DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1972

Nomor: 24
Tahun: 1972
Ditetapkan: 17 Juli 1972
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 NOMOR 21 : TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2894).

Pasal 7

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)Dengan tidak mengurangi kemungkinan pengeluaran jenis saham lainnya, modal PERSERO di samping terbagi dalam saham-saham prioritas dan biasa, dapat pula terbagi hanya dalam saham-saham biasa saja.
(2)Dalam hal modal PERSERO tidak seluruhnya merupakan penyertaan Negara, maka sepanjang yang mengenai penentuan perlu tidaknya pembagian modal PERSERO yang bersangkutan dalam saham-saham prioritas termasuk jumlahnya yang dimiliki oleh negara, akan diselesaikan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan selaku pemegang saham berdasarkan kepentingan Negara dalam PERSERO tersebut. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya. Agar … Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1972 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO JENDERAL TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1972 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA SUDHARMONO SH MAYOR JENDERAL TNI PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1972 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 NOMOR 21; TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2894) PENJELASAN UMUM. Sebagaimana diketahui Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) pada hakekatnya memuat ketentuan bahwa dengan tidak mengurangi kemungkinan pengeluaran jenis saham lainnya, adanya saham-saham prioritas dalam pembagian modal PERSERO merupakan suatu keharusan. Perumusan ketentuan yang sedemikian itu bertitik tolak dari landasan pemikiran perlunya dijamin penguasaan dan kepentingan Negara (selaku pemegang saham) dalam PERSERO, terutama dalam PERSERO yang tidak seluruh modal sahamnya dimiliki oleh Negara. Maksud dan tujuan tersebut tidak dapat diperoleh melalui sistim hak suara, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Kitab Undang- undang Hukum Dagang (Stbl 1847 : 23) yang berlaku pada waktu diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, sistim hak suara yang berlaku adalah sistim hak suara yang terbatas; sehingga dipandang perlu untuk mempergunakan "klausula oligarki" tersebut sebagai suatu ketentuan dalam anggaran dasar setiap PERSERO. Dengan demikian walaupun sebenarnya "klausula oligarki" tersebut tidak bersumber secara langsung dari ketentuan sistim hak-suara, sebab "klausula oligarki" berlaku baik pada sistim hak suara yang terbatas maupun yang tidak terbatas, tetapi justru karena berlakunya ketentuan sistim hak suara terbatas pada waktu itu, Pemerintah menganggap perlu untuk mencantumkan ketentuan "klausula oligarki" tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969. Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang memberikan kemungkinan pemilihan antara penggunaan sistim hak suara yang terbatas atau yang tidak terbatas, maka sejalan dengan dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam peninjauan kembali ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang sebagaimana yang dapat terbaca dalam Penjelasan Umum dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 termaksud diatas. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal I : Ketentuan ayat (1) Pasal 7 ini berlaku baik bagi PERSERO dalam mana Negara melakukan penyertaan modal untuk seluruhnya maupun untuk sebagiannya. Sejalan dengan ketentuan ayat (1) tersebut diatas, maka ketentuan ayat
(2)pada hakekatnya mengandung pengertian bahwa ada atau tidak adanya saham priority dalam pembagian modal PERSERO dalam mana Negara hanya melakukan penyertaan modal untuk sebagian saja, akan ditentukan berdasarkan pertimbangan kepentingan Negara dalam PERSERO yang bersangkutan dengan persepakatan antara para pendiri/pemegang saham. Pasal II : Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK ULANG

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 7

Peraturan turunan (138)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1987

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1987

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1987

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1984

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1984

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1984

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1991