dana Pensiun; dan
b.tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; sejak tanggal penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) atau sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mana yang lebih akhir. BAB...

BAB IV

TIM LIKUIDASI

Pasal 9

Kriteria pihak yang dapat ditunjuk menjadi anggota Tim Likuidasi adalah sebagai berikut:

a.mempunyai kompetensi untuk melakukan likuidasi Dana Pensiun;
b.tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sebelum ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi; dan
c.tidak pernah dihukum karena tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 10

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menyusun rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi;
b.melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun;
c.menyampaikan informasi kepada Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak mengenai hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak;
d.melakukan pencairan kekayaan Dana Pensiun;
e.menyelesaikan kewajiban keuangan Dana Pensiun;
f.menyampaikan laporan kepada OJK; dan
g.mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

(1)Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan kepada OJK berupa:
1. a.laporan keuangan dalam rangka pembubaran Dana Pensiun yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
2. b.laporan...
3. b.laporan aktuaris yang disusun oleh aktuaris dalam rangka pembubaran Dana Pensiun, bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti; dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) atau sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mana yang lebih akhir.
(2)Laporan keuangan dan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk posisi per tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a.
(3)Akuntan publik dan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
(4)Laporan keuangan dalam rangka pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.
(5)Laporan keuangan dalam rangka pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi Dana Pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti harus memuat daftar saldo akumulasi dana Peserta.
(6)Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disusun sesuai ketentuan mengenai pendanaan dan solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan memuat besarnya hak masing-masing Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak.