DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2006

Nomor: 10
Tahun: 2006
Ditetapkan: 3 April 2006
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penjualan saham milik Negara dimaksud telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor PW.001/6934/DPR RI/2005 tanggal 11 Oktober 2005;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, penjualan saham milik Negara tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang . . .
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT BANK PERMATA TBK DAN PT BANK LIPPO TBK.

Pasal 1

(1)Negara Republik Indonesia melakukan penjualan seluruh saham yang dimiliki pada PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Lippo Tbk melalui pasar modal dan/atau langsung kepada investor secara sekaligus atau bertahap.
(2)Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan memperhatikan prinsip penawaran yang transparan, efektif dan efisien.

Pasal 2

(1)Saham yang dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.keseluruhan jumlah sisa saham pada PT Bank Permata Tbk, sebanyak 2.025.766.520 saham atau setinggi-tingginya sebesar 26,16% saham; dan
2. b.keseluruhan jumlah sisa saham pada PT Bank Lippo Tbk, sebanyak 97.214.230 saham atau setinggi- tingginya sebesar 2,48% saham.
(2)Banyak . . .
(2)Banyak saham dan besarnya nilai saham yang akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

(1)Hasil penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disetor ke kas Negara.
(2)Hasil penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Menteri keuangan dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
(3)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 27 Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN, ABDUL WAHID

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penjualan saham milik Negara dimaksud telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor PW.001/6934/DPR RI/2005 tanggal 11 Oktober 2005;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, penjualan saham milik Negara tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang . . .
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT BANK PERMATA TBK DAN PT BANK LIPPO TBK.

Pasal 1

(1)Negara Republik Indonesia melakukan penjualan seluruh saham yang dimiliki pada PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Lippo Tbk melalui pasar modal dan/atau langsung kepada investor secara sekaligus atau bertahap.
(2)Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan memperhatikan prinsip penawaran yang transparan, efektif dan efisien.

Pasal 2

(1)Saham yang dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.keseluruhan jumlah sisa saham pada PT Bank Permata Tbk, sebanyak 2.025.766.520 saham atau setinggi-tingginya sebesar 26,16% saham; dan
2. b.keseluruhan jumlah sisa saham pada PT Bank Lippo Tbk, sebanyak 97.214.230 saham atau setinggi- tingginya sebesar 2,48% saham.
(2)Banyak . . .
(2)Banyak saham dan besarnya nilai saham yang akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

(1)Hasil penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disetor ke kas Negara.
(2)Hasil penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Menteri keuangan dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
(3)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2006

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2004