Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1986
- Nomor
- 11
- Tahun
- 1986
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM TELEKOMUNIKASI.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
BAB II
BAB III PELUNASAN OBLIGASI
BAB III
Untuk menjamin pelunasan obligasi yang dikeluarkan, Perusahaan dapat melakukan penyisihan dana yang pengaturan selanjutnya dilakukan oleh Menteri dan Menteri Keuangan. KETENTUAN PENUTUP
Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut olch Menteri dan Menteri Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Pebruari 1986 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Pebruari 1986 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1986 TENTANG OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM TELEKOMUNIKASI UMUM Arah dan kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan selama PELITA III dilanjutkan dan ditingkatkan dalam PELITA IV, agar makin nyata dapat dirasakan peningkatan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan yang makin merata dan adil bagi seluruh rakyat, sehingga dengan demikian makin memperkokoh ketahanan nasional. Untuk melaksanakan PELITA IV diperlukan pembiayaan yang memadai, yang terutama harus bersumber dari kemampuan dalam negeri, sedangkan sumber-sumber luar negeri merupakan sumber pelengkap. Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional dan seiring dengan arah dan kebijaksanaan dalam PELITA IV, pembangunan bidang telekomunikasi yang merupakan cabang produksi jasa yang penting dan mempunyai peranan yang vital perlu ditingkatkan. Untuk peningkatan pembangunan bidang telekomunikasi tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Penyediaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi, pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Telekomunikasi dapat berasal dari :
Sumber dana yang diperoleh untuk keperluan investasi baik dari dana intern perusahaan, penyertaan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri masih belum mencukupi, sehingga untuk itu perlu diperoleh dana dari sumber lain yang sah. Untuk meningkatkan pembiayaan yang memadai terutama bersumber dari kemampuan dalam negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1984 tersebut, maka Perusahaan Umum Telekomunikasi dapat memperoleh dan menggunakan dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi dan alat-alat yang sah lainnya. Perusahaan Umum Telekomunikasi sebagai badan usaha milik negara yang melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang telekomunikasi, perlu didukung dengan partisipasi masyarakat berupa keikutsertaan dalam pendanaan pembangunannya, agar peningkatan pelayanan dan pengembangan bidang telekomunikasi yang telah dicanangkan dalam PELITA IV dapat dicapai. Untuk menyukseskan pembangunan nasional pada umumnya, terutama peningkatan pembangunan bidang telekomunikasi, peran serta masyarakat dalam penghimpunan dana dapat dilakukan dengan cara memiliki obligasi yang diterbitkan oleh Perusahaan Umum Telekomunikasi. Penerbitan obligasi Perusahaan Umum Telekomunikasi ini, selain untuk memenuhi kebutuhan dana investasi perusahaan, juga untuk menunjang program Pemerintah dalam meningkatkan peranan pasar modal dalam pembangunan dengan mengikutsertakan masyarakat. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Biaya investasi untuk pembangunan bidang telekomunikasi dalam PELITA IV diperkirakan sebesar Rp 3.325.000.000.000,- (tiga trilyun tiga ratus dua puluh lima milyar rupiah), yang sumber pembiayaannya berasal dari :
Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan perundang-undangan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pemerintah yang berkaitan dengan penetapan jenis obligasi dan tata cara penerbitannya yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa yang ketentuan teknis pelaksanaannya diatur oleh Menteri Keuangan.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 3323
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen