DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 110 Tahun 2000

Nomor: 110
Tahun: 2000
Ditetapkan: 30 November 2000
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas DPRD dibiayai dan atas beban APBD;
c.bahwa kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan dikaitkan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan legislasi, pengawasan dan anggaran, merupakan unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam

Menetapkan

menetapkan kedudukan keuangan DPRD;

d.bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Kedudukan DPRD dengan peraturan pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
2. 3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. 4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
5. 6.Undang- …
6. 6.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Keuangan/Administrasi Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4022); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota.
2.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
3.Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Sekretariat DPRD adalah perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
5.Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.
6.Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD.
7.Uang …
7.Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan.
8.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
9.Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Komisi.
10.Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Panitia.
11.Biaya penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
12.Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
13.Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

BAB II

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Pasal 2

Penghasilan Tetap Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari:

a.uang Representasi;
b.uang Paket;
c.Tunjangan Jabtan;
d.Tunjangan Komisi;
e.Tunjangan Khusus;
f.Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Pimpinan dan anggota DPRD menerima Uang Representasi.
(2)Besarnya Uang Representasi bagi Ketua DPRD Propinsi, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari gaji pokok gubernur, dan untuk Ketua DPRD Kabupaten/Kota paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari gaji pokok Bupati/Walikota.
(3)Besarnya Uang Representasi Wako Ketua DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota paling tinggi 90% (sembilan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
(4)Besarnya Uang Representasi anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota paling tinggi 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
(5)Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
(6)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

(1)Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Uang Paket.
(2)Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

(1)Kepala Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
(2)Besarnya Tunjangan Jabtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Bagi anggota DPRD dalan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
(2)Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Ketua paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. b.Wakil Ketua paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. c.Sekretaris paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
4. d.Anggota paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 7

…

Pasal 7

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus.

Pasal 8

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas DPRD dibiayai dan atas beban APBD;
c.bahwa kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan dikaitkan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan legislasi, pengawasan dan anggaran, merupakan unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam

Menetapkan

menetapkan kedudukan keuangan DPRD;

d.bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Kedudukan DPRD dengan peraturan pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
2. 3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. 4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
5. 6.Undang- …
6. 6.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Keuangan/Administrasi Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4022); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota.
2.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
3.Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Sekretariat DPRD adalah perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
5.Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.
6.Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD.
7.Uang …
7.Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan.
8.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
9.Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Komisi.
10.Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Panitia.
11.Biaya penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
12.Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
13.Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

BAB II

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Pasal 2

Penghasilan Tetap Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari:

a.uang Representasi;
b.uang Paket;
c.Tunjangan Jabtan;
d.Tunjangan Komisi;
e.Tunjangan Khusus;
f.Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Pimpinan dan anggota DPRD menerima Uang Representasi.
(2)Besarnya Uang Representasi bagi Ketua DPRD Propinsi, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari gaji pokok gubernur, dan untuk Ketua DPRD Kabupaten/Kota paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari gaji pokok Bupati/Walikota.
(3)Besarnya Uang Representasi Wako Ketua DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota paling tinggi 90% (sembilan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
(4)Besarnya Uang Representasi anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota paling tinggi 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
(5)Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
(6)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

(1)Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Uang Paket.
(2)Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

(1)Kepala Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
(2)Besarnya Tunjangan Jabtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Bagi anggota DPRD dalan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
(2)Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Ketua paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. b.Wakil Ketua paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. c.Sekretaris paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
4. d.Anggota paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 7

…

Pasal 7

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus.

Pasal 8

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001