Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 39 Tahun 1960
- Nomor
- 39
- Tahun
- 1960
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat : 1. a. Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/038/1959 tertanggal 26 Pebruari 1959 serta keputusan-keputusan pelaksanaannya;
a dan b berhubungan dengan pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 66);
Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 21 September 1960;
Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penyaluran Militer Wajib Darurat kedalam rangka wajib Militer. Pasal 1.
Pasal 2.
Pasal 3. Militer Wajib Darurat yang telah menyelesaikan pendidikan pertama dengan atau tidak dengan disertai dinas wajib dan telah dikembalikan kemasyarakat dengan disertai pengangkatan sebagai Prajurit Wajib Militer ... Militer Darurat/Bintara Wajib Militer Darurat/ Perwira Cadangan Darurat, dianggap sebagai Militer Wajib menurut ketentuan dalam Undang-undang Wajib Militer yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinas pertama seperti dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a Undang- undang Wajib Militer: mereka itu dianggap sebagai Prajurit Wajib Militer/Bintara Wajib Militer/Perwira Cadangan sejak pengangkatannya dan yang selanjutnya berada dalam keadaan diluar dinas Pasal 4. Para Militer Wajib tersebut dalam pasal-pasal 2 dan 3 dianggap sebagai Militer Wajib termasuk golongan penerimaan tahun mereka masuk dalam pendidikan/dinas militer. Pasal 5. Bagi mereka tersebut dalam pasal-pasal 2 dan 3 selanjutnya berlaku semua ketentuan-ketentuan termaktub dalam Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) tentang Wajib Militer dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pasal 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar ... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1960. Pejabat Presiden Republik DJUANDA. Diundangkan di JakartaIndonesia, pada tanggal 15 Oktober 1960. Ajun Sekretaris Negara, SANTOSO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 124. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1960 tentang PENYALURAN MILITER WAJIB DARURAT KEDALAM RANGKA WAJIB MILITER. UMUM. Pada waktu sekarang terdapat tenaga-tenaga Militer Wajib Darurat yang menjalankan dinas wajib militer atas panggilan Penguasa Perang berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1957 yo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959. (Perhatikan jangka waktu peralihan yang tersebut pada pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini sebagaimana telah diperpanjang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960, Lembaran-Negara 1960 No. 66). Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Penguasa Perang itu ialah :
Kpts/Peperpu/ 0722/1959 tertanggal 20 Juni 1959 No. Kpts/Peperpu/0784/ 1959, tertanggal 20 Juni 1959;
Menurut ketentuan dalam pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 66), maka peraturan-peraturan Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk Daerah Angkatan Darat/Laut selambat-lambatnya sejak tanggal 15 Desember 1960 tidak berlaku lagi, hal mana berarti bahwa menurut hukum sejak saat itu para Militer Wajib Darurat tidak terikat lagi pada sesuatu peraturan yang dapat mewajibkan mereka untuk meneruskan dinas militer, apabila tidak disusulkan peraturan lain. Mengingat bahwa sekarang ini sudah ada Undang-undang Wajib Militer, maka sudahlah pada tempatnya untuk menyalurkan persoalan wajib militer darurat tersebut dalam rangka militer menurut Undang-undang No. 66 tahun 1953. Untuk penyaluran termaksud perlu diadakan ketentuan-ketentuan sebagai yang termaktub dalam Peraturan ini. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang ini, maka tidak ada lagi Militer Wajib Darurat dengan segala akibatnya: yang ada sekarang hanyalah militer wajib dengan wajib militer berdasarkan Undang-undang No. 66 tahun 1958. Alasan untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang dimaksud diatas itu dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah jelas, yaitu : materie yang bersangkutan adalah materie Undang-undang, padahal soalnya perlu diatur dengan segera karena keadaan yang mendesak. PASAL DEMI PASAL.
s/d pasal 6. Tidak memerlukan penjelasan. Selanjutnya vide Penjelasan Umum. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2062. -------------------------------- CATATAN Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen