Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974
- Nomor
- 5
- Tahun
- 1974
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 110
Mengingat : 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 18, dan 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH.
BAB I
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
dan Gubernur Kepala Daerah bagi Daerah Tingkat II, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB II PEMBAGIAN WILAYAH
BAB II
Dalam menyelenggarakan pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah-daerah Otonom dan Wilayah- wilayah Administratip. BAB III … BAB III DAERAH OTONOM Bagian Pertama Pembentukan dan Susunan
BAB III
Dengan Undang-undang, suatu Daerah dapat dihapus apabila ternyata syarat-syarat dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini sudah tidak terpenuhi lagi sehingga tidak mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya susunan pemerintahan dalam bentuk lain yang sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Bagian Kedua Otonomi Daerah
Daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
…
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Menampilkan 80 dari 200 dokumen.