DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1975

Nomor: 11
Tahun: 1975
Ditetapkan: 16 April 1975
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemakaian zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya tersebut disamping mengandung segi-segi positip bagi kehidupan juga dapat menimbulkan bahaya radiasi, baik terhadap manusia maupun terhadap harta dan benda;
c.bahwa untuk mencapai suasana kerja yang aman dan sehat serta untuk menghindarkan akibat-akibat buruk yang mungkin terjadi terhadap para pekerja, penduduk, dan lingkungan sekitarnya maka perlu ditetapkan peraturan yang mengatur keselamatan kerja terhadap bahaya radiasi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2722);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 88);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KESELAMATAN KERJA TERHADAP RADIASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

a.Dosis Radiasi adalah jumlah energi yang dipindahkan dengan jalan ionisasi kepada suatu volume tertentu atau kepada seluruh tubuh, yaitu biasanya disamakan dengan jumlah energi yang diserap oleh jaringan atau zat lainnya tiap satuan massa pada tempat pengukuran, sedangkan satuannya ialah rad, ekivalen dengan jumlah energi yang diserap sebesar 100 erg tiap gram zat yang terkena radiasi itu.
b.Nilai Batas yang Diizinkan adalah dosis radiasi yang masih dapat diterima oleh seseorang tanpa menimbulkan kelainan-kelainan genetik atau somatik yang berarti menurut tingkat kemajuan/pengetahuan pada dewasa ini, tidak termasuk untuk tujuan kedokteran.
c.Petugas Proteksi Radiasi adalah petugas yang ditunjuk oleh Penguasa Instalasi Atom dan oleh Instansi yang berwenang dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan persoalan proteksi radiasi.
d.Ahli …
d.Ahli Proteksi Radiasi adalah seorang yang telah mendapat pendidikan khusus dalam kesehatan kerja terhadap radiasi yang menurut penilaian Instansi yang berwenang dianggap mempunyai cukup keahlian dan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan proteksi radiasi dan diangkat oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi sebagai Ahli Keselamatan Kerja atas usul Instansi yang berwenang.
e.Pekerja Radiasi adalah setiap orang yang karena jabatannya atau tugasnya selalu berhubungan dengan medan radiasi dan oleh Instansi yang Berwenang senantiasa memperoleh pengamatan tentang dosis- dosis radiasi yang diterimanya.
f.Penguasa Instalasi Atom adalah Kepala/Direktur Instalasi Atom atau orang lain yang ditunjuk untuk mewakilinya.
g.Kecelakaan adalah suatu kejadian di luar dugaan yang memungkinkan timbulnya bahaya radiasi, dan kontaminasi, baik bagi pekerja radiasi maupun bukan pekerja radiasi.
h.Sampah Radioaktip adalah zat-zat radioaktip dan bahan-bahan serta peralatan yang telah terkena zat-zat radioaktip atau menjadi radioaktip karena operasi-operasi nuklir dan tidak dapat dipergunakan lagi.
i.Instansi yang Berwenang adalah Badan Tenaga Atom Nasional.

BAB II

NILAI BATAS YANG DIIZINKAN

Pasal 2

Untuk menentukan Nilai Batas Yang Diizinkan ditetapkan dosis tertentu sehingga menurut tingkat pengetahuan dewasa ini, kemungkinan luka somatik dan kerusakan genetik dapat dihindarkan.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan Nilai Batas Yang Diizinkan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut oleh Instansi Yang Berwenang.

BAB III

PETUGAS DAN AHLI PROTEKSI RADIASI

Pasal 4

Setiap Instalasi Atom harus mempunyai sekurang-kurangnya seorang Petugas Proteksi Radiasi.

Pasal 5

(1)Setiap Penguasa Instalasi Atom, dengan persetujuan Instansi Yang Berwenang, diwajibkan menunjuk dirinya sendiri atau orang lain dibawahnya selaku Petugas Proteksi Radiasi.
(2)Petugas Proteksi Radiasi bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan setiap orang dalam lingkungan kekuasaaannya kepada Penguasa Instalasi Atom.

Pasal 6

…

Pasal 6

Petugas Proteksi Radiasi berkewajiban menyusun Pedoman Kerja, Instruksi dan lain-lain yang berlaku dalam lingkungan Instalasi atom yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Untuk mengawasi ditaatinya peraturan-peraturan keselamatan kerja terhadap radiasi, perlu ditunjuk Ahli Proteksi Radiasi oleh Instansi Yang Berwenang.
(2)Ahli Proteksi Radiasi diwajibkan memberikan laporan kepada Instansi Yang Berwenang dan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi secara berkala.

BAB IV

KESEHATAN

Pasal 8

Setiap calon pekerja radiasi yang akan bekerja dalam Instansi Atom wajib mendapat pemeriksaan atas kesehatannya secara teliti dan menyeluruh oleh dokter yang ditunjuk oleh Instalasi Atom setempat.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemakaian zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya tersebut disamping mengandung segi-segi positip bagi kehidupan juga dapat menimbulkan bahaya radiasi, baik terhadap manusia maupun terhadap harta dan benda;
c.bahwa untuk mencapai suasana kerja yang aman dan sehat serta untuk menghindarkan akibat-akibat buruk yang mungkin terjadi terhadap para pekerja, penduduk, dan lingkungan sekitarnya maka perlu ditetapkan peraturan yang mengatur keselamatan kerja terhadap bahaya radiasi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2722);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 88);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KESELAMATAN KERJA TERHADAP RADIASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

a.Dosis Radiasi adalah jumlah energi yang dipindahkan dengan jalan ionisasi kepada suatu volume tertentu atau kepada seluruh tubuh, yaitu biasanya disamakan dengan jumlah energi yang diserap oleh jaringan atau zat lainnya tiap satuan massa pada tempat pengukuran, sedangkan satuannya ialah rad, ekivalen dengan jumlah energi yang diserap sebesar 100 erg tiap gram zat yang terkena radiasi itu.
b.Nilai Batas yang Diizinkan adalah dosis radiasi yang masih dapat diterima oleh seseorang tanpa menimbulkan kelainan-kelainan genetik atau somatik yang berarti menurut tingkat kemajuan/pengetahuan pada dewasa ini, tidak termasuk untuk tujuan kedokteran.
c.Petugas Proteksi Radiasi adalah petugas yang ditunjuk oleh Penguasa Instalasi Atom dan oleh Instansi yang berwenang dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan persoalan proteksi radiasi.
d.Ahli …
d.Ahli Proteksi Radiasi adalah seorang yang telah mendapat pendidikan khusus dalam kesehatan kerja terhadap radiasi yang menurut penilaian Instansi yang berwenang dianggap mempunyai cukup keahlian dan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan proteksi radiasi dan diangkat oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi sebagai Ahli Keselamatan Kerja atas usul Instansi yang berwenang.
e.Pekerja Radiasi adalah setiap orang yang karena jabatannya atau tugasnya selalu berhubungan dengan medan radiasi dan oleh Instansi yang Berwenang senantiasa memperoleh pengamatan tentang dosis- dosis radiasi yang diterimanya.
f.Penguasa Instalasi Atom adalah Kepala/Direktur Instalasi Atom atau orang lain yang ditunjuk untuk mewakilinya.
g.Kecelakaan adalah suatu kejadian di luar dugaan yang memungkinkan timbulnya bahaya radiasi, dan kontaminasi, baik bagi pekerja radiasi maupun bukan pekerja radiasi.
h.Sampah Radioaktip adalah zat-zat radioaktip dan bahan-bahan serta peralatan yang telah terkena zat-zat radioaktip atau menjadi radioaktip karena operasi-operasi nuklir dan tidak dapat dipergunakan lagi.
i.Instansi yang Berwenang adalah Badan Tenaga Atom Nasional.

BAB II

NILAI BATAS YANG DIIZINKAN

Pasal 2

Untuk menentukan Nilai Batas Yang Diizinkan ditetapkan dosis tertentu sehingga menurut tingkat pengetahuan dewasa ini, kemungkinan luka somatik dan kerusakan genetik dapat dihindarkan.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan Nilai Batas Yang Diizinkan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut oleh Instansi Yang Berwenang.

BAB III

PETUGAS DAN AHLI PROTEKSI RADIASI

Pasal 4

Setiap Instalasi Atom harus mempunyai sekurang-kurangnya seorang Petugas Proteksi Radiasi.

Pasal 5

(1)Setiap Penguasa Instalasi Atom, dengan persetujuan Instansi Yang Berwenang, diwajibkan menunjuk dirinya sendiri atau orang lain dibawahnya selaku Petugas Proteksi Radiasi.
(2)Petugas Proteksi Radiasi bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan setiap orang dalam lingkungan kekuasaaannya kepada Penguasa Instalasi Atom.

Pasal 6

…

Pasal 6

Petugas Proteksi Radiasi berkewajiban menyusun Pedoman Kerja, Instruksi dan lain-lain yang berlaku dalam lingkungan Instalasi atom yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Untuk mengawasi ditaatinya peraturan-peraturan keselamatan kerja terhadap radiasi, perlu ditunjuk Ahli Proteksi Radiasi oleh Instansi Yang Berwenang.
(2)Ahli Proteksi Radiasi diwajibkan memberikan laporan kepada Instansi Yang Berwenang dan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi secara berkala.

BAB IV

KESEHATAN

Pasal 8

Setiap calon pekerja radiasi yang akan bekerja dalam Instansi Atom wajib mendapat pemeriksaan atas kesehatannya secara teliti dan menyeluruh oleh dokter yang ditunjuk oleh Instalasi Atom setempat.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1975

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1975