DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1995

Nomor: 13
Tahun: 1995
Ditetapkan: 23 Mei 1995
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Industri, Kelompok Industri, Jenis Industri, Bidang Usaha Industri dan Perusahaan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984;
2.Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan;
3.Menteri adalah Menteri Perindustrian atau Menteri lainnya yang mempunyai kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986.

BAB II

IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

(1)Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri.
(2)Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Pasal 3…

Pasal 3

(1)Jenis Industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil, dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri.
(2)Jenis Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan.
(3)Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan Tanda Daftar Industri dan dapat diberlakukan sebagai izin.
(4)Jenis Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri terkait.

Pasal 4

(1)Untuk memperoleh Izin Usaha Industri diperlukan tahap Persetujuan Prinsip.
(2)Izin Usaha Industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
(3)Izin Usaha Industri dapat diberikan langsung pada saat permintaan izin, apabila Perusahaan Industri memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.Perusahaan Industri berlokasi di Kawasan Industri yang telah memiliki izin; atau b.Jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan;
2. c.Jenis...
3. c.Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.
(4)Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, diwajibkan memperoleh Izin Perluasan.
(2)Untuk memperoleh Izin Perluasan, perusahaan industri sebagai- mana dimaksud Pasal 4 ayat (2) wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.
(3)Untuk memperoleh Izin Perluasan, perusahaan industri sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) wajib menyampaikan rencana perluasan industri.

Pasal 6

Izin Usaha Industri berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi.

Pasal 7

(1)Izin Usaha Industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang kegiatan usaha industrinya berlokasi dilahan peruntukan Industri.
(2)Ketentuan...
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan didirikan diluar lahan peruntukan industri berdasarkan atas pertimbangan lokasi sumber bahan mentah.

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 9

Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan.

BAB III

PENCABUTAN

Pasal 10

Izin Usaha Industri dapat dicabut dalam hal:

1.Perusahaan Industri yang melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan.
2.Perusahaan Industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari Menteri.
3.Perusahaan Industri yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup melampaui batas baku mutu lingkungan.
4.Perusahaan…
4.Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yag diperolehnya.
5.Perusahaan industri yang tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi industri yang tidak benar.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Izin Usaha Industri yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha Industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, dan bahan penolong untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Industri, Kelompok Industri, Jenis Industri, Bidang Usaha Industri dan Perusahaan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984;
2.Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan;
3.Menteri adalah Menteri Perindustrian atau Menteri lainnya yang mempunyai kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986.

BAB II

IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

(1)Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri.
(2)Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Pasal 3…

Pasal 3

(1)Jenis Industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil, dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri.
(2)Jenis Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan.
(3)Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan Tanda Daftar Industri dan dapat diberlakukan sebagai izin.
(4)Jenis Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri terkait.

Pasal 4

(1)Untuk memperoleh Izin Usaha Industri diperlukan tahap Persetujuan Prinsip.
(2)Izin Usaha Industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
(3)Izin Usaha Industri dapat diberikan langsung pada saat permintaan izin, apabila Perusahaan Industri memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.Perusahaan Industri berlokasi di Kawasan Industri yang telah memiliki izin; atau b.Jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan;
2. c.Jenis...
3. c.Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.
(4)Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, diwajibkan memperoleh Izin Perluasan.
(2)Untuk memperoleh Izin Perluasan, perusahaan industri sebagai- mana dimaksud Pasal 4 ayat (2) wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.
(3)Untuk memperoleh Izin Perluasan, perusahaan industri sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) wajib menyampaikan rencana perluasan industri.

Pasal 6

Izin Usaha Industri berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi.

Pasal 7

(1)Izin Usaha Industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang kegiatan usaha industrinya berlokasi dilahan peruntukan Industri.
(2)Ketentuan...
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan didirikan diluar lahan peruntukan industri berdasarkan atas pertimbangan lokasi sumber bahan mentah.

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 9

Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan.

BAB III

PENCABUTAN

Pasal 10

Izin Usaha Industri dapat dicabut dalam hal:

1.Perusahaan Industri yang melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan.
2.Perusahaan Industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari Menteri.
3.Perusahaan Industri yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup melampaui batas baku mutu lingkungan.
4.Perusahaan…
4.Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yag diperolehnya.
5.Perusahaan industri yang tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi industri yang tidak benar.

BAB IV

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016