DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Nomor: 20
Tahun: 2001
Ditetapkan: 27 April 2001
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelengaraan Pemerintahan Daerah;
c.bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan pada butir a dan b dan pelaksanaan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permuswaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6.Undang- …
6.Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
8.Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran);Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17.Peraturan … 17.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.
3.Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4.Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota adalah Bupati dan Walikota beserta perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi.
6.Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7.Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau wakil pemerintah di Daerah.
8.Pengawasan …
8.Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan Daerah baik berupa Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10.Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
11.Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya.
12.Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 2

(1)Pemerintah melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Dalam rangka pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 3

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

Pasal 4

Pemerintah dapat melimpahkan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

…

Pasal 5

Dalam rangka melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen saling berkoordinasi.

Pasal 6

(1)Pembinaan oleh Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi dilaporkan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
(2)Pembinaan oleh Gubernur terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan tembusan kepada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Pemerintah dapat melimpahkan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan :

a.secara represif terhadap kebijakan Pemerintahan Daerah yang berupa Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b.secara fungsional terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 104 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 106 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 107 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 108 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 110 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2000

Peraturan turunan (68)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 131 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2003

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Fak-Fak No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 02 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Fak-Fak No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 27 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 07 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 07 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 13 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung No. 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2014