Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1976
- Nomor
- 13
- Tahun
- 1976
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1976 TENTANG PERUBAHAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
Lapor diri dan permohonan pernyataan keterangan tersebut dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang, harus diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai kepada Menteri Kehakiman disertai bukti bahwa dengan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia ia tidak mempunyai kewarganegaraan lain.
…
Perwakilan Republik Indonesia, dalam hal menerima lapor diri dan permohonan pernyataan keterangan tersebut dalam Pasal 2, memeriksa bukti yang diajukan dan syarat-syarat lain yang diperlukan ialah :
Perwakilan Republik Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 4, mengirimkan berkas permohonan beserta Lembar I surat catatan pernyataan keterangan disertai bukti-bukti kepada Menteri Kehakiman.
Bukti- … Bukti-bukti dan syarat-syarat lain yang diajukan oleh suami dapat dipergunakan sebagai lampiran surat permohonan isteri.
Bukti- … Bukti-bukti dan syarat-syarat lain yang diajukan suami dapat dipergunakan sebagai lampiran surat permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.
Perwakilan Republik Indonesia membuat suatu buku catatan yang memuat pelaksanaan dari pasal-pasal tersebut diatas menurut contoh Lampiran IV atau IVA.
Setelah orang yang bersangkutan mengucapkan sumpah atau janji setia, Menteri Kehakiman mengumumkan nama-nama yang memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dalam Berita Negara.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)