DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990

Nomor: 10
Tahun: 1990
Ditetapkan: 10 April 1990
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 dipandang perlu mengalihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
c.bahwa pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Pandhuis Reglement (Aturan Dasar Pegadaian) (Staatsblad Tahun 1928 Nomor 81);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
4.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 2 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
3.Menteri adalah Menteri Keuangan;
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan tugas-tugas pembinaan perusahaan;
5.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian; 3
6.Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian;
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian;
8.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian;
9.Pegawai adalah pegawai pada Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian; 10.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik; 11.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan; 12.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional; 13.Pengelolaan Perusahaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan pembinaan yang digariskan oleh Menteri.

BAB II

PENDIRIAN PERUSAHAAN 4

Pasal 2

(1)Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian dinyatakan bubar pada saat pendirian PERUM tersebut dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan dan termasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PERUM yang bersangkutan.
(3)Hal-hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN 5

Pasal 3

(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Pasal 4

(1)Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan/cabang-cabang di seluruh Indonesia dengan persetujuan Menteri.
(2)Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
(3)Dalam rangka pengembangan, perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 5

(1)Sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
(2)Perusahaan bertujuan:
1. a.turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai;
2. b.pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Pasal 6

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

a.menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat;
b.usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 7

(1)Modal perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan penetapan Menteri.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam Pasal 52.
(5)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
(6)Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank Milik Negara yang disetujui oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan oleh Perusahaan dapat berasal dari:
1. a.dana intern Perusahaan;
2. b.penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. c.pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri;
4. d.sumber-sumber lainnya yang sah. 8
(2)Anggaran investasi diajukan di dalam anggaran Perusahaan, sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tahunan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 9

(1)Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
(2)Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 dipandang perlu mengalihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
c.bahwa pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Pandhuis Reglement (Aturan Dasar Pegadaian) (Staatsblad Tahun 1928 Nomor 81);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
4.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 2 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
3.Menteri adalah Menteri Keuangan;
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan tugas-tugas pembinaan perusahaan;
5.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian; 3
6.Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian;
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian;
8.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian;
9.Pegawai adalah pegawai pada Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian; 10.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik; 11.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan; 12.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional; 13.Pengelolaan Perusahaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan pembinaan yang digariskan oleh Menteri.

BAB II

PENDIRIAN PERUSAHAAN 4

Pasal 2

(1)Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian dinyatakan bubar pada saat pendirian PERUM tersebut dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan dan termasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PERUM yang bersangkutan.
(3)Hal-hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN 5

Pasal 3

(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Pasal 4

(1)Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan/cabang-cabang di seluruh Indonesia dengan persetujuan Menteri.
(2)Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
(3)Dalam rangka pengembangan, perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 5

(1)Sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
(2)Perusahaan bertujuan:
1. a.turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai;
2. b.pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Pasal 6

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

a.menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat;
b.usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 7

(1)Modal perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan penetapan Menteri.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam Pasal 52.
(5)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
(6)Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank Milik Negara yang disetujui oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan oleh Perusahaan dapat berasal dari:
1. a.dana intern Perusahaan;
2. b.penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. c.pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri;
4. d.sumber-sumber lainnya yang sah. 8
(2)Anggaran investasi diajukan di dalam anggaran Perusahaan, sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tahunan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 9

(1)Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
(2)Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2000