DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Nomor: 5
Tahun: 1974
Ditetapkan: 23 Juli 1974
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum bagi seluruh perangkat Negara ;
c.bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan Pemerintah Daerah sejauh mungkin diseragamkan;
d.bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dibagi atas daerah besar dan daerah kecil, baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratip ;
e.bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan Bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi;
f.bahwa …
f.bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah, selain didasarkan pada azas desentralisasi dan azas dekonsentrasi juga dapat diselenggarakan berdasarkan azas tugas pembantuan;
g.bahwa untuk mengatur yang dimaksud di atas, perlu ditetapkan Undang- undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah. Mengingat : 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 18, dan 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-produk yang berupa Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia ;
4.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2671) ;
5.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
6.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat … Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915). Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH.

BAB I

PENGERTIAN - PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya ;
b.Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya ;
c.Otonomi ...
c.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
d.Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya ;
e.Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
f.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabatnya di daerah:
g.Wilayah Administratip, selanjutnya disebut Wilayah, adalah lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah;
h.Instansi Vertikal adalah perangkat deri Departemen-departemen atau Lembaga-lembaga Pemerintah bukan Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Wilayah yang bersangkutan ;
i.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mensahkan, membatalkan dan menangguhkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah, yaitu Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I dan ... dan Gubernur Kepala Daerah bagi Daerah Tingkat II, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j.Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, kordinasi, pengawasan, dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu lnstansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah ;
k.Polisi Pamong Praja adalah perangkat Wilayah yang bertugas membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban di bidang pemerintahan umum.

BAB II

PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah-daerah Otonom dan Wilayah- wilayah Administratip.

BAB III

DAERAH OTONOM

Pasal 3

(1)Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
(2)Perkembangan dan pengembangan otonomi selanjutnya didasarkan pada kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya serta pertahanan dan keamanan Nasional.

Pasal 4

(1)Daerah dibentuk dengan memperhatiakn syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan Nasional, dan syarat-syarat lain yang memungkinkan Daerah melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan politik, dan kesatuan Bangsa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab.
(2)Pembentukan, nama, batas, ibukota, hak dan wewenang urusan serta modal pangkal Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Undang-undang.
(3)Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, perubahan nama Daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukotanya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

Dengan Undang-undang, suatu Daerah dapat dihapus apabila ternyata syarat-syarat dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini sudah tidak terpenuhi lagi sehingga tidak mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasal 6

Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya susunan pemerintahan dalam bentuk lain yang sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 7

Daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Penambahan penyerahan urusan pemerintahan kepada Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)Penambahan penyerahan urusan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disertai perangkat, alat perlengkapan, dan sumber pembiayaannya.

Pasal 9

…

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1969

Peraturan turunan (200)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1993

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1976

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1978

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1987

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1978

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1982