Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 52 Tahun 1960
- Nomor
- 52
- Tahun
- 1960
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Mengingat : pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang keadaan bahaya. Pasal I. ... Pasal I. Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 19) tentang keadaan bahaya diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "(5) Tempat-tempat yang ditunjuk sebagai tempat berdiam berdasarkan ayat (1) pasal ini ada di bawah pengurusan Menteri Keamanan Nasional". Pasal II. Peraturan ini mulai berlaku hari diundangkan dan berlaku surut hingga 16 Desember 1959. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1960. Presiden Republik Indonesia, SUKARNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1960 Pejabat Sekretaris Negara, SANTOSO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 170. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 52 TAHUN 1960 tentang PERUBAHAN PASAL 43 AYAT (5) PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 1959 (LEMBARAN-NEGARA 1959 No. 139) TENTANG KEADAAN BAHAYA. Hingga sekarang ini Jawatan Kepenjaraan telah diserahi tugas pelaksanaan pengurusan sehari-hari bagi orang-orang yang dianggap membahayakan keamanan (tawanan Penguasa Perang). Rumah-rumah Penjara sekedar ada tempatnya, memang dapat dipergunakan untuk menampung para tawanan Penguasa Perang. Akan tetapi Jawatan Kepenjaraan pada umumnya ditugaskan untuk merawat para tahanan kriminil dan orang-orang hukuman yaitu orang-orang yang statusnya berlainan dari pada tawanan Penguasa Perang. Berhubung dengan itu maka tugas untuk mengurus prawatan tempat-tempat berdiam bagi tawanan Penguasa Perang seyogyanya diserahkan kepada instansi yang ada dibidang keamanan sekalipun orang-orangnya tetap ditampung dalam rumah-rumah penjara. Penyerahan tugas pengurusan tempat-tempat bagi orang-orang tawanan tersebut kepada instansi dari bidang keamanan nasional ini telah tepat, karena perawatan para tawanan itu mengandung segi-segi atau unsur-unsur keamanan. Sesungguhnya pengurusan tempat yang dimaksudkan diatas sudah sejak permulaan dilaksanakan dalam bidang keamanan. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2113. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)