Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1972
- Nomor
- 24
- Tahun
- 1972
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 NOMOR 21 : TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2894).
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya. Agar … Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1972 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO JENDERAL TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1972 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA SUDHARMONO SH MAYOR JENDERAL TNI PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1972 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 NOMOR 21; TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2894) PENJELASAN UMUM. Sebagaimana diketahui Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) pada hakekatnya memuat ketentuan bahwa dengan tidak mengurangi kemungkinan pengeluaran jenis saham lainnya, adanya saham-saham prioritas dalam pembagian modal PERSERO merupakan suatu keharusan. Perumusan ketentuan yang sedemikian itu bertitik tolak dari landasan pemikiran perlunya dijamin penguasaan dan kepentingan Negara (selaku pemegang saham) dalam PERSERO, terutama dalam PERSERO yang tidak seluruh modal sahamnya dimiliki oleh Negara. Maksud dan tujuan tersebut tidak dapat diperoleh melalui sistim hak suara, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Kitab Undang- undang Hukum Dagang (Stbl 1847 : 23) yang berlaku pada waktu diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, sistim hak suara yang berlaku adalah sistim hak suara yang terbatas; sehingga dipandang perlu untuk mempergunakan "klausula oligarki" tersebut sebagai suatu ketentuan dalam anggaran dasar setiap PERSERO. Dengan demikian walaupun sebenarnya "klausula oligarki" tersebut tidak bersumber secara langsung dari ketentuan sistim hak-suara, sebab "klausula oligarki" berlaku baik pada sistim hak suara yang terbatas maupun yang tidak terbatas, tetapi justru karena berlakunya ketentuan sistim hak suara terbatas pada waktu itu, Pemerintah menganggap perlu untuk mencantumkan ketentuan "klausula oligarki" tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969. Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang memberikan kemungkinan pemilihan antara penggunaan sistim hak suara yang terbatas atau yang tidak terbatas, maka sejalan dengan dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam peninjauan kembali ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang sebagaimana yang dapat terbaca dalam Penjelasan Umum dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 termaksud diatas. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal I : Ketentuan ayat (1) Pasal 7 ini berlaku baik bagi PERSERO dalam mana Negara melakukan penyertaan modal untuk seluruhnya maupun untuk sebagiannya. Sejalan dengan ketentuan ayat (1) tersebut diatas, maka ketentuan ayat
Pasal II : Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK ULANG
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Menampilkan 80 dari 140 dokumen.