Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 7 Tahun 1963
- Nomor
- 7
- Tahun
- 1963
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 18
IV/MPRS/1963;
Mendengar: … Mendengar : Pertimbangan-pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung dalam sidangnya tanggal 13 dan 14 Agustus 1963
Memutuskan: Dengan mencabut semua ketentuan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan ini, Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BAB I. TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN. Pasal 1. Badan Pemeriksa Keuangan berbentuk Dewan yang merupakan satu kesatuan organisasi disamping Lembaga Negara Tertinggi lainnya.
Pasal 3. … Pasal 3. Kedudukan hukum dan kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diatur oleh Presiden. Pasal 4. Peraturan gaji pegawai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan peraturan sendiri. Pasal 5.
Pasal 6. Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dapat diberhentikan oleh Presiden selama masa jabatannya. Pasal 7.
Pasal 8. … Pasal 8.
BAB II Tugas kewajiban Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 9.
Pasal 10.
Pasal 11.
Pasal 12. … Pasal 12.
B AB III Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Tuntutan ganti rugi. Pasal 13.
Pasal 14.
Dalam surat peringatan yang ketiga kalinya ditegaskan, apabila dalam waktu 30 hari keterangan yang diperlukan oleh, Badan Pemeriksa Keuangan … Keuangan belum juga diberikan oleh Menteri yang bersangkutan, maka Badan Pemeriksa Keuangan berwenang mengusulkan kepada Presiden untuk menghentikan sementara segala pembayaran atas otorisasi Menteri yang bersangkuatan itu, dengan ketentuan bahwa penghentian pembayaran atas otorisasi itu tidak berlaku terhadap:
Tindasan keputusan Presiden ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 15. … Pasal 15.
Tindasan laporan itu dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 16.
Kelalian dalam hal ini dianggap sebagai kelalaian jabatan dan dapat menyebabkan kepadanya dikenakan hukuman jabatan serta dapat diharuskan membayar ganti-rugi yang disebabkan oleh kelalaiannya itu.
Pasal 17.
Pasal 18. Tuntutan ganti-rugi termaksud dalam pasal-pasal tersebut diatas, diberitahukan secara tertulis kepada fihak yang akan dituntut, tentang jumlah kerugian yang diderita oleh Negara dan alasan-alasannya yang menjadi sebab tanggung-jawabnya atas kerugian itu, dan kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan surat pembelaan diri dalam batas waktu yang ditetapkan pula dalam surat pemberitahuan itu. Pasal 19.
Apabila yang dituntut itu seorang Menteri, maka Badan Pemeriksa Keuanganlah yang menetapkannya.
Pasal 20.
Pasal 21.
(2 ) Penjelasan tuntutan ganti-rugi termaksud dalam ayat (1)pasal ini dilakukan seperti penyelesaian tuntutan terhadap Menteri termaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan pasal 20 ayat (2) Pasal 22 …
BAB II
Badan Pemeriksa Keuangan berhak meninjau atau meninjau lebih lanjut keputusan-keputusan Menteri dan keputusan-keputusannya sendiri dalam tuntutan ganti-rugi, meskipun tentang itu tidak atau tidak tepat pada waktunya dimintakan peninjauan kembali oleh yang bersangkutan, apabila ternyata bahwa keputusan itu telah diambil oleh Menteri atau oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan keterangan-keterangan yang tidak benar atau pandangan yang tidak tepat. Pasal 23.
Pasal 24. … Pasal 24.
Pasal 25. Sebelum Badan Pemeriksa Keuangan atau Menteri yang bersangkutan mengambil keputusan apakah perbuatan Menteri atau seseorang pegawai Negara melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang mereka harus lakukan sebagaimana tersebut pada Pasal 16 ayat (1), maka.Badan Pemeriksa Keuangan atau Menteri yang bersangkutan harus memperhatikan pertimbangan seorang hakim dan Pengadilan yang didaerah hukumnya dilakukan pelanggaran hukum atau kelalaian tersebut. Dalam hal perbuatan itu dilakukkan diluar negeri, maka yang memberi pertimbangan ialah seorang hakim dari Pengadilan di Jakarta. BAB IV … BAB IV Bagian-bagian Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB IV
Pasal 27.
Tiap-tiap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diperkenankan merangkap tugas lebih dari satu Seksi. Pasal 28. Badan Pemeriksa Keuangan diperlengkapi dengan satu Biro Akuntan yang membantu Bagian-bagian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengawasan. Pasal 29. … Pasal 29.
BAB V Sumpah jabatan. Pasal 30.
Ucapan sumpah dimulai dengan kata-kata "Demi Allah" bagi mereka yang beragama Islam, sedang bagi mereka yang beragama lain dari agama Islam, pemakaian kata-kata "Demi Allah" disesuaikan dengan kebiasaan agamanya masing-masing.
"Saya … "Saya bersumpah (saya berjanji) bahwa saya, untuk menjadi Ketua/Wakil Ketua/Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, langsung atau tak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan ataupun tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (saya berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak menerima atau akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (saya berjanji) setia kepada Undang-undang Dasar dan berusaha dengan sekuat tenaga menunaikan tugas pekerjaan saya dalam jabatan ini dengan penuh rasa tanggung-jawab pada diri sendiri dan terhadap Nusa dan Bangsa, sesuai dengan haluan Negara". B A B VI. Ketentuan khusus. Pasal 31.
BAB VII PERATURAN PENUTUP. Pasal 31. Hal-hal lain mengenai Badan Pemeriksa Keuangan yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 33. … Pasal 33. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 1963. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 1963 Sekretaris Negara, ttd A.W. SURJOADININGRAT S.H. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 95 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1963 tentang BADAN PEMERIKSA KEUANGAN UMUM Peraturan dalam Indische Comptabiliteitswet (I.C.W.) tentang Algemene Rekenkamer, yang berlaku bagi Badan Pemeriksa Keuangan, sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Ekonomi Terpimpin menghendaki adanya rencana pembangunan menyebabkan perlu; disusunnya suatu Anggaran Moneter, yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (routine dan pembangunan), Anggaran Kredit, yang meliputi kredit pada badan-badan Pemerintah dan Swasta, serta Anggaran Devisa, yang menggambarkan ancer-ancer penghasilan dari rencana penggunaan devisa Negara. Disamping itu Ekonomi Terpimpin mewajibkan penyusunan progress report dari pada pelaksanaan rencana. Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin mengharuskan ikut campurnya Pemerintah didalam bidang ekonomi dan Perusahaan-perusahaan Negara harus diperkembangkan hingga mencapai kedudukan komando yang menjamin perkembangan revolusi dari tahap Nasional demokratis untuk memasuki tahap Sosialisme Indonesia. Semuanya ini menyebabkan perlunya ada Badan Pemeriksa Keuangan diberi wewenang pengawasan dan pemeriksaan secara menyeluruh, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan dapat pula menjadi alat untuk menyempurnakan social control yang effektif guna mencapai social support yang maximal. Keinginan- …. Keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksan Keuangan ini antara lain tercermin didalam Amanat-amanat Presiden Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, serta didalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 dan Resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/Res/MPRS/1963. Didalam memikirkan untuk memberikan wewenang yang cukup menyeluruh kepada Badan Pemeriksa Keuangan dianggap perlu dengan ketentuan Undang-undang memberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan jaminan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan, sehingga meliputi penelitian apakah pengeluaran- pengeluaran uang Negara (termasuk devisa Negara) itu sesuai dengan ketentuan Anggaran Moneter, dengan kenyataan pengeluaran sesungguhnya dan betul-betul bermanfaat bagi pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi dan kemakmuran rakyat seperti yang direncanakan. Untuk memperbesar daya gerak dan daya pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, maka terasa perlu untuk mengikut-sertakan dalam melaksanakan pemeriksaan yang menyeluruh tokoh-tokoh rakyat yang terorganisasi. PASAL DEMI PASAL
BAB VII
Penempatan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga yang berdiri sendiri, disamping Lembaga-lembaga Negara Tertinggi lainnya seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung, dimaksud agar supaya Badan ini tidak terpengaruh oleh Kekuasaan Eksekutif, dan agar supaya dapat melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan yang effektif. Bentuk dewan dipakai agar supaya keputusan-keputusan Badan Pemeriksa Keuangan menjamin keadilan (obyektif), sebab keputusan-keputusan harus diambil secara kolegial.
…
"Badan Pemeriksa Keuangan ini dipikirkan untuk disusun atas TENAGA- TENAGA AHLI administrasi dan keuangan disamping tenaga-tenaga yang mempunyai dukungan masyarakat, agar tercapailah pelaksanaan peng- integrasian antara Pemerintah dan Rakyat dalam bentuk kegotong-royongan Nasional yang terorganisasi".
Pasal 3 sampai dengan Pasal 8. Cukup jelas.
Untuk pelaksanaan hal ini maka prosedurnya diatur secara khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan sendiri yang diberi wewenang untuk mengeluarkan instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk pada para Bendaharawan tentang cara melaksanakan dan menyusun laporan. Dengan istilah "Penyidikan Akuntan" diartikan "Investigation" oleh Akuntan yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan. Dengan kontrol Akuntan dimaksudkan penelitian (verifikasi) pembukuan, memeriksa dan menilai bukti-bukti yang menjadi bahan-bahan pembukuan, serta menilai kebenaran tiap-tiap neraca dan perhitungan laba-rugi yang dipandang perlu.
Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Dokumen
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)