Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 40 Tahun 1960
- Nomor
- 40
- Tahun
- 1960
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat : 1. Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) tentang Wajib Militer;
Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 21 September 1960.
Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) tentang Wajib Militer. Pasal 1. ... Pasal 1.
"Sebelum alat-alat perlengkapan/prosedur sebagaimana disebut atau diatur dalam Bab II sampai Bab VI dapat bekerja/dipergunakan maka oleh Menteri Keamanan Nasional dikeluarkan peraturan-peraturan tentang pendaftaran, penyaringan, pengujian kesehatan, pemilihan dan pemasukan kedalam Angkatan Perang dari pada para calon Militer Wajib"
Pasal 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar ... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1960. Pejabat Presiden Republik Indonesia, DJUANDA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1960. Ajun Sekretaris Negara, SANTOSO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 125. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1960 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG No. 66 TAHUN 1958 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 No. 117) TENTANG WAJIB MILITER. UMUM. Setelah diadakan peninjauan dan pembahasan kembali Undang- undang No. 66 tahun 1958 tentang Wajib Militer terdapat beberapa ketentuan-ketentuan, unsur-unsur dan formalitet-formalitet yang dalam perkembangan usaha pelaksanaan Wajib Militer tidak dapat dipergunakan: karena itu perlu diadakan perubahan-perubahan dan tambahan- tambahan dalam Undang-undang No. 66 tahun 1958 sehingga dalam waktu yang singkat Wajib Militer dapat terselenggara. Perubahan-perubahan itu dilakukan antara lain dalam
Selanjutnya dalam Undang-undang ini, pun diadakan suatu pasal peralihan yang memberikan wewenang kepada Menteri Keamanan Nasional untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pendaftaran dan sebagainya sebelum Undang-undang No. 66 tahun 1958 ini dapat dilaksanakan dalam keseluruhannya. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Ayat (1).
"Seorang militer sukarela yang berpangkat Perwira, yang diberhentikan dengan hormat dari dinas ketentaraan ditetpkan sebagai Perwira Cadangan dengan syarat-syarat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Berdasarkan ketentuan ini dan mengingat umur pensiun untuk Perwira (45 tahun, 48 tahun) yang lebih tinggi dari batas umur Pewajib Militer (40 tahun), maka tidaklah mungkin memberi- kan status Perwira Cadangan bagi ex Perwira dimaksud yang berumur 40 tahun ke atas, padahal tenaga mereka ini masih merupakan potensi yang besar.
Untuk menjamin kelangsungan bekerja perusahaan-perusahaan tersebut perlu diadakan kemungkinan bagi Militer Wajib yang bersangkutan untuk mendapat penangguhan dari pemanggilan tersebut, dalam arti bahwa Militer Wajib yang bersangkutan sementara tetap bekerja diperusahaan sampai terdapat pengggantinya.
Ayat (2) Perusahaan ini diadakan untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Ayat (3) Perkataan "pendidikan dan dinas pertama" dianggap lebih tepat dari "pendidikan dan latihan pertama", berhubung dengan sifatnya dinas setelah selesai pendidikan seperti tercantum dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) c. Ayat (4). Penyelenggaraan wajib militer di Negara kita ini adalah soal yang baru. Dengan adanya tambahan pasal 74, maka Menteri Keamanan Nasional dalam hal- hal tertentu diberi wewenang untuk mengatur pendaftaran penyaringan dan sebagainya dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam dan atau berdasarkan Undang-undang Wajib Militer. Sebagai contoh dikemukakan mengenai soal pendaftaran yang menurut Undang-undang harus dilakukan secara umum, hal mana pada waktu sekarang tidak mungkin dilaksanakan, mengingat besarnya biaya, aparatur dan perlengkapan dan lain sebagainya yang diperlukan untuk itu, padahal kebutuhan jumlah yang akan dipanggil tiap tahunnya sementara ini ditaksir tidak akan melebihi dari 50.000. Adalah lebih praktis apabila diadakan pendaftaran secara terbatas seperti yang baru-baru ini dilakukan dalam wajib militer darurat yang diadakan oleh Penguasa Perang Pusat. Pasal 2. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2063. -------------------------------- CATATAN Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Dokumen
Undang-Undang