DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 Tahun 2021

Nomor: 9/POJK.05/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai bagian dari pengawasan berbasis risiko, permasalahan yang timbul di sektor lembaga jasa keuangan nonbank perlu diatasi secara dini, dengan meningkatkan langkah pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan nonbank sejak dalam pengawasan normal yang kemudian berpotensi memburuk kesehatannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 www.peraturan.go.id 2021, No.144 tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.
2.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di www.peraturan.go.id 2021, No.144 dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun.
3.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun.
4.Tingkat Kesehatan LJKNB adalah hasil penilaian kondisi LJKNB yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan atau pendanaan.
5.Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB.
6.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal perusahaan perasuransian atau lembaga pembiayaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham atau modal perusahaan perasuransian atau lembaga pembiayaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan perasuransian atau lembaga pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7.Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan Direksi atau Dewan Komisaris, dan/atau memengaruhi tindakan Direksi www.peraturan.go.id 2021, No.144 atau Dewan Komisaris pada perusahaan perasuransian.

Pasal 2

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

a.perusahaan perasuransian, terdiri atas:
1. 1.perusahaan asuransi;
2. 2.perusahaan reasuransi;
3. 3.perusahaan asuransi syariah; dan
4. 4.perusahaan reasuransi syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
b.dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun; dan
c.lembaga pembiayaan, terdiri atas:
1. 1.perusahaan pembiayaan; dan
2. 2.perusahaan pembiayaan syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

Pasal 3

(1)Status pengawasan LJKNB ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Status pengawasan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengawasan normal;
2. b.pengawasan intensif; atau
3. c.pengawasan khusus.
(3)Penetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas faktor:
1. a.Peringkat Komposit;
2. b.peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik; dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No.144
3. c.parameter kuantitatif.
(4)Penetapan status pengawasan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan kondisi LJKNB yang didasarkan atas faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB II

KRITERIA STATUS PENGAWASAN LJKNB

Pasal 4

(1)Penetapan LJKNB dalam status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, jika memenuhi kriteria:
1. a.Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 4 (empat) atau Peringkat Komposit 5 (lima);
2. b.Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 3 (tiga) dengan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima); atau
3. c.memenuhi paramater kuantitatif.
(2)Pemenuhan paramater kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.bagi perusahaan perasuransian, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.tingkat solvabilitas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 120% (seratus dua puluh persen) dari modal minimum berbasis risiko atau dana tabarru’ minimum berbasis risiko;
  2. 2.rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No.144
  3. 3.rasio kecukupan investasi lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen);
2. b.bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun manfaat pasti, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.kualitas pendanaan berada pada tingkat 3 (tiga) dengan rasio solvabilitas lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen);
  2. 2.rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau
  3. 3.umur piutang iuran lebih dari 3 (tiga) bulan dan kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan;
3. c.bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun iuran pasti, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau
  2. 2.umur piutang iuran lebih dari 3 (tiga) bulan dan kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan;
4. d.bagi dana pensiun lembaga keuangan, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen);
  2. 2.untuk dana pensiun yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun memiliki aset neto lebih kecil dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau
  3. 3.rasio penurunan peserta selama 1 (satu) tahun lebih besar dari 50% (lima puluh persen); dan www.peraturan.go.id 2021, No.144
5. e.bagi lembaga pembiayaan, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih besar atau sama dengan 0% (nol persen) dan lebih kecil dari 50% (lima puluh persen); dan/atau
  2. 2.rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto dan/atau rasio aset produktif bermasalah neto lebih besar dari 5% (lima persen) dan lebih kecil atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 5

(1)Penetapan LJKNB dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, jika memenuhi kriteria:
1. a.Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 5 (lima) dengan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 5 (lima); atau
2. b.memenuhi paramater kuantitatif.
(2)Pemenuhan paramater kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.bagi perusahaan perasuransian, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.tingkat solvabilitas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) dari modal minimum berbasis risiko atau dana tabarru’ minimum berbasis risiko;
  2. 2.rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
  3. 3.rasio kecukupan investasi lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); www.peraturan.go.id 2021, No.144
2. b.bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun manfaat pasti, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.kualitas pendanaan berada pada tingkat 3 (tiga) dengan rasio solvabilitas lebih kecil dari 50% (lima puluh persen);
  2. 2.rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
  3. 3.umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
3. c.bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun iuran pasti, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
  2. 2.umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
4. d.bagi dana pensiun lembaga keuangan, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen);
  2. 2.untuk dana pensiun yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun, selama dua tahun berturut-turut memiliki aset neto lebih kecil dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau
  3. 3.rasio penurunan peserta selama 2 (dua) tahun berturut-turut lebih besar dari 50% (lima puluh persen); dan
5. e.bagi lembaga pembiayaan, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih kecil dari 0% (nol persen); dan/atau
  2. 2.rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto dan/atau rasio aset produktif bermasalah neto lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen). www.peraturan.go.id 2021, No.144

Pasal 6

(1)LJKNB dengan status pengawasan intensif ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Apabila jangka waktu status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan LJKNB masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan LJKNB paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan yang harus dilakukan oleh LJKNB.
(4)Apabila jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peningkatan status pengawasan LJKNB.
(5)Bagi LJKNB dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, jangka waktu status pengawasan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
(6)Apabila jangka waktu LJKNB dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)berakhir, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus.
(7)Penetapan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui. www.peraturan.go.id 2021, No.144

BAB III

TINDAK LANJUT STATUS PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan status pengawasan LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c kepada Direksi dan Komisaris LJKNB, dengan disertai:
1. a.alasan penetapan status pengawasan; dan
2. b.tindakan pengawasan.
(2)LJKNB dengan status pengawasan intensif dan pengawasan khusus wajib melaksanakan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
1. a.menghapusbukukan piutang pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian lembaga pembiayaan dengan modal lembaga pembiayaan;
2. b.membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah, atau imbalan kepada pihak terkait;
3. c.menunda atau tidak melakukan distribusi laba;
4. d.memperkuat permodalan melalui setoran modal;
5. e.meminta komitmen pendiri dana pensiun untuk melakukan pembayaran iuran kepada dana pensiun;
6. f.tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak terkait yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
7. g.membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru; www.peraturan.go.id 2021, No.144
8. h.membatasi atau tidak melakukan pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru;
9. i.menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau mengalihkan liabilitas LJKNB kepada LJKNB dan/atau pihak terkait;
10. j.mengalihkan portofolio produk kepada LJKNB lain yang sejenis;
11. k.tidak melakukan penerbitan surat utang tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
12. l.tidak melakukan ekspansi jaringan kantor;
13. m.tidak melakukan kegiatan tertentu;
14. n.melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) dengan LJKNB lain yang sejenis;
15. o.mengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LJKNB;
16. p.menempatkan pengelola statuter; dan/atau
17. q.tindakan pengawasan lain.
(4)Tindakan pengawasan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh LJKNB.

Pasal 8

(1)LJKNB dengan status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib:
1. a.menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi;
2. b.menyampaikan realisasi rencana tindak; dan
3. c.melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)LJKNB dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib: www.peraturan.go.id 2021, No.144
1. a.menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi;
2. b.menyampaikan realisasi rencana tindak;
3. c.menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap;
4. d.menyampaikan laporan keuangan terkini;
5. e.menyampaikan rincian aset yang dikelompokkan berdasarkan tingkat likuiditas;
6. f.menyampaikan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB yang terkini;
7. g.menyampaikan laporan struktur terkini kelompok usaha terkait LJKNB, termasuk badan hukum pemegang saham LJKNB sampai dengan kepemilikan terakhir;
8. h.menyampaikan laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 (satu) bulan mendatang atau berdasarkan periode laporan lain, yang terinci secara harian dan dengan frekuensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
9. i.melakukan tindakan lain dan/atau menyampaikan informasi dan dokumen lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan status pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi LJKNB disertai jangka waktu penyelesaian.
(4)Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak rencana tindak diterima secara lengkap.
(5)Dalam hal rencana tindak yang disampaikan ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan, LJKNB wajib mengajukan penyesuaian rencana tindak paling lama www.peraturan.go.id 2021, No.144 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan.
(6)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan LJKNB dengan status pengawasan khusus.

Pasal 9

(1)Dalam hal LJKNB dengan status pengawasan normal dinilai memiliki potensi atau permasalahan signifikan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada LJKNB.
(2)Tindakan pengawasan yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan kepada LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap potensi atau permasalahan yang dihadapi oleh LJKNB.
(3)LJKNB wajib melaksanakan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan.
(4)LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Tata cara penyampaian rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 10

(1)Dalam hal LJKNB ditetapkan status pengawasan intensif atau status pengawasan khusus yang disebabkan adanya permasalahan permodalan/pendanaan, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), LJKNB dan/atau PSP, Pengendali Perusahaan www.peraturan.go.id 2021, No.144 Perasuransian, atau pemberi kerja wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan/pendanaan.
(2)Rencana perbaikan permodalan/pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak LJKNB ditetapkan dalam status pengawasan intensif dan status pengawasan khusus.
(3)Rencana perbaikan permodalan/pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan kemampuan LJKNB untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas, kualitas pendanaan, dan/atau modal sendiri terhadap modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Rencana perbaikan permodalan/pendanaan dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak rencana perbaikan permodalan/pendanaan diterima secara lengkap.
(5)Dalam hal rencana perbaikan permodalan/pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, LJKNB dan/atau PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, atau pemberi kerja wajib mengajukan penyesuaian rencana perbaikan permodalan/pendanaan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penolakan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai bagian dari pengawasan berbasis risiko, permasalahan yang timbul di sektor lembaga jasa keuangan nonbank perlu diatasi secara dini, dengan meningkatkan langkah pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan nonbank sejak dalam pengawasan normal yang kemudian berpotensi memburuk kesehatannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 www.peraturan.go.id 2021, No.144 tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.
2.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di www.peraturan.go.id 2021, No.144 dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun.
3.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun.
4.Tingkat Kesehatan LJKNB adalah hasil penilaian kondisi LJKNB yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan atau pendanaan.
5.Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB.
6.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal perusahaan perasuransian atau lembaga pembiayaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham atau modal perusahaan perasuransian atau lembaga pembiayaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan perasuransian atau lembaga pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7.Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan Direksi atau Dewan Komisaris, dan/atau memengaruhi tindakan Direksi www.peraturan.go.id 2021, No.144 atau Dewan Komisaris pada perusahaan perasuransian.

Pasal 2

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

a.perusahaan perasuransian, terdiri atas:
1. 1.perusahaan asuransi;
2. 2.perusahaan reasuransi;
3. 3.perusahaan asuransi syariah; dan
4. 4.perusahaan reasuransi syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
b.dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun; dan
c.lembaga pembiayaan, terdiri atas:
1. 1.perusahaan pembiayaan; dan
2. 2.perusahaan pembiayaan syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

Pasal 3

(1)Status pengawasan LJKNB ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Status pengawasan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengawasan normal;
2. b.pengawasan intensif; atau
3. c.pengawasan khusus.
(3)Penetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas faktor:
1. a.Peringkat Komposit;
2. b.peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik; dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No.144
3. c.parameter kuantitatif.
(4)Penetapan status pengawasan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan kondisi LJKNB yang didasarkan atas faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB II

KRITERIA STATUS PENGAWASAN LJKNB

Pasal 4

(1)Penetapan LJKNB dalam status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, jika memenuhi kriteria:
1. a.Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 4 (empat) atau Peringkat Komposit 5 (lima);
2. b.Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 3 (tiga) dengan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima); atau
3. c.memenuhi paramater kuantitatif.
(2)Pemenuhan paramater kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.bagi perusahaan perasuransian, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.tingkat solvabilitas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 120% (seratus dua puluh persen) dari modal minimum berbasis risiko atau dana tabarru’ minimum berbasis risiko;
  2. 2.rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No.144
  3. 3.rasio kecukupan investasi lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen);
2. b.bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun manfaat pasti, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.kualitas pendanaan berada pada tingkat 3 (tiga) dengan rasio solvabilitas lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen);
  2. 2.rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau
  3. 3.umur piutang iuran lebih dari 3 (tiga) bulan dan kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan;
3. c.bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun iuran pasti, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau
  2. 2.umur piutang iuran lebih dari 3 (tiga) bulan dan kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan;
4. d.bagi dana pensiun lembaga keuangan, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen);
  2. 2.untuk dana pensiun yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun memiliki aset neto lebih kecil dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau
  3. 3.rasio penurunan peserta selama 1 (satu) tahun lebih besar dari 50% (lima puluh persen); dan www.peraturan.go.id 2021, No.144
5. e.bagi lembaga pembiayaan, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih besar atau sama dengan 0% (nol persen) dan lebih kecil dari 50% (lima puluh persen); dan/atau
  2. 2.rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto dan/atau rasio aset produktif bermasalah neto lebih besar dari 5% (lima persen) dan lebih kecil atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 5

(1)Penetapan LJKNB dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, jika memenuhi kriteria:
1. a.Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 5 (lima) dengan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 5 (lima); atau
2. b.memenuhi paramater kuantitatif.
(2)Pemenuhan paramater kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.bagi perusahaan perasuransian, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.tingkat solvabilitas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) dari modal minimum berbasis risiko atau dana tabarru’ minimum berbasis risiko;
  2. 2.rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
  3. 3.rasio kecukupan investasi lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); www.peraturan.go.id 2021, No.144
2. b.bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun manfaat pasti, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.kualitas pendanaan berada pada tingkat 3 (tiga) dengan rasio solvabilitas lebih kecil dari 50% (lima puluh persen);
  2. 2.rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
  3. 3.umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
3. c.bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun iuran pasti, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
  2. 2.umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
4. d.bagi dana pensiun lembaga keuangan, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen);
  2. 2.untuk dana pensiun yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun, selama dua tahun berturut-turut memiliki aset neto lebih kecil dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau
  3. 3.rasio penurunan peserta selama 2 (dua) tahun berturut-turut lebih besar dari 50% (lima puluh persen); dan
5. e.bagi lembaga pembiayaan, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih kecil dari 0% (nol persen); dan/atau
  2. 2.rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto dan/atau rasio aset produktif bermasalah neto lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen). www.peraturan.go.id 2021, No.144

Pasal 6

(1)LJKNB dengan status pengawasan intensif ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Apabila jangka waktu status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan LJKNB masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan LJKNB paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan yang harus dilakukan oleh LJKNB.
(4)Apabila jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peningkatan status pengawasan LJKNB.
(5)Bagi LJKNB dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, jangka waktu status pengawasan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
(6)Apabila jangka waktu LJKNB dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)berakhir, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus.
(7)Penetapan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui. www.peraturan.go.id 2021, No.144

BAB III

TINDAK LANJUT STATUS PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan status pengawasan LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c kepada Direksi dan Komisaris LJKNB, dengan disertai:
1. a.alasan penetapan status pengawasan; dan
2. b.tindakan pengawasan.
(2)LJKNB dengan status pengawasan intensif dan pengawasan khusus wajib melaksanakan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
1. a.menghapusbukukan piutang pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian lembaga pembiayaan dengan modal lembaga pembiayaan;
2. b.membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah, atau imbalan kepada pihak terkait;
3. c.menunda atau tidak melakukan distribusi laba;
4. d.memperkuat permodalan melalui setoran modal;
5. e.meminta komitmen pendiri dana pensiun untuk melakukan pembayaran iuran kepada dana pensiun;
6. f.tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak terkait yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
7. g.membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru; www.peraturan.go.id 2021, No.144
8. h.membatasi atau tidak melakukan pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru;
9. i.menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau mengalihkan liabilitas LJKNB kepada LJKNB dan/atau pihak terkait;
10. j.mengalihkan portofolio produk kepada LJKNB lain yang sejenis;
11. k.tidak melakukan penerbitan surat utang tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
12. l.tidak melakukan ekspansi jaringan kantor;
13. m.tidak melakukan kegiatan tertentu;
14. n.melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) dengan LJKNB lain yang sejenis;
15. o.mengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LJKNB;
16. p.menempatkan pengelola statuter; dan/atau
17. q.tindakan pengawasan lain.
(4)Tindakan pengawasan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh LJKNB.

Pasal 8

(1)LJKNB dengan status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib:
1. a.menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi;
2. b.menyampaikan realisasi rencana tindak; dan
3. c.melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)LJKNB dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib: www.peraturan.go.id 2021, No.144
1. a.menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi;
2. b.menyampaikan realisasi rencana tindak;
3. c.menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap;
4. d.menyampaikan laporan keuangan terkini;
5. e.menyampaikan rincian aset yang dikelompokkan berdasarkan tingkat likuiditas;
6. f.menyampaikan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB yang terkini;
7. g.menyampaikan laporan struktur terkini kelompok usaha terkait LJKNB, termasuk badan hukum pemegang saham LJKNB sampai dengan kepemilikan terakhir;
8. h.menyampaikan laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 (satu) bulan mendatang atau berdasarkan periode laporan lain, yang terinci secara harian dan dengan frekuensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
9. i.melakukan tindakan lain dan/atau menyampaikan informasi dan dokumen lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan status pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi LJKNB disertai jangka waktu penyelesaian.
(4)Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak rencana tindak diterima secara lengkap.
(5)Dalam hal rencana tindak yang disampaikan ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan, LJKNB wajib mengajukan penyesuaian rencana tindak paling lama www.peraturan.go.id 2021, No.144 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan.
(6)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan LJKNB dengan status pengawasan khusus.

Pasal 9

(1)Dalam hal LJKNB dengan status pengawasan normal dinilai memiliki potensi atau permasalahan signifikan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada LJKNB.
(2)Tindakan pengawasan yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan kepada LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap potensi atau permasalahan yang dihadapi oleh LJKNB.
(3)LJKNB wajib melaksanakan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan.
(4)LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Tata cara penyampaian rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 10

(1)Dalam hal LJKNB ditetapkan status pengawasan intensif atau status pengawasan khusus yang disebabkan adanya permasalahan permodalan/pendanaan, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), LJKNB dan/atau PSP, Pengendali Perusahaan www.peraturan.go.id 2021, No.144 Perasuransian, atau pemberi kerja wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan/pendanaan.
(2)Rencana perbaikan permodalan/pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak LJKNB ditetapkan dalam status pengawasan intensif dan status pengawasan khusus.
(3)Rencana perbaikan permodalan/pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan kemampuan LJKNB untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas, kualitas pendanaan, dan/atau modal sendiri terhadap modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Rencana perbaikan permodalan/pendanaan dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak rencana perbaikan permodalan/pendanaan diterima secara lengkap.
(5)Dalam hal rencana perbaikan permodalan/pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, LJKNB dan/atau PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, atau pemberi kerja wajib mengajukan penyesuaian rencana perbaikan permodalan/pendanaan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penolakan.