Memutuskan : Pertama : Mentjabut: "Undang-undang Krisis Ekspor 1933" (Lembaran-Negara 1933 No. 353), "Undang-undang Barang-barang dalam pengawasan 1948" (Lembaran-Negara 1948 No. 144). "Undang-undang Beras 1948" (Lembaran-Negara tahun 1948 No. 253), "Undang-undang No. 7/Drt tahun 1952" (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 33) dan ,Undang- undang Penimbunan Barang-barang 1951" (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 4) sebagaimana telah dirobah dan ditambah. Kedua : Menetapkan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perdagangan Barang-barang dalam pengawasan. Pasal 1. … Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang dimaksud dengan:
a.Penguasa: Pejabat yang berwenang, yang ditunjuk: dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
b.Perdagangan: Tindakan-tindakan penjualan dan/atau penyerahan dan/atau persediaan dan/atau pengangkutan dan/atau pengolahan barang-barang dalam pengawasan;
c.Barang-barang dalam pengawasan: Semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri,yang dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah;
d.Persediaan Sejumlah barang dalam pengawasan yang dimiliki, dikuasai, disimpan, baik sendiri, maupun untuk atau bersama pihak lain, termasuk juga yang dalam angkutan;
e.Peredaran: Penyaluran barang dalam pengawasan baik oleh penguasa, maupun dengan perantaraan para pedagang atau pihak lain;
f.Pengangkutan: Pemindahan/pengeluaran barang dalam pengawasan dengan alat pengangkutan apapun juga didalam atau keluar wilayah
g.Pengolahan: Usaha untuk merobah bentuk dan/atau memperbaiki mutu barang-barang dalam pengawasan. Pasal 2. Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditunjuk barang- barang sebagai barang dalam pengawasan. Pasal 3. … Pasal 3. Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan, bahwa guna kepentingan peredaran barang-barang dalam pengawasan dapat diadakan peraturan-peraturan tentang Perdagangan barang-barang tersebut. Pasal 4. Dalam peraturan-peraturan yang dimaksud pada pasal 3 dapat ditetapkan:
a.bahwa siapapun dilarang tanpa izin melakukan perdagangan barang- barang dalam pengawasan;
b.syarat-syarat pemberian izin untuk melakukan perdagangan barang- barang dalam pengawasan termaksud sub a ayat ini;
c.ketentuan-ketentuan mengenai organisasi-organisasi dan/atau golongan-golongan yang bekerja dalam lapangan perdagangan tersebut;
d.ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan untuk melaksanakan pasal 3 dengan sebaik-baiknya Pasal 5.
(1)Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan, bahwa perdagangan barang-barang dalam pengawasan:
a.dapat dikuasai dan diusahakan oleh Penguasa;
b.dapat dikuasai dan diusahakan oleh Penguasa bersama-sama dengan pengusaha/organisasi swasta;
c.dapat dikuasai dan diusahakan oleh pengusaha/organisasi swasta.
(2)Dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat juga ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang bimbingan serta bantuan Penguasa kepada dan koordinasi antara pengusaha/organisasi swasta termaksud pada ayat (1) pasal ini. Pasal 6. … Pasal 6.
(1)Apabila syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan termaksud pada pasal 4 tidak dilaksanakan dengan baik atau dilalaikan dalam pelaksanaannya, maka dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pembebanan biaya-biaya kepada yang bersangkutan disebabkan kelalaiannya.
(2)Dalam memenuhi kewajiban yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang menimbulkan kerugian pada yang bersangkutan, kepadanya dapat diberikan ganti kerugian atau penggantian kerusakan-kerusakan dalam hal-hal termaksud pada pasal 4 yang diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 7. Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ditetapkan pejabat- pejabat yang dikuasakan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Pasal 8.
(1)Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya adalah tindak-pidana ekonomi.
(2)Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah yang melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat pula diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pidana-penjara, pidana- kurungan dan pidana-denda tertinggi, pidanatambahan dan tindakan- tindakan lain unguk menjamin terlaksananya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Pasal 9. … Pasal 9. Untuk menampung segala akibat berhubung dengan pencabutan semua peraturan yang mengatur/turut mengatur dan/ atau ada hubungannya dengan perdagangan barang-barang dalam pengawasan, maka semua peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan Ordonansi- ordonansi/Undang-undang yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, masih tetap berlaku selama belum diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Pasal 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dinamakan: "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perdagangan Barang- barang dalam pengawasan tahun 1962". Pasal 11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada haridiundangkannya Agar … Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 3 Agustus 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 42 PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1962. tentang PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN. PENJELASAN UMUM. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. Instr. 2/Ko. T.O.E. atas landasan Amanat Presiden tentang garis- garis besar Ekonomi Nasional yang terpimpin tahun 1962 menjelang pembebasan Irian Barat, maka dalam usaha untuk mewujudkan suatu front ekonomi yang kuat, perlu dalam bidang perdagangan diadakan konsentrasi daripada beberapa macam aktivitet ditangan Penguasa, terutama yang langsung menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Dalam hal ini penting sekali adanya penegasan wewenang dalam bidang perdagangan, sesuai dengan maksud diadakannya regrouping Kabinet Kerja dan disamping itu peraturan daripada hal-hal yang berhubungan dengan penerbitan dan pengawasan atas perdagangan barang-barang yang dianggap esensiil dan penting bagi penghidupan dan kehidupan ekonomi, dengan maksud mengamankan barang-barang tersebut diatas untuk dapat mewujudkan Indonesianisasi dan sosialisasi dilapangan perdagangan. Barang-barang penting ini perlu ditunjuk sebagai barang- barang dalam pengawasan Pemerintah Sampai sekarang ini masih berlaku beberapa Undang-undang yang mengatur perdagangan barang ialah :
a.Undang-undang Krisis Ekspor 1933 (L.N. 1933 No. 353) yang mengatur pengiriman barang-barang keluar negeri dan antar pulau,
b.Undang-undang barang-barang dalam pengawasan 1948 (L.N. 1948 No. 144) yang mengatur penguasaan barang-barang perlengkapan oleh Pemerintah,
c.Undang- …
c.Undang-undang Beras 1948 (L.N. 1948 No. 253) yang mengatur persediaan dan peredaran beras,
d.Undang-undang No. 7/drt tahun 1952, sebagai perluasan daripada Undang-undang Beras, yang mengatur penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan.
e.Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951 yang mengatur penimbunan barang-barang. Peraturan-peraturan tersebut diatas, yang sebagian besar ditetapkan dalam zaman penjajahan, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan iklim dewasa ini, sehingga dianggap perlu untuk menariknya kembali. Mengingat tujuan yang diuraikan tadi, maka dengan ditariknya kembali kelima Undang-undang tersebut diatas, juga sebagai tindakan penyederhanaan dikeluarkan satu persatu induk yang sekaligus mencakup semua materi yang diatur oleh peraturan- peraturan lama itu dan dimana ditegaskan wewenang Penguasa yang bersangkutan sehingga dapat diharapkan terselenggaranya perdagangan barang-barang penting dalam pengawasan Pemerintah dengan selancar-lancarnya. Karena keadaan memaksa dan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, maka peraturan tersebut diatas dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan dalam interpretasi istilah-istilah yang penting dan yang akan sering dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka perlu diadakan penjelasan mengenai istilah-istilah itu. Pasal 2, … Pasal 2, 3 dan 4 ayat 1. Untuk mengamankan barang-barang yang dianggap penting untuk kehidupan perekonomian, maka dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditunjuk barang-barang sebagai barang-barang dalam pengawasan. Apabila suatu atau golongan barang ditunjuk sebagai barang- barang dalam pengawasan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, maka siapapun dilarang tanpa izin melakukan tindakan-tindakan yang berupa penjualan dan/atau penyerahan dan/atau persediaan dan/atau pengangkutan dan/atau pengolahan barang- barang termaksud. Kemudian dapat diatur pemberian izin untuk melakukan tindakan-tindakan perdagangan barang-barang dalam pengawasan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Pasal 4 ayat 2. Untuk keperluan pembiayaan administrasi pemberian izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan termaksud, maka diatur kemungkinan adanya pemungutan retribusi terhadap mereka yang diberikan izin tersebut. Besarnya jumlah uang retribusi ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 5. Dalam pasal ini diletakkan dasar kewenangan Pemerintah dalam rangka ekonomi terpimpin dengan menetapkan bidang-bidang mana yang dilaksanakan oleh Penguasa mana yang diusahakan bersama oleh Penguasa dengan swasta dan manakah yang dapat diusahakan oleh swasta saja. Dalam rangka ekonomi terpimpin, ditetapkan pula adanya kewajiban Penguasa untuk memberi bimbingan dan bantuan serta mengadakan koordinasi, walaupun sebetulnya ketentuan seperti yang meliputi bidang hidup perekonomian bangsa sebagai keseluruhan sebaiknya diatur tersendiri. Maka dari itu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diletakkan dasar-dasar seperlunya. Pasal 6. … Pasal 6. Dalam ayat 1 Penguasa menghendaki suatu jaminan, bahwa syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sungguh-sungguh ditaati oleh yang bersangkutan, akan tetapi sebaliknya dalam ayat 2 ditetapkan bahwa Penguasa akan mengganti kerugian yang diakibatkan karena yang bersangkutan dalam memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut terpaksa menderita kerugian. Pasal 7. Cukup jelas dan penunjukan dengan memberi kuasa kepada pejabat-pejabat untuk pekerjaan pelaksanaan adalah perlu. Pasal 8. Cukup jelas. Pasal 9. Peraturan peralihan dalam pasal ini perlu untuk mencegah adanya kekosongan peraturan berhubung dengan dicabutnya peraturan-peraturan lama diatas.