DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2007

Nomor: 2
Tahun: 2007
Ditetapkan: 2 Januari 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 144

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pewarganegaraan . . .
1.Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
2.Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara
3.Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4.Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap
6.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

BAB II

PEWARGANEGARAAN

Pasal 2

Orang Asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang dapat mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 3

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama lengkap;
2. b.tempat dan tanggal lahir;
3. c.jenis kelamin;
4. d.status . . .
5. d.status perkawinan;
6. e.alamat tempat tinggal;
7. f.pekerjaan; dan
8. g.kewarganegaraan asal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
1. a.fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat;
2. b.fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh Pejabat;
3. c.surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut- turut;
4. d.fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat;
5. e.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
6. f.surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;
7. g.surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. h.surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon;
9. i.surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
10. j.surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
11. k.bukti . . .
12. k.bukti pembayaran uang Pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara; dan
13. l.pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Pasal 4

(1)Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dalam hal persyaratan administratif permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap, Pejabat melakukan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tidak memenuhi persyaratan substantif, Pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.
(4)Dalam hal permohonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, Pejabat meneruskan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.

Pasal 5

(1)Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat.
(2)Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.
(3)Instansi . . .
(3)Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.
(4)Apabila pertimbangan tidak diberikan kepada Menteri dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi terkait dianggap tidak berkeberatan.

Pasal 6

(1)Presiden mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Menteri.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikabulkan, Presiden menetapkan Keputusan Presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan.
(3)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petikannya disampaikan kepada Pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Pejabat, dan perwakilan negara asal pemohon.

Pasal 7

(1)Pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon.
(2)Dalam hal pemohon memenuhi panggilan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
(3)Dalam . . .
(3)Dalam hal pemohon tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang sah, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dapat dilakukan di hadapan Pejabat dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dalam 4 (empat) rangkap:
1. a.rangkap pertama untuk pemohon;
2. b.rangkap kedua disampaikan kepada Menteri;
3. c.rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara; dan
4. d.rangkap keempat disimpan oleh Pejabat.
(5)Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Pasal 8

(1)Dalam hal pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Keputusan Presiden batal demi hukum.
(2)Pejabat melaporkan Keputusan Presiden yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan melampirkan petikan Keputusan Presiden yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Apabila pemohon dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia sebagai akibat . . . akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
(2)Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima laporan mengenai kelalaian Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat lain untuk mengambil sumpah atau pernyataan janji setia pemohon.
(3)Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukannya memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 10

(1)Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
(2)Dalam hal anak-anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon, dokumen atau surat- surat keimigrasian atas nama anak-anak pemohon wajib dikembalikan kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Pasal 11

(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditolak, Presiden memberitahukan kepada Menteri.
(2)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan dan diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks144PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pewarganegaraan . . .
1.Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
2.Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara
3.Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4.Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap
6.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

BAB II

PEWARGANEGARAAN

Pasal 2

Orang Asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang dapat mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 3

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama lengkap;
2. b.tempat dan tanggal lahir;
3. c.jenis kelamin;
4. d.status . . .
5. d.status perkawinan;
6. e.alamat tempat tinggal;
7. f.pekerjaan; dan
8. g.kewarganegaraan asal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
1. a.fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat;
2. b.fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh Pejabat;
3. c.surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut- turut;
4. d.fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat;
5. e.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
6. f.surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;
7. g.surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. h.surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon;
9. i.surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
10. j.surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
11. k.bukti . . .
12. k.bukti pembayaran uang Pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara; dan
13. l.pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Pasal 4

(1)Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dalam hal persyaratan administratif permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap, Pejabat melakukan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tidak memenuhi persyaratan substantif, Pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.
(4)Dalam hal permohonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, Pejabat meneruskan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.

Pasal 5

(1)Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat.
(2)Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.
(3)Instansi . . .
(3)Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.
(4)Apabila pertimbangan tidak diberikan kepada Menteri dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi terkait dianggap tidak berkeberatan.

Pasal 6

(1)Presiden mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Menteri.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikabulkan, Presiden menetapkan Keputusan Presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan.
(3)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petikannya disampaikan kepada Pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Pejabat, dan perwakilan negara asal pemohon.

Pasal 7

(1)Pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon.
(2)Dalam hal pemohon memenuhi panggilan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
(3)Dalam . . .
(3)Dalam hal pemohon tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang sah, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dapat dilakukan di hadapan Pejabat dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dalam 4 (empat) rangkap:
1. a.rangkap pertama untuk pemohon;
2. b.rangkap kedua disampaikan kepada Menteri;
3. c.rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara; dan
4. d.rangkap keempat disimpan oleh Pejabat.
(5)Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Pasal 8

(1)Dalam hal pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Keputusan Presiden batal demi hukum.
(2)Pejabat melaporkan Keputusan Presiden yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan melampirkan petikan Keputusan Presiden yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Apabila pemohon dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia sebagai akibat . . . akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
(2)Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima laporan mengenai kelalaian Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat lain untuk mengambil sumpah atau pernyataan janji setia pemohon.
(3)Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukannya memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 10

(1)Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
(2)Dalam hal anak-anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon, dokumen atau surat- surat keimigrasian atas nama anak-anak pemohon wajib dikembalikan kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Pasal 11

(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditolak, Presiden memberitahukan kepada Menteri.
(2)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan dan diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015