DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1981

Nomor: 10
Tahun: 1981
Ditetapkan: 1 April 1981
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada huruf a di atas, berasal dari kekayaan Negara yang tertanam pada Perusahaan Negara Perkebunan XIV yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968, dan Proyek Gula Jatitujuh yang semula dipisahkan untuk menjadi Perusahaan Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1979, serta sebagian areal perkebunan PT. Perkebunan XXX yang terletak di daerah Subang;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, penyertaan modal Negara Republik Indonesia dalam rangka pendirian suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989),
4.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904),
5.Peraturan…
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan atas ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan Terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang dialihkan bentuk Usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2953).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PRODUKSI GULA.

BAB I

PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang produksi gula.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selanjutnya disebut PERSERO, adalah untuk memajukan dan mengembangkan industri gula serta meningkatkan hasil produksi gula dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi nasional.

BAB III

MODAL PERSERO

Pasal 3

(1)Modal PERSERO terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan.
(2)Modal PERSERO yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya seluruhnya merupakan penyertaan Negara Republik Indonesia sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan berasal dari nilai seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada Perusahaan Negara Perkebunan XIV pada saat pembubarannya dan nilai seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada Proyek Gula Jatitujuh, serta nilai sebagian areal PT. Perkebunan XXX yang terletak di daerah Subang;
(3)Penetapan nilai kekayaan tersebut pada ayat (1) sebagaimana akan dipergunakan sebagai penyertaan Negara dalam modal PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian.
(4)Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan PERSERO di atur dalam Anggaran Dasarnya.
(5)Neraca Pembukaan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO

Pasal 4

Pelaksanaan pendirian PERSERO dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

Pasal 5

(1)Penyelesaian pendirian PERSERO dikuasakan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.
(2)Menteri…
(2)Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat
(1)dengan disertai hak substitusi kepada Menteri Pertanian dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
(3)Kepada Menteri Pertanian diberi kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan PERSERO, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

BAB V

PEMBUBARAN

Pasal 6

(1)Perusahaan Negara Perkebunan XIV yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 dinyatakan bubar pada saat pendirian PERSERO dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban serta kekayaan Perusahaan Negara Perkebunan XIV yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PERSERO.
(2)Sebagai likwidatur dalam pelaksanaan pembubaran Perusahaan Perkebunan Negara Perkebunan XIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di tunjuk suatu Panitia yang susunan keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, Perusahaan Negara Perkebunan XIV, Proyek Gula Jatitujuh dan Instansi-instansi lain yang dianggap perlu.
(3)Pelaksanaan pembentukan, perincian tugas, masa kerja, pembiayaan dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas Panitia Likwidasi tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.
(4)Pengesahan atas pertanggungjawaban likwidatur tersebut pada ayat
(2)dilakukan oleh Menteri Pertanian berdasarkan atas hasil pemeriksaan Direk,Lorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1)Terhitung sejak saat pendirian PERSERO dan pembubaran Perusahaan Negara Perkebunan XIV sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 dan semua peraturan pelaksanaannya sepanjang yang mengatur Perusahaan Negara Perkebunan XIV dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2)Dengan ditetapkannya penyertaan modal Negara untuk pendirian PERSERO berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIV menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1979 tentang Penyertaan Modal- Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang Produksi Gula dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 1981 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, SH. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1981 NOMOR 12

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada huruf a di atas, berasal dari kekayaan Negara yang tertanam pada Perusahaan Negara Perkebunan XIV yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968, dan Proyek Gula Jatitujuh yang semula dipisahkan untuk menjadi Perusahaan Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1979, serta sebagian areal perkebunan PT. Perkebunan XXX yang terletak di daerah Subang;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, penyertaan modal Negara Republik Indonesia dalam rangka pendirian suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989),
4.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904),
5.Peraturan…
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan atas ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan Terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang dialihkan bentuk Usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2953).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PRODUKSI GULA.

BAB I

PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang produksi gula.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BAB III

MODAL PERSERO

Pasal 3

(1)Modal PERSERO terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan.
(2)Modal PERSERO yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya seluruhnya merupakan penyertaan Negara Republik Indonesia sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan berasal dari nilai seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada Perusahaan Negara Perkebunan XIV pada saat pembubarannya dan nilai seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada Proyek Gula Jatitujuh, serta nilai sebagian areal PT. Perkebunan XXX yang terletak di daerah Subang;
(3)Penetapan nilai kekayaan tersebut pada ayat (1) sebagaimana akan dipergunakan sebagai penyertaan Negara dalam modal PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian.
(4)Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan PERSERO di atur dalam Anggaran Dasarnya.
(5)Neraca Pembukaan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO

Pasal 4

Pasal 5

(1)Penyelesaian pendirian PERSERO dikuasakan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.
(2)Menteri…
(2)Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat
(1)dengan disertai hak substitusi kepada Menteri Pertanian dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
(3)Kepada Menteri Pertanian diberi kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan PERSERO, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

BAB V

PEMBUBARAN

Pasal 6

(1)Perusahaan Negara Perkebunan XIV yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 dinyatakan bubar pada saat pendirian PERSERO dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban serta kekayaan Perusahaan Negara Perkebunan XIV yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PERSERO.
(2)Sebagai likwidatur dalam pelaksanaan pembubaran Perusahaan Perkebunan Negara Perkebunan XIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di tunjuk suatu Panitia yang susunan keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, Perusahaan Negara Perkebunan XIV, Proyek Gula Jatitujuh dan Instansi-instansi lain yang dianggap perlu.
(3)Pelaksanaan pembentukan, perincian tugas, masa kerja, pembiayaan dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas Panitia Likwidasi tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.
(4)Pengesahan atas pertanggungjawaban likwidatur tersebut pada ayat
(2)dilakukan oleh Menteri Pertanian berdasarkan atas hasil pemeriksaan Direk,Lorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1)Terhitung sejak saat pendirian PERSERO dan pembubaran Perusahaan Negara Perkebunan XIV sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 dan semua peraturan pelaksanaannya sepanjang yang mengatur Perusahaan Negara Perkebunan XIV dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2)Dengan ditetapkannya penyertaan modal Negara untuk pendirian PERSERO berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIV menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1979 tentang Penyertaan Modal- Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang Produksi Gula dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1979

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1979