DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerbitan efek bersifat ekuitas tanpa warkat dan pelaksanaan Dematerialisasi EBE, pengelolaan aset yang tidak diklaim di pasar modal, media dan bahasa pengumuman pelaksanaan Dematerialisasi EBE, perlindungan hak pemegang saham dan pemilik aset, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan panduan dalam kerangka pengelolaan serta pengakuan hukum atas aset di bidang pasar modal yang tidak diklaim oleh pemilik aset perlu disusun landasan hukum untuk pengelolaan dan perlakuan aset yang tidak diklaim di pasar modal;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan ketentuan pelaksanaan pengaturan kewajiban penerbitan dan konversi efek tanpa warkat; dan
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang tidak Diklaim di Pasar Modal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN PENGELOLAAN ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
2.Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3.Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas yang selanjutnya disebut Dematerialisasi EBE adalah perubahan dokumen kepemilikan dan penyerahan fisik atas Efek bersifat ekuitas dalam bentuk warkat ke dalam bentuk elektronik.
4.Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
5.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang:

a.menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, perusahaan Efek, dan Pihak lainnya; dan
b.memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
1. 6.Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum Efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
2. 7.Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/atau penerbit Efek melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
3. 8.Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi Efek dan/atau perantara pedagang Efek atau manajer investasi.
4. 9.Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. 10.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.
6. 11.Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
7. 12.Rekening Titipan adalah sejenis rekening Efek pada Kustodian yang dimaksudkan untuk menyimpan Efek yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif.
8. 13.Saham Dengan Hak Suara Multipel adalah klasifikasi saham di mana 1 (satu) saham memberikan lebih dari 1 (satu) hak suara kepada pemegang saham yang memenuhi persyaratan.

Pasal 2

Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait pencatatan Efek tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan tidak diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB II

PENERBITAN EFEK BERSIFAT EKUITAS TANPA WARKAT DAN PELAKSANAAN DEMATERIALISASI EBE

Pasal 3

Perusahaan Terbuka wajib menerbitkan Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang dan/atau sukuk dalam bentuk tanpa warkat.

Pasal 4

Perusahaan Terbuka dan pemegang Efek bersifat ekuitas dengan warkat wajib melaksanakan Dematerialisasi EBE.

Pasal 5

Perusahaan Terbuka dan pemegang Efek bersifat ekuitas dengan warkat wajib melaksanakan Dematerialisasi EBE paling lambat 5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Dematerialisasi EBE atas Efek bersifat ekuitas dengan warkat dengan mekanisme:

a.bukti kepemilikan Efek bersifat ekuitas berupa surat saham atau surat kolektif saham yang dikuasai oleh pemegang Efek bersifat ekuitas dan tidak sedang dalam proses hukum, terlebih dahulu dikembalikan kepada Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri;
b.Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib melakukan validasi atas keabsahan bukti kepemilikan Efek bersifat ekuitas yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
c.Dalam hal Pihak yang menguasai Efek bersifat ekuitas dalam bentuk warkat:
1. 1.memiliki nama yang berbeda dengan nama pemilik yang tercatat dalam Efek bersifat ekuitas tersebut dan daftar pemegang saham; dan/atau
2. 2.tidak dapat menunjukkan bukti transaksi atau bukti lain yang menunjukkan hak penguasaan Efek bersifat ekuitas tersebut, Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib menolak untuk melakukan Dematerialisasi EBE atas Efek bersifat ekuitas tersebut untuk dan atas nama Pihak tersebut.
d.Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri tetap melakukan Dematerialisasi EBE yang dikuasai oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dengan mencatatkan Efek bersifat ekuitas tersebut atas nama pemilik yang tercatat dalam Efek bersifat ekuitas tersebut dan daftar pemegang saham; dan
e.Validasi atas keabsahan bukti kepemilikan Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah bukti kepemilikan Efek bersifat ekuitas yang telah dikembalikan oleh pemegang Efek bersifat ekuitas kepada Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri.

Pasal 7

(1)Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib melakukan pengumuman pelaksanaan Dematerialisasi EBE paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sampai jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi EBE berakhir.
(2)Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Dematerialisasi EBE kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
(3)Laporan perkembangan pelaksanaan Dematerialisasi EBE wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari tanggal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Pengumuman pelaksanaan Dematerialisasi EBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib paling sedikit memuat:

a.jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi EBE;
b.prosedur pelaksanaan Dematerialisasi EBE; dan
c.dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Dematerialisasi EBE.

Pasal 9

(1)Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang telah dilakukan Dematerialisasi EBE wajib dicatatkan pada Penitipan Kolektif atau Rekening Titipan.
(2)Pemegang Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang telah dilakukan Dematerialisasi EBE dan telah dicatatkan pada Penitipan Kolektif dan Rekening Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik atau melakukan konversi kembali Efek bersifat ekuitas yang telah dilakukan Dematerialisasi EBE ke dalam bentuk warkat.
(3)Larangan untuk menarik atau melakukan konversi kembali dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang dimiliki oleh Perusahaan Efek yang sedang dalam proses pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran.

Pasal 10

(1)Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menetapkan peraturan mengenai pencatatan Efek secara elektronik pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, baik pencatatan terhadap:
1. a.Efek yang bukan merupakan bagian dari Penitipan Kolektif atas Efek; dan
2. b.Efek yang merupakan bagian dari Penitipan Kolektif.
(2)Catatan Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti kepemilikan atas Efek.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…