DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1973

Nomor: 10
Tahun: 1973
Ditetapkan: 24 Maret 1973
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pendirian Perusahaan Perseroan tersebut pada sub a diatas, maka sesuai dengan ketentuan

Mengingat

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur penyertaan Negara Republik Indonesia dalam Perusahaan Perseroan termaksud. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);
3.Undang …
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894), jo.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2987);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DALAM BIDANG ASURANSI KERUGIAN.

BAB I

PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 2 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

…

Pasal 2

(1). Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (.PERSERO) tersebut pada Pasal 1 peraturan Pemerintah ini, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERSERO, adalah untuk menerima segala macam asuransi kerugian begitu pula memberi perantaraan dalam penerimaan segala macam asuransi kerugian.
(2). PERSERO merupakan suatu badan hukum yang didirikan dalam rangka pelaksanaan peleburan usaha serta kegiatan dari badan-badan usaha "Perseroan Terbatas Asuransi Bendasraya" atau disingkat "P.T. ASURANSI BENDASRAYA" sebagaimana yang didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 8 tanggal 11 Oktober 1971 dan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 31 Januari 1972, Nomor J.A. 5/22/24; dan "Perseroan Terbatas Umum International Underwriters" atau disingkat "P.T. U.I.U." yang didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Soeleman Ardjasasmita Nomor 27 tanggal 21 Nopember 1967 dan diperbaiki dengan naskah Nomor 48 tanggal 27 Desember 1967 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga dan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 28 Desember 1967 Nomor J.A./5/98/12, dalam satu badan usaha.

BAB II

MODAL PERSERO

Pasal 3

(1). Modal PERSERO berasal dari kekayaan "P.T. ASURANSI BENDASRAYA" dan "P.T. U.I.U." tersebut pada Pasal 2 ayat
(2)Peraturan Pemerintah ini, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil likwidasi masing- masing Perseroan Terbatas tersebut sebagaimana yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan peleburan usaha serta kegiatan dari badan-badan usaha tersebut dalam PERSERO sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.
(2). Modal PERSERO sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. Pasal I Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
(3)Neraca pembukaan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO

Pasal 4

Pelaksanaan dari penyertaan Negara dalam saham PERSERO dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847:23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1). Penyelesaian pendirian PERSERO sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4. Peraturan Pemerintah ini dikuasakan dengan hak substitusi kepada Menteri Keuangan.
(2). Kepada Menteri Keuangan diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan PERSERO tersebut sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Pada saat berdirinya PERSERO, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1971(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 25) dinyatakan dicabut.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pendirian Perusahaan Perseroan tersebut pada sub a diatas, maka sesuai dengan ketentuan

Mengingat

2.Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);
3.Undang …
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894), jo.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2987);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DALAM BIDANG ASURANSI KERUGIAN.

BAB I

PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 2 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

…

Pasal 2

(1). Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (.PERSERO) tersebut pada Pasal 1 peraturan Pemerintah ini, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERSERO, adalah untuk menerima segala macam asuransi kerugian begitu pula memberi perantaraan dalam penerimaan segala macam asuransi kerugian.
(2). PERSERO merupakan suatu badan hukum yang didirikan dalam rangka pelaksanaan peleburan usaha serta kegiatan dari badan-badan usaha "Perseroan Terbatas Asuransi Bendasraya" atau disingkat "P.T. ASURANSI BENDASRAYA" sebagaimana yang didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 8 tanggal 11 Oktober 1971 dan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 31 Januari 1972, Nomor J.A. 5/22/24; dan "Perseroan Terbatas Umum International Underwriters" atau disingkat "P.T. U.I.U." yang didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Soeleman Ardjasasmita Nomor 27 tanggal 21 Nopember 1967 dan diperbaiki dengan naskah Nomor 48 tanggal 27 Desember 1967 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga dan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 28 Desember 1967 Nomor J.A./5/98/12, dalam satu badan usaha.

BAB II

MODAL PERSERO

Pasal 3

(1). Modal PERSERO berasal dari kekayaan "P.T. ASURANSI BENDASRAYA" dan "P.T. U.I.U." tersebut pada Pasal 2 ayat
(2)Peraturan Pemerintah ini, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil likwidasi masing- masing Perseroan Terbatas tersebut sebagaimana yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan peleburan usaha serta kegiatan dari badan-badan usaha tersebut dalam PERSERO sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.
(2). Modal PERSERO sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. Pasal I Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
(3)Neraca pembukaan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO

Pasal 4

Pasal 5

…

Pasal 5

(1). Penyelesaian pendirian PERSERO sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4. Peraturan Pemerintah ini dikuasakan dengan hak substitusi kepada Menteri Keuangan.
(2). Kepada Menteri Keuangan diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan PERSERO tersebut sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1972

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1972