DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1996

Nomor: 1
Tahun: 1996
Ditetapkan: 3 Januari 1996
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LABUHAN BATU, TAPANULI SELATAN, NIAS DAN TAPANULI TENGAH DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

Pasal 1

(1)Membentuk Kecamatan Pangkatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Pangkatan;
2. b.Desa Kampung Padang;
3. c.Desa Perkebunan Pangkatan;
4. d.Desa Tebing Tinggi Pangkatan;
5. e.Desa Sennah;
6. f.Desa Sidorukun.
(2)Wilayah Kecamatan Pangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bilah Hilir.
(3)Dengan...
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Pangkatan, maka wilayah Kecamatan Bilah Hilir dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

(1)Membentuk Kecamatan Torgamba di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Aek Batu;
2. b.Desa Teluk Rambah;
3. c.Desa Bangai;
4. d.Desa Rasau;
5. e.Desa Bunut;
6. f.Desa Pangarungan.
(2)Wilayah Kecamatan Torgamba sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kota Pinang.

Pasal 3

(1)Membentuk Kecamatan Silangkitang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Aek Goti;
2. b.Desa Binanga Dua;
3. c.Desa Mandala Sena;
4. d.Desa Ulumahuam;
5. e.Desa Rintis;
6. f.Desa Sukadame.
(2)Wilayah...
(2)Wilayah Kecamatan Silangkitang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kota Pinang.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Silangkitang, maka wilayah Kecamatan Kota Pinang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Silangkitang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

(1)Membentuk Kecamatan Bilah Barat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Janji;
2. b.Desa Tanjung Medan;
3. c.Desa Sibargot;
4. d.Desa Bandar Kumpul;
5. e.Desa Afdeling I;
6. f.Desa Afdeling II;
7. g.Desa Aek Buru Selatan;
8. h.Desa Tebing Linggahara;
(2)Wilayah Kecamatan Bilah Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bilah Hulu.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Bilah Barat, maka wilayah Kecamatan Bilah Barat, maka wilayah Kecamatan Bilah Hulu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Wilayah Bilah Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1)Membentuk Kecamatan Halongonan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Huta Imbaru I;
2. b.Desa Hutanopan;
3. c.Desa Hambulo;
4. d.Desa Sipenggeng;
5. e.Desa Paolan;
6. f.Desa Balimbing;
7. g.Desa Sitabola;
8. h.Desa Japinulik;
9. i.Desa Rondaman Sidoruregar;
10. j.Desa Pangirkiran;
11. k.Desa Sitonun;
12. l.Desa Tapus Jae;
13. m.Desa Saba;
14. n.Desa Paran Honas;
15. o.Desa Hasahatan;
16. p.Desa Purba Tua;
17. q.Desa Sandean Julu;
18. r.Desa Sandean Tonga;
19. s.Desa Sandean Jae;
20. t.Desa Siboru Angin;
21. u.Desa Pagar Gunung;
22. v.Desa Pangarambang;
23. w.Desa Hite Urat;
24. x.Desa Silantoyung;
25. y.Desa Napa Lancat;
26. z.Desa Halongonan; aa. Desa... aa. Desa Siringki Jae; bb. Desa Sipaho; cc. Desa Pasir Bara; dd. Desa Bargot Topong Julu; ee. Desa Gunung Intan; ff. Desa Gunung Manaon III; gg. Desa Siring Julu; hh. Desa Bargot Topong Jae; ii. Desa Ujung Padang; jj. Desa Sigalagala; kk. Desa Rondaman; ll. Desa Mompang I; mm. Desa Siancimun; nn. Desa Sihopuk Baru; oo. Desa Sihopuk Lama; pp. Desa Hutabaru Nangka; qq. Desa Situmbaga; rr. Desa Bolatan.
(2)Wilayah Kecamatan Halongonan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Padang Bolak.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Halongonan, maka wilayah Kecamatan Padang Bolak dikurangi dengan wilayah Kecamatan Halongonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 7…

Pasal 7

(1)Membentuk Kecamatan Amandraya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Tuindrao;
2. b.Desa Lolomoyo;
3. c.Desa Hilifadolo;
4. d.Desa Ramba-ramba;
5. e.Desa Sisobahili;
6. f.Desa Fondrake Raya;
7. g.Desa Orahili Eho;
8. h.Desa Sisarahili Susua;
9. i.Desa Hiliorudua;
10. j.Desa Hilitotao;
11. k.Desa Hilifalawu;
12. l.Desa Hiliamozula;
13. m.Desa Sisobambowo;
14. n.Desa Hilimbulawa;
15. o.Desa Sifaoroasi;
16. p.Desa Hilihoru;
17. q.Desa Hilimbowo;
18. r.Desa Lolozaria.
(2)Wilayah Kecamatan Amandraya sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Teluk Dalam.
(3)Dengan...
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Amandraya, maka wilayah Kecamatan Teluk Dalam dikurangi dengan wilayah Kecamatan Amandraya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

(1)Membentuk Kecamatan Lolomatua di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Hiliotalua;
2. b.Desa lawa-lawaluo;
3. c.Desa Hilisangawola;
4. d.Desa Tesikhori;
5. e.Desa Sifaoro'asi;
6. f.Desa Lalimanawa;
7. g.Desa Tundrumbaho;
8. h.Desa Sisarahili Huruna;
9. i.Desa Sifalago;
10. j.Desa Hili'uso;
11. k.Desa Koendrafo;
12. l.Desa Marao;
13. m.Desa Tuhemberua;
14. n.Desa Orahili Ulunoyo;
15. o.Desa Sambulu;
16. p.Desa Hiliwaebu;
17. q.Desa Amorosa;
18. r.Desa Loloana'a.
(2)Wilayah Kecamatan Lolomatua sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lolowau.
(3)Dengan...
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Lolomatua, maka wilayah Kecamatan Lolowau dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lolomatua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

(1)Membentuk Kecamatan Tapian Nauli di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Tapian Nauli I;
2. b.Desa Tapian Nauli II;
3. c.Desa Tapian Nauli III;
4. d.Desa Tapian Nauli IV;
5. e.Desa Aloban Bair;
6. f.Desa Mela Dolok;
7. g.Desa Nauli;
8. h.Desa Rampa;
9. i.Desa Bonan Dolok;
10. j.Desa Mela.
(2)Wilayah Kecamatan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sibolga.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Tapian Nauli, maka wilayah Kecamatan Sibolga dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 10…

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

Pasal 1

(1)Membentuk Kecamatan Pangkatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Pangkatan;
2. b.Desa Kampung Padang;
3. c.Desa Perkebunan Pangkatan;
4. d.Desa Tebing Tinggi Pangkatan;
5. e.Desa Sennah;
6. f.Desa Sidorukun.
(2)Wilayah Kecamatan Pangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bilah Hilir.
(3)Dengan...
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Pangkatan, maka wilayah Kecamatan Bilah Hilir dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

(1)Membentuk Kecamatan Torgamba di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Aek Batu;
2. b.Desa Teluk Rambah;
3. c.Desa Bangai;
4. d.Desa Rasau;
5. e.Desa Bunut;
6. f.Desa Pangarungan.
(2)Wilayah Kecamatan Torgamba sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kota Pinang.

Pasal 3

(1)Membentuk Kecamatan Silangkitang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Aek Goti;
2. b.Desa Binanga Dua;
3. c.Desa Mandala Sena;
4. d.Desa Ulumahuam;
5. e.Desa Rintis;
6. f.Desa Sukadame.
(2)Wilayah...
(2)Wilayah Kecamatan Silangkitang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kota Pinang.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Membentuk Kecamatan Bilah Barat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Janji;
2. b.Desa Tanjung Medan;
3. c.Desa Sibargot;
4. d.Desa Bandar Kumpul;
5. e.Desa Afdeling I;
6. f.Desa Afdeling II;
7. g.Desa Aek Buru Selatan;
8. h.Desa Tebing Linggahara;
(2)Wilayah Kecamatan Bilah Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bilah Hulu.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Bilah Barat, maka wilayah Kecamatan Bilah Barat, maka wilayah Kecamatan Bilah Hulu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Wilayah Bilah Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1)Membentuk Kecamatan Halongonan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Huta Imbaru I;
2. b.Desa Hutanopan;
3. c.Desa Hambulo;
4. d.Desa Sipenggeng;
5. e.Desa Paolan;
6. f.Desa Balimbing;
7. g.Desa Sitabola;
8. h.Desa Japinulik;
9. i.Desa Rondaman Sidoruregar;
10. j.Desa Pangirkiran;
11. k.Desa Sitonun;
12. l.Desa Tapus Jae;
13. m.Desa Saba;
14. n.Desa Paran Honas;
15. o.Desa Hasahatan;
16. p.Desa Purba Tua;
17. q.Desa Sandean Julu;
18. r.Desa Sandean Tonga;
19. s.Desa Sandean Jae;
20. t.Desa Siboru Angin;
21. u.Desa Pagar Gunung;
22. v.Desa Pangarambang;
23. w.Desa Hite Urat;
24. x.Desa Silantoyung;
25. y.Desa Napa Lancat;
26. z.Desa Halongonan; aa. Desa... aa. Desa Siringki Jae; bb. Desa Sipaho; cc. Desa Pasir Bara; dd. Desa Bargot Topong Julu; ee. Desa Gunung Intan; ff. Desa Gunung Manaon III; gg. Desa Siring Julu; hh. Desa Bargot Topong Jae; ii. Desa Ujung Padang; jj. Desa Sigalagala; kk. Desa Rondaman; ll. Desa Mompang I; mm. Desa Siancimun; nn. Desa Sihopuk Baru; oo. Desa Sihopuk Lama; pp. Desa Hutabaru Nangka; qq. Desa Situmbaga; rr. Desa Bolatan.
(2)Wilayah Kecamatan Halongonan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Padang Bolak.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Halongonan, maka wilayah Kecamatan Padang Bolak dikurangi dengan wilayah Kecamatan Halongonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 7…

Pasal 7

(1)Membentuk Kecamatan Amandraya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Tuindrao;
2. b.Desa Lolomoyo;
3. c.Desa Hilifadolo;
4. d.Desa Ramba-ramba;
5. e.Desa Sisobahili;
6. f.Desa Fondrake Raya;
7. g.Desa Orahili Eho;
8. h.Desa Sisarahili Susua;
9. i.Desa Hiliorudua;
10. j.Desa Hilitotao;
11. k.Desa Hilifalawu;
12. l.Desa Hiliamozula;
13. m.Desa Sisobambowo;
14. n.Desa Hilimbulawa;
15. o.Desa Sifaoroasi;
16. p.Desa Hilihoru;
17. q.Desa Hilimbowo;
18. r.Desa Lolozaria.
(2)Wilayah Kecamatan Amandraya sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Teluk Dalam.
(3)Dengan...
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Amandraya, maka wilayah Kecamatan Teluk Dalam dikurangi dengan wilayah Kecamatan Amandraya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

(1)Membentuk Kecamatan Lolomatua di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Hiliotalua;
2. b.Desa lawa-lawaluo;
3. c.Desa Hilisangawola;
4. d.Desa Tesikhori;
5. e.Desa Sifaoro'asi;
6. f.Desa Lalimanawa;
7. g.Desa Tundrumbaho;
8. h.Desa Sisarahili Huruna;
9. i.Desa Sifalago;
10. j.Desa Hili'uso;
11. k.Desa Koendrafo;
12. l.Desa Marao;
13. m.Desa Tuhemberua;
14. n.Desa Orahili Ulunoyo;
15. o.Desa Sambulu;
16. p.Desa Hiliwaebu;
17. q.Desa Amorosa;
18. r.Desa Loloana'a.
(2)Wilayah Kecamatan Lolomatua sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lolowau.
(3)Dengan...
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Lolomatua, maka wilayah Kecamatan Lolowau dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lolomatua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

(1)Membentuk Kecamatan Tapian Nauli di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Tapian Nauli I;
2. b.Desa Tapian Nauli II;
3. c.Desa Tapian Nauli III;
4. d.Desa Tapian Nauli IV;
5. e.Desa Aloban Bair;
6. f.Desa Mela Dolok;
7. g.Desa Nauli;
8. h.Desa Rampa;
9. i.Desa Bonan Dolok;
10. j.Desa Mela.
(2)Wilayah Kecamatan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sibolga.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Tapian Nauli, maka wilayah Kecamatan Sibolga dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 10…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974