DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1983

Nomor: 12
Tahun: 1983
Ditetapkan: 26 April 1983
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah: Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN CISOKA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG, KECAMATAN TAKOKAK, KECAMATAN TANGGEUNG, KECAMATAN AGRABINTA, KECAMATAN NARINGGUL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR, KECAMATAN SELAAWI, KECAMATAN LEUWIGOONG, KECAMATAN CIBALONG, KECAMATAN BANJARWANGI, DAN KECAMATAN TALEGONG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal 1

…

Pasal 1

Membentuk Kecamatan Cisoka di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, yang meliputi wilayah:

a.Desa Cisoka;
b.Desa Solear;
c.Desa Cikasangka;
d.Desa Pasanggrahan;
e.Desa Muncul;
f.Desa Cikuya; g .Desa Cikareo; h .Desa Cempaka;
i.Desa Cibugel;
j.Desa Cirenang;
k.Desa Cikande;
1. 1.Desa Slapanjang; m .Desa Sumurbandung.

Pasal 2

Membentuk Kecamatan Takokak di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur yang meliputi wilayah :

a.Desa Pasawahan;
b.Desa Bungbangsari;
c.Desa Sindangresmi;
d.Desa Sindanghayu;
e.Desa Simpang;
f.Desa Sukagalih.

Pasal 3

Membentuk Kecamatan Tanggeung di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, yang meliputi wilayah :

a.Desa Kubang;
b.Desa Tanggeung;
c.Desa Pagennaneuh;
d.Desa Pasirjambu;
e.Desa Lemahduhur;
f.Desa Simajaya;
g.Desa Bojongpetir.

Pasal 4

Membentuk Kecamatan Agrabinta di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, yang meliputi wilayah :

a.Desa Pusakasari;
b.Desa Walahir;
c.Desa …
c.Desa Purabaya;
d.Desa Sukamanah;
e.Desa Bojongkaso;
f.Desa Bunisari;
g.Desa Wanasari.

Pasal 5

Membentuk Kecamatan Naringgul di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, yang meliputi wilayah :

a.Desa Naringgul;
b.Desa Balegede;
c.Desa Wangunjaya;
d.Desa Mekarsari;
e.Desa Cinerang.

Pasal 6

Membentuk Kecamatan Selaawi di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, yang meliputi wilayah :

a.Desa Selaawi;
b.Desa Cirapuhan;
c.Desa Samida;
d.Desa Putrajawa;
e.Desa Cigawir.

Pasal 7

Membentuk Kecamatan Leuwigoong di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, yang meliputi wilayah :

a.Desa Margacinta;
b.Desa Margahayu;
c.Desa Dungusiku;
d.Desa Karanpari;
e.Desa Karanganyar;
f.Desa Leuwigoong;
g.Desa Sindangsari.

Pasal 8

Membentuk Kecamatan Cibalong di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, yang meliputi wilayah :

a.Desa Mekarsari;
b.Desa Maroko;
c.Desa Simpang;
d.Desa Karyamukti;
e.Desa Sancang.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah: Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

Pasal 1

…

Pasal 1

Membentuk Kecamatan Cisoka di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, yang meliputi wilayah:

a.Desa Cisoka;
b.Desa Solear;
c.Desa Cikasangka;
d.Desa Pasanggrahan;
e.Desa Muncul;
f.Desa Cikuya; g .Desa Cikareo; h .Desa Cempaka;
i.Desa Cibugel;
j.Desa Cirenang;
k.Desa Cikande;
1. 1.Desa Slapanjang; m .Desa Sumurbandung.

Pasal 2

Membentuk Kecamatan Takokak di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur yang meliputi wilayah :

a.Desa Pasawahan;
b.Desa Bungbangsari;
c.Desa Sindangresmi;
d.Desa Sindanghayu;
e.Desa Simpang;
f.Desa Sukagalih.

Pasal 3

Membentuk Kecamatan Tanggeung di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, yang meliputi wilayah :

a.Desa Kubang;
b.Desa Tanggeung;
c.Desa Pagennaneuh;
d.Desa Pasirjambu;
e.Desa Lemahduhur;
f.Desa Simajaya;
g.Desa Bojongpetir.

Pasal 4

Membentuk Kecamatan Agrabinta di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, yang meliputi wilayah :

a.Desa Pusakasari;
b.Desa Walahir;
c.Desa …
c.Desa Purabaya;
d.Desa Sukamanah;
e.Desa Bojongkaso;
f.Desa Bunisari;
g.Desa Wanasari.

Pasal 5

Membentuk Kecamatan Naringgul di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, yang meliputi wilayah :

a.Desa Naringgul;
b.Desa Balegede;
c.Desa Wangunjaya;
d.Desa Mekarsari;
e.Desa Cinerang.

Pasal 6

Membentuk Kecamatan Selaawi di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, yang meliputi wilayah :

a.Desa Selaawi;
b.Desa Cirapuhan;
c.Desa Samida;
d.Desa Putrajawa;
e.Desa Cigawir.

Pasal 7

Membentuk Kecamatan Leuwigoong di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, yang meliputi wilayah :

a.Desa Margacinta;
b.Desa Margahayu;
c.Desa Dungusiku;
d.Desa Karanpari;
e.Desa Karanganyar;
f.Desa Leuwigoong;
g.Desa Sindangsari.

Pasal 8

Membentuk Kecamatan Cibalong di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, yang meliputi wilayah :

a.Desa Mekarsari;
b.Desa Maroko;
c.Desa Simpang;
d.Desa Karyamukti;
e.Desa Sancang.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1983

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1999