Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 1963
- Nomor
- 15
- Tahun
- 1963
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
4/Ko.T.O.E. tahun 1962, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan; Mengingat :
26/PLMT tahun 1962, tentang Komando Tertinggi Operasi Ekonomi;
tahun 1962 No. 42), dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1962 (L.N. tahun 1962 No. 46), tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan;
Memutuskan: Dengan mencabut Keputusan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 4/Ko.T.O.E. tahun 1962 tentang Pembentukan Badan Urusan Karet Menetapkan : Peraturan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi tentang Badan Urusan Karet Rakyat, sebagai berikut . BAB I. Ketentuan Umum Pasal 1.
BAB II. Badan Urusan Karet. Pasal 2. Pada tingkat Pemerintah Pusat dibentuk Badan Urusan Karet Rakyat, disingkat BUKARET, dengan susunan sebagai berikut BUKARET PARIPURNA, terdiri dari :
BUKARET HARIAN, terdiri dari
Pasal 3. Tugas BUKARET PARIPURNA ialah menetapkan dasar-dasar kebijaksanaan Pemerintah mengenai masalah karet rakyat dan. menggariskan ketentuan- ketentuan pokok pelaksanaannya yang mempunyai tujuan :
Pasal 4. Tugas BUKARET HARIAN ialah melaksanakan dasar-dasar kebijaksanaan Pemerintah mengenai masalah karet rakyat dan mengatur tata-laksananya. Pasal 5.
BUKARET HARIAN bertanggung-jawab kepada BUKARET PARIPURNA mengenai pelaksanaan tugasnya. BAB III. Sekretariat Bersama dan team Teknis/Ahli. Pasal 6. BUKARET mempunyai Sekretariat Bersama yang terdiri dari :
Pasal 7. Tugas dan Susunan Sekretariat Bersama ditetapkan oleh BUKARET HARIAN menurut pertumbuhan pekerjaannya. Pasal 8.
Pasal 9. Didalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Bersama dan Team Teknis./Ahli mengadakan kerja-sama atas dasar musyawarah dan bertanggung-jawab untuk masing-masing kepada BUKARET HARIAN. BAB IV. Perwakilan Bukaret. Pasal 10. Didaerah yang dianggap penting oleh BUKARET HARIAN dapat dibentuk Perwakilan BUKARET setelah mendapat persetujuan lebih dulu dari BUKARET PARIPURNA. BAB V. Dana Stabilisasi dan Pembangunan Daerah.
Dana Stabilisasi dan Pembangunan Daerah digunakan untuk usaha-usaha:
Pasal 13.
BAB VI. Pembiayaan. Pasal 14. Segala pengeluaran untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada hasil pemungutan yang diadakan terhadap ijin-ijin ekspor dan ijin-ijin alokasi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri, dan pada sumbangan-sumbangan dari Pemerintah. Pasal 15. BUKARET HARIAN tiap tahun takwim menetapkan besarnya jumlah pemungutan termaksud pada pasal 14 diatas dan menentukan cara pemungutan selanjutnya. BAB VII. Penutup. Pasal 16.
Pasal 17. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1963. Pj. Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, ttd. DJUANDA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1963. Sekretaris Negara, ttd. A.W. SURJOADININGRAT (S.H.). LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 65
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen