Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1965
- Nomor
- 17
- Tahun
- 1965
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat : 1. Pasal 5, pasal 20, dan pasal 22 Undang-undang Dasar;
VIII/MPRS/1965;
Memutuskan : Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 7 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 105) dan semua ketentuan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan ini. Menetapkan : Undang-undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 41) menjadi Undang-undang, dengan perubahan-perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi memegang kekuasaan pemeriksaan, pengawasan dan penelitian tertinggi atas penguasaan dan pengurusan keuangan Negara, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan atas nama dan untuk beliau oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 2… Pasal 2. Badan Pemeriksa Keuangan berbentuk Dewan dan merupakan suatu Lembaga Negara Tertinggi di antara Lembaga-lembaga Negara Tertinggi lainnya. Pasal 3. Yang dimaksud dengan keuangan Negara dalam Undang-undang ini adalah segala kekayaan Negara dalam bentuk apapun juga, baik terpisah maupun tidak. BAB II. BENTUK DAN SUSUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. Pasal 4. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan kolektif yang mencerminkan kegotong-royongan Nasional Revolusioner berporoskan NASAKOM dengan dijiwai oleh Deklarasi Bogor dan beranggotakan sebanyak-banyaknya 21 orang yang terdiri dari: - Wakil-wakil Partai-partai; - Wakil-wakil Angkatan Bersenjata; - Wakil-wakil organisasi-masa revolusioner atau orang-orang yang mempunyai dukungan masyarakat yang terorganisasi yang ditunjuk oleh Presiden. Pasal. 5. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 6… Pasal 6.
Pasal 7.
Pasal 8. Apabila Ketua Badan Pemeriksa Keuangan/Pemeriksa Keuangan Agung berhalangan, maka ia menunjuk salah seorang Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan/Pemeriksa Keuangan Agung Muda sebagai Pejabat ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 9.
Pasal 10.
Pasal 11… Pasal 11.
Tanpa persetujuan Presiden, ia harus segera dibebaskan kembali. Pasal 12.
Pasal 13… Pasal 13. Kedudukan hukum dan kedudukan keuangan Pemeriksa Keuangan Agung, pemeriksa Keuangan.Agung Muda dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diatur oleh Presiden. Pasal 14.
BAB III. SUMPAH JABATAN. Pasal 15.
Ucapan sumpah dimulai dengan kata-kata "Demi Allah" bagi mereka yang beragama Islam, sedang bagi mereka yang beragama lain dari Agama Islam pemakaian kata-kata "Demi Allah" disesuaikan dengan kebiasaan Agamanya masing-masing.
"Saya… "Saya bersumpah (saya berjanji) bahwa, untuk menjadi Pemeriksa Keuangan Agung/Pemeriksa Keuangan Agung Muda/ Anggota Badan Pemeriksa Keuangan langsung atau tak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan ataupun tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (saya berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima atau akan menerima, langsung ataupun tak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (saya berjanji) setia kepada Undang-undang Dasar dan berusaha dengan sekuat tenaga menunaikan tugas pekerjaan saya dalam jabatan ini dengan penuh rasa tanggung-jawab pada diri sendiri dan terhadap Nusa dan Bangsa sesuai dengan haluan Negara". BAB IV. TUGAS KEWAJIBAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. Pasal 16.
Pasal 17. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam pasal 16, Badan Pemeriksa Keuangan setiap waktu dapat memberi pertimbangan kepada Presiden mengenai:
Pasal 18… Pasal 18.
Pasal 19. Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas pula melakukan pemeriksaan pengawasan dan penelitian atas kekayaan fihak ketiga yang dipercayakan kepada dan/atau dikuasai dan atau diurus oleh Negara. Pasal 20. Badan Pemeriksa Keuangan dapat menggunakan tenaga-tenaga di luar Badan tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Pasal 21… Pasal 21.
Pasal 22.
BAB V. WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA DAN TUNTUTAN GANTI RUGI. Pasal 23. Setiap orang dan semua instansi Negara, Perusahaan Negara/ Daerah/Swasta, Bank Pemerintah Daerah/Swasta dan Perusahaan/ Bank Campuran Negara/Daerah/Swasta diwajibkan memberi keterangan yang diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan berhubung dengan penunaian tugas Badan tersebut. Pasal 24… Pasal 24.
Pasal 25. Badan Pemeriksa Keuangan berwenang mengusahakan keseragaman dalam pelaksanaan tugas pemeriksa dan pengawasan dari badan-badan dan instansi-instansi yang mempunyai tugas pemeriksaan dan pengawasan atas penguasaan dan pengurusan keuangan Negara dalam bidangnya masing-masing. Pasal 26. Badan Pemeriksa Keuangan berwenang memberi keterangan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Menteri-menteri yang bersangkutan tentang kekurangan-kekurangan dan penyelewengan- penyelewengan dalam penguasaan dan pengurusan keuangan Negara yang perlu diketahuinya untuk segera diakhiri dan diambil tindakan- tindakan perbaikan. Pasal 27.
Pasal 28. Selain daripada pegawai-pegawai yang pada umumnya diwajibkan menyidik tindak pidana, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang juga untuk mengadakan penyidikan tindakan-tindakan pidana yang ditentukan dalam pasal 31. Pasal 29. Dalam hal-hal mendesak menurut keputusan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan segera dapat melakukan penyidikan dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 30. Pasal 30.
Apabila jangka waktu dilampaui, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan penyidikan. Jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.
Pasal 31.
Pasal 32… Pasal 32.
Pasal 33. Barang siapa dengan sengaja mempergunakan keterangan yang diperolehnya pada waktu menunaikan tugas Badan Pemeriksa Keuangan, dengan melampaui batas tugas itu, dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun dan dengan hukuman denda setinggi-tingginya 60 juta rupiah. Pasal 34. Sebelum diambil keputusan Badan Pemeriksa Keuangan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri. BAB VI… BAB VI. BAGIAN-BAGIAN DAN ALAT KELENGKAPAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. Pasal 35.
Pasal 36.
Sekretaris Umum sesudah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali.
BAB VII… BAB VII. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. Pasal 37. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disediakan bagian anggaran tersendiri bagi Badan Pemeriksa Keuangan yang kredit-kredit anggarannya cukup untuk melakukan tugas dan wewenangnya. BAB VIII. KETERANGAN KHUSUS. Pasal 38. Anggota alat kekuasaan Negara yang menahan seorang yang disangka melakukan penyelewengan-penyelewengan dalam penguasaan dan pengurusan keuangan Negara dalam waktu 24 jam wajib melaporkan penahanan itu kepada Menteri-menteri yang bersangkutan dan Badan Pemeriksa Keuangan. BAB IX. KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 39. Selama susunan Badan Pemeriksa Keuangan belum memenuhi ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal-pasal 4, 6 dan 9 Undang- undang ini, maka Badan Pemeriksa Keuangan yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini menjalankan tugasnya sampai ada keputusan lebih lanjut dari Presiden. BAB X… BAB X. KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP. Pasal 40. Hal-hal lain mengenai Badan Pemeriksa Keuangan yang belum diatur dengan Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan menurut pokok yang akan diatur. Pasal 41. Semua ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Pasal 42. Segala tindakan dan keputusan Badan Pemeriksa Keuangan yang diambil mulai tanggal 12 Oktober sampai 17 Maret 1965 dinyatakan sah berdasarkan Undang-undang ini. Pasal 43.
Agar… Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1965. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1965. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 79 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1965 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NO. 41) MENJADI UNDANG-UNDANG. UMUM. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indiche Comtabiliteitswet) dan "Instruksi serta ketentuan-ketentuan lebih lanjut untuk Algemene Rekenkamer" yang berlaku bagi Badan Pemeriksa Keuangan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Ekonomi terpimpin mengharuskan perencanaan dan pelaksanaan secara teratur. Untuk itu diperlukan suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk suatu Anggaran Moneter, yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Routine, Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan, Anggaran Devisa, Anggaran Kredit dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Khusus. Selanjutnya dalam hubungan pelaksanaan harus terjamin penyusunan progress report. Pelaksanaan ekonomi terpimpin mengharuskan Pemerintah memegang pimpinan dalam bidang ekonomi, dimana Perusahaan-perusahaan Negara harus diperkembangkan hingga mencapai kedudukan komando, yang kesemuanya itu menjamin perkembangan revolusi dari tahap nasional demokratis untuk memasuki tahap sosialisme Indonesia. Semuanya ini mengharuskan adanya suatu sistim pemeriksaan dan pengawasan yang dapat berkerja Secara… secara represip maupun preventip, serta adanya suatu aparatur Negara yang sebagai alat revolusi berkewajiban pula menyelamatkan, mempertahankan dan melanjutkan revolusi Indonesia dengan meniadakan hambatan-hambatan seperti birokratisme, mis- administration dan korupsi, serta mencegah pemborosan-pemborosan yang merugikan Negara. Kalau hal-hal yang bertalian dengan tindakan-tindakan pemeriksaan dan pengawasan yang, dilakukan oleh Urusan Pengawasan Keuangan pada Departemen Anggaran Negara, yang bekerja secara pemeriksaan dan pengawasan intern dalam lingkungan kekuasaan eksekutip sudah diatur dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 1963 tentang Pengawasan Keuangan Negara, maka kedudukan dan wewenang aparatur Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan yang bekerja secara pemeriksaan yang bekerja secara pemeriksaan dan pengawasan extern itu kini perlu ditinjau kembali. Keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksaan Keuangan antara lain terjamin di dalam Amanat-amanat Presiden, terutama waktu berlangsungnya pelantikan para Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 17 Maret 1965, Deklarasi Ekonomi dan Pidato Ambeg Pararna Arta, serta didalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 dan Resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/Res/MPRS/ 1963. Didalam pemikiran cara untuk memberikan wewenang yang cukup menyeluruh kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dianggap perlu dengan ketentuan Undang-undang diberikan kepadanya Jaminan wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan sedemikian rupa sehingga juga meliputi penelitian dan penyelidikan terhadap tindakan- tindakan pidana tertentu. Selanjutnya dalam hubungan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Pemeriksa Keuangan secara aktip mengikuti sejak semula sebagai salah satu bentuk pengintegresian kontrol Bdan Pemeriksa Keuangan dibidang ekonomi dan keuangan. Untuk… Untuk memperbesar daya gerak, daya hasil dan daya guna Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan penelitian yang menyeluruh, tokoh- tokoh rakyat yang mendapat dukungan masyarakat yang terorganisasi berporoskan NASAKOM duduk didalam Badan tersebut hingga dengan demikian terjamin pula sosial support. sosial control dan sosial participation. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Mengingat sangat vitalnya fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka ekonomi terpimpin, maka dalam hubungan pembentukan suatu Badan Pemeriksaan yang berwibawa, kekuasaan pemeriksaan, pengawasan dan penelitian tertinggi dipegang langsung oleh Paduka Yang Mulia Presiden/Pemimpin Besar Revolusi. Pasal 2. Sebagai dewan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu badan kolektip. Penempatan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Negara Tertinggi diantara Lembaga Negara Tertinggi lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung, dimaksud agar supaya Badan ini berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksekutip dan agar supaya dapat melaksanakan tugas pemeriksaan, pengawasan dan penelitian yang efektip. Pasal 3. Dengan keuangan Negara tidak hanya dimaksud uang negara, tetapi seluruh kekayaan Negara, termasuk didalamnya segala bagian-bagian harta milik kekayaan itu dan segala hak serta kewajiban yang timbul karenanya, baik kekayaan itu berada dalam penguasaan dan pengurusan pada pejabat-pejabat dan /atau Lembaga-lembaga yang termasuk Pemerintahan Umum maupun berada dalam penguasaan dan pengurusan Bank-bank Pemerintah, Yayasan-yayasan Pemerintah, dengan status hukum publik ataupun perdata, Perusahaan-… Perusahaan-perusahaan Negara dan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha dimana Pemerintah mempunyai kepentingan khusus serta dalam penguasaan dan pengurusan pihak lain manapun juga berdasarkan perjanjian dengan penyertaan (partisipasi) Pemerintah ataupun penunjukan dari Pemerintah. Disamping pemeriksaan, pengawasan dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan kekayaan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pula pemeriksaan, pengawasan dan penelitian atas kekayaan pihak ketiga yang dipercayakan dan/atau dikuasai dan/atau diurus oleh Negara.
Lihat penjelasan pasal 6 ayat (2). Pasal 5. Hakekat bentuk dewan bagi Badan Pemeriksa Keuangan adalah, bahwa Badan sebagai badan kolektip merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas yang wewenangnya, oleh karenanya keputusan-keputusan harus diambil secara kolektip. Pasal 6.
Pasal 7… Pasal 7.
Pasal 8. Cukup jelas. Pasal 9.
Pasal 10.
Pasal 11.
Pasal 12.
Pasal 13. Cukup jelas. Pasal 14… Pasal 14.
Yang terpenting dalam pemberian tunjangan khusus ini adalah agar supaya para pegawai Badan Pemeriksa Keuangan sendiri yang mempunyai tugas pemeriksa, mengawasi dan meneliti penguasaan dan pengurusan keuangan Negara dapat menjalankan tugasnya dengan tenang. Pasal 15.
Pasal 16.
Pasal 17. Cukup jelas. Pasal 18.
Pasal 19… Pasal 19. Cukup jelas. Pasal 20. Dengan tenaga-tenaga diluar Badan dimaksudkan tenaga-tenaga yang diperlukan oleh Badan-badan baik dari instansi-instansi Negara maupun dari kalangan masyarakat. Pasal 21.
Pasal 22.
Sehubungan dengan itu pemeriksaan, pengawasan dan penelitian yang menjadi tugas Badan Pemeriksa Keuangan harus dilakukan dengan sempurna. Karenanya pelaksanaan tugas itu harus diintegrasikan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang Ekonomi dan Keuangan. Atas dasar itu maka Badan Pemeriksa Keuangan diberi wewenang untuk sewaktu-waktu memberi pendapatnya kepada Presiden tentang akibat-akibat dari tindakan-tindakan Pemerintah dalam bidang Ekonomi dan Keuangan.
Pasal 23. Cukup jelas. Pasal 24.
Pasal 25… Pasal 25. Tidak dapat disangkal bahwa masing-masing instansi hingga kini mempunyai cara-cara sendiri untuk melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengawasan. Oleh karena itu dianggap perlu untuk mengusahakan adanya keseragaman dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengawasan tersebut. Pasal 26. Paduka Yang Mulia Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dalam amanatnya pada upacara pelantikan Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan memerintahkan agar penyakit- penyakit revolusi, yaitu birokratisme, misadministration dan korupsi disingkirkan dari revolusi kita. Dalam hubungan itu adalah wajar bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk memberikan pendapatnya kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Menteri, bila dalam menjalankan tugas pemeriksaan, pengawasan dan penelitian terdapat bukti-bukti yang meyakinkan, bahwa pada badan-badan dan instansi-instansi yang bersangkutan ada terdapat kekurang-kekurangan dan/atau penyelewengan- penyelewengan dalam penguasaan dan pengurusan keuangan Negara yang perlu diketahuinya untuk segera diakhiri dan diambil tindakan. Pasal 27. Yang dimaksud dengan bantuan dalam pasal ini ialah antara lain merupakan pemberian fasilitas-fasilitas oleh instansi-instansi yang berwenang termasuk bantuan Angkatan Bersenjata untuk memungkinkan Badan Pemeriksa Keuangan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Pasal 28. Wewenang untuk menyelidik dianggap perlu diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan karena sifat khususnya dari tugas Badan ini sehingga memerlukan tindakan- tindakan yang cepat dan tepat dalam menghadapi penyelesaian tindakan pidana yang dimaksud dalam pasal 31 Undang-undang ini. Pasal 29… Pasal 29. Mungkin Badan Pemeriksa Keuangan pada suatu ketika menghadapi suatu situasi yang tidak mengijinkan Badan demi kepentingan pemeriksaan mengikuti prosedur melalui peringatan-peringatan seperti ditetapkan dalam pasal 30, misalnya apabila seseorang yang dimintakan keterangan berusaha untuk meninggalkan Indonesia. Oleh karena itu dengan pasal ini diberi jaminan agar dalam hal-hal yang mengkhawatirkan semacam itu Badan dapat bertindak secara cepat dan tepat. Pasal 30.
Dalam hal yang bersangkutan adalah Pejabat Negara (Menteri, Anggota-anggota Lembaga Negara Tertinggi yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakvat, Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan), Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan hal tersebut kepada Presiden.
Pasal 31.
Mengingat perlunya daya pencegah yang efektip, terhadap tindak pidana yang merugikan Negara, maka agar supaya masyarakat insaf benar, perbuatan-perbuatan yang sedemikian itu perlu diancam dengan hukuman yang berat.
Pasal 32… Pasal 32.
Dalam pada itu pejabat bersangkutan bukan saja bertanggung jawab atau kerugian sebagai akibat kelalaiannya, yaitu dalam arti tidak melakukan suatu tindakan yang diwajibkan, akan tetapi juga atas tindakan-tindakan yang salah ataupun kurang sempurna.
Dipandang lebih tepat untuk menjatuhkan kedua tuntutan serta keputusanya satu tangan, yaitu dalam tangan Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 33. Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk seluruh anggota-anggota termasuk Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, pejabat-pejabat pada Badan Pemeriksa Keuangan dan tenaga-tenaga yang ditugaskan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Keuangan. Kata-kata “dengan melampaui batas” diartikan bahwa seseorang- seperti tersebut diatas mengunakan keterangan-keterangan yang dimaksud, untuk kepentingan- kepentingan yang merugikan kepentingan pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 34. Pasal ini maksudnya tidak lain hanya, menekankan sekali lagi hak azasi daripada tiap-tiap orang untuk membela diri apabila ia dipersalahkan,/dituntut karena sesuatu. Pasal 35… Pasal 35.
Maksudnya ialah untuk memungkinkan Badan Pemeriksa Keuangan membangun satu aparatur kontrol yang baru dan yang bisa bekerja aktip, efektip dan efisien.
Pasal 36.
Pasal 37. Mengingat kedudukan serta luasnya tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan, maka sudah tepatlah bahwa Badan mempunyai bagian Anggaran tersendiri. Penguasaan atas kredit-kredit yang disediakan dalam bagian angaran yang termaksud dalam pasal ini, dilakukan dengan cara seperti yang berlaku bagi suatu Department. Pasal 38. Menteri-menteri yang dimaksud dalam pasal ini adalah Menteri dari alat-alat kekuasaan Negara yang menahan dan Menteri dari pejabat yang ditahan. Pasal 39. Cukup jelas. Pasal 40. Cukup jelas. Pasal 41. Cukup jelas. Pasal 42… Pasal 42. Tanggal 12 Oktober 1963 adalah tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 tahun 1963 dan tanggal 17 Maret 1965 adalah tanggal pelantikan anggota-anggota Pimpinan dan para anggota Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1964. Pasal 43. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2776
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen
Undang-Undang