DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1975

Nomor: 12
Tahun: 1975
Ditetapkan: 16 April 1975
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa oleh sebab itu untuk mencapai manfaat dan dayaguna dari pemakaian zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya dianggap perlu mengatur perizinan dan tatatertib pemakaiannya ; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2722);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 88);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Mencabut : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pemakaian Isotop Radioaktip dan Radiasi ; Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN PEMAKAIAN ZAT RADIOAKTIP DAN ATAU SUMBER RADIASI LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

a.Pemakaian ialah setiap perbuatan yang meliputi penguasaan, penggunaan, penyebaran, pengangkutan, dan lain-lain perbuatan yang bersangkutan dengan zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya.
b.Zat Radioaktip ialah zat yang memancarkan radiasi.
c.Radiasi ialah sinar gamma, sinar X, partikel-partikel alpha, beta, elektron-elektron cepat, proton, dan lain-lain partikel inti, tidak termasuk gelombang radio, gelombang bunyi, cahaya nampak, sinar infra merah, dan ultra violet.
d.Instansi Yang Berwenang ialah Badan Tenaga Atom Nasional.
e.Untuk istilah-istilah lain berlaku ketentuan istilah dalam Undang- undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom.

BAB II

IZIN

Pasal 2

Setiap pemakaian zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Instansi Yang Berwenang, kecuali pemakaian zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya yang aktivitasnya dibawah nilai minimum yang ditentukan oleh Instansi Yang Berwenang.

Pasal 3

Setiap perbuatan yang bersangkutan dengan zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak merugikan para petugas dan masyarakat sekitarnya.

Pasal 4

Setiap orang atau badan dapat memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a.Mempunyai fasilitas Instalasi Atom untuk melakukan pemakaian zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya;
b.Mempunyai tenaga-tenaga yang cakap dan terlatih baik, untuk bekerja dengan zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya;
c.Mempunyai …
c.Mempunyai peralatan tehnis yang diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap radiasi.

Pasal 5

(1)Permohonan untuk mendapat izin diajukan kepada Instansi Yang Berwenang.
(2)Izin yang diperoleh atas dasar permohonan, hanya dapat dipergunakan oleh pemohon untuk jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 6

Dalam hal pemegang izin tidak lagi memenuhi syarat dan atau kewajiban yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Instansi Yang Berwenang dapat :

a.Memberikan peringatan kepada pemegang izin;
b.Membekukan izin untuk jangka waktu tertentu;
c.Mencabut izin tersebut.

Pasal 7

Izin berakhir karena :

a.Lewatnya jangka waktu yang ditentukan
b.Meninggalnya orang atau bubarnya badan yang memegang izin
c.Dicabut oleh Instansi Yang Berwenang karena alasan tertentu.

Pasal 8

Izin yang berakhir karena lewatnya jangka waktu, dapat dimohonkan pembaharuan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMEGANG IZIN

Pasal 9

Pemegang izin berkewajiban :

a.Memberi kesempatan untuk pemeriksaan yang akan diadakan oleh Instansi Yang Berwenang terhadap Instalasi Atom dimana zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya dipergunakan;
b.Memberi kesempatan untuk pemeriksaaan kesehatan tenaga kerja oleh ahli-ahli dari Instansi Yang Berwenang atau dengan kerjasama dengan Instansi-instansi Pemerintah yang lain untuk menilai efek- efek dari zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya, terhadap kesehatan ;
c.Menyelenggarakan dokumentasi mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya ;
d.Melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah atau memperkecil bahaya yang timbul akibat pemakaian zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya, terhadap kesehatan dan keselamatan para petugas dan penduduk sekitarnya ;
e.Mentaati peraturan, pedoman kerja, dan lain-lain ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Instansi Yang Berwenang.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa oleh sebab itu untuk mencapai manfaat dan dayaguna dari pemakaian zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya dianggap perlu mengatur perizinan dan tatatertib pemakaiannya ; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2722);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 88);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

a.Pemakaian ialah setiap perbuatan yang meliputi penguasaan, penggunaan, penyebaran, pengangkutan, dan lain-lain perbuatan yang bersangkutan dengan zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya.
b.Zat Radioaktip ialah zat yang memancarkan radiasi.
c.Radiasi ialah sinar gamma, sinar X, partikel-partikel alpha, beta, elektron-elektron cepat, proton, dan lain-lain partikel inti, tidak termasuk gelombang radio, gelombang bunyi, cahaya nampak, sinar infra merah, dan ultra violet.
d.Instansi Yang Berwenang ialah Badan Tenaga Atom Nasional.
e.Untuk istilah-istilah lain berlaku ketentuan istilah dalam Undang- undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom.

BAB II

IZIN

Pasal 2

Pasal 3

Setiap perbuatan yang bersangkutan dengan zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak merugikan para petugas dan masyarakat sekitarnya.

Pasal 4

Setiap orang atau badan dapat memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a.Mempunyai fasilitas Instalasi Atom untuk melakukan pemakaian zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya;
b.Mempunyai tenaga-tenaga yang cakap dan terlatih baik, untuk bekerja dengan zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya;
c.Mempunyai …
c.Mempunyai peralatan tehnis yang diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap radiasi.

Pasal 5

(1)Permohonan untuk mendapat izin diajukan kepada Instansi Yang Berwenang.
(2)Izin yang diperoleh atas dasar permohonan, hanya dapat dipergunakan oleh pemohon untuk jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 6

Dalam hal pemegang izin tidak lagi memenuhi syarat dan atau kewajiban yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Instansi Yang Berwenang dapat :

a.Memberikan peringatan kepada pemegang izin;
b.Membekukan izin untuk jangka waktu tertentu;
c.Mencabut izin tersebut.

Pasal 7

Izin berakhir karena :

a.Lewatnya jangka waktu yang ditentukan
b.Meninggalnya orang atau bubarnya badan yang memegang izin
c.Dicabut oleh Instansi Yang Berwenang karena alasan tertentu.

Pasal 8

Izin yang berakhir karena lewatnya jangka waktu, dapat dimohonkan pembaharuan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMEGANG IZIN

Pasal 9

Pemegang izin berkewajiban :

a.Memberi kesempatan untuk pemeriksaan yang akan diadakan oleh Instansi Yang Berwenang terhadap Instalasi Atom dimana zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya dipergunakan;
b.Memberi kesempatan untuk pemeriksaaan kesehatan tenaga kerja oleh ahli-ahli dari Instansi Yang Berwenang atau dengan kerjasama dengan Instansi-instansi Pemerintah yang lain untuk menilai efek- efek dari zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya, terhadap kesehatan ;
c.Menyelenggarakan dokumentasi mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya ;
d.Melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah atau memperkecil bahaya yang timbul akibat pemakaian zat radioaktip dan atau sumber radiasi lainnya, terhadap kesehatan dan keselamatan para petugas dan penduduk sekitarnya ;
e.Mentaati peraturan, pedoman kerja, dan lain-lain ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Instansi Yang Berwenang.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1965

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1975

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1965

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1975