DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 239

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup 3. Kebijakan 4. Perencanaan 5. Pemanfaatan 6. Pengendalian 7. Pemeliharaan 8. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 9. Sistem Informasi Lingkungan Hidup 10. Hak, Kewajiban, dan Larangan 11. Peran Masyarakat 12. Pembinaan dan Pengawasan 13. Sanksi Administratif 14. Penyelesaian Sengketa Lingkungan 15. Ketentuan Pidana 16. Pembiayaan 17. Ketentuan Peralihan 18. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, berdasarkan

Mengingat

Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. 3.Undang-Undang … SALINAN
3. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. 5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
7. 7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. 8.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. 9.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. 10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. 11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. 13.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492 );
14. 14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. 15.Undang-Undang...
16. 15.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
18. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
19. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
20. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
21. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
22. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
23. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
24. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
26. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
27. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
28. 27.Peraturan ...
29. 27.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
30. 28.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
31. 29.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
32. 30.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
33. 31.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
34. 32.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
35. 33.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
36. 34.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
37. 35.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 932);
38. 36.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
39. 37.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
40. 38.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
41. 39.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 373);
42. 40.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 421);
43. 41.Peraturan ...
44. 41.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
45. 42.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1726);
46. 43.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
47. 44.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas Lingkungan;
48. 45.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Pengkajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Pengkajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
49. 46.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
50. 47.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
51. 48.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 38);
52. 49.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
53. 50.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 82); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN ... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
4.Bupati adalah Bupati Bogor.
5.Lembaga Lingkungan Hidup Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6.Kepala Lembaga Lingkungan Hidup Daerah adalah kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8.Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
11.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12.Ekosistem ...
12.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
13.Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
14.Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
15.Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16.Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17.Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19.Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
20.Analisis dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
21.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
22.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
23.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24.Surat ...
24.Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah penyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
25.Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
26.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
27.Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
28.Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
29.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
30.Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
31.Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan
32.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
33.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
34.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
35.Bahan ...
35.Bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
36.Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
37.Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
38.Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
39.Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
40.Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
41.Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
42.Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
43.Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
44.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
45.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
46.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan.
47.Badan ...
47.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
48.Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
49.Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
50.Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
51.Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
52.Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
53.Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
54.Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
55.Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
56.Limbah B3 kategori 1 adalah Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
57.Limbah B3 kategori 2 adalah Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (delayed effect), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas:

a.tanggung jawab pemerintah daerah;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.manfaat;
f.kehati-hatian;
g.keadilan;
h.ekoregion;
i.keanekaragaman hayati;
j.pencemar membayar;
k.partisipatif;
l.kearifan lokal; dan
m.tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk :

a.melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b.menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c.menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e.mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f.menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g.menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i.mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j.mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kebijakan;
b.perencanaan;
c.pemanfaatan;
d.pengendalian ...
d.pengendalian;
e.pemeliharaan;
f.pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
g.sistem informasi lingkungan hidup;
h.hak, kewajiban dan larangan;
i.peran masyarakat;
j.pembinaan dan pengawasan;
k.sanksi administratif;
l.penyelesaian sengketa lingkungan;

BAB III

KEBIJAKAN

Pasal 5

(1)Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan pendekatan pembangunan berkelanjutan secara komprehensif dan konsisten yang memadukan kepentingan perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan sosial.
(2)Pendekatan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ekoregion dan penataan ruang.
(3)Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi bagian pengambilan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah di daerah, maka Daerah wajib menyusun KLHS.
(4)Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan daerah wajib mempertimbangkan aspek lingkungan hidup.

Pasal 6

(1)Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan untuk:
1. a.perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta sub DAS yang ada di Daerah;
2. b.perlindungan kawasan lindung sempadan mata air, sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan situ, kawasan karst, situs-situs purbakala dan kawasan yang memiliki kelerengan lebih dari 40 % (empat puluh persen);
3. c.perlindungan ruang terbuka hijau dan tata guna air;
4. d.perlindungan mata air dan kawasan resapannya;
5. e.peningkatan produksi pertanian dengan mengembangkan sistem pertanian ramah lingkungan;
6. f.pengendalian akibat kegiatan pertambangan;
7. g.pengendalian ...
8. g.pengendalian pencemaran lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan industri, perdagangan, jasa, limbah domestik, limbah pertanian dan limbah peternakan terutama akibat B3 dan Limbah B3; dan
9. h.adaptasi dan mitigasi untuk meningkatkan ketahanan menghadapi kerentanan terhadap perubahan iklim.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
1. a.penerbitan izin lingkungan;
2. b.penguatan kelembagaan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana serta penyediaan dana yang memadai;
3. c.penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah rencana detail tata ruang;
4. d.konservasi hutan, tanah, dan air;
5. e.inventarisasi dan pengendalian sumber-sumber pencemar, kerusakan lingkungan dan gas rumah kaca;
6. f.mempertahankan lahan pertanian produktif dan/atau meningkatkan pertanian organik;
7. g.pelestarian dan pengembangan kearifan lokal;
8. h.reklamasi lahan pada kegiatan pertambangan;
9. i.penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin;
10. j.pengembangan teknologi ramah lingkungan dan energi baru terbarukan;
11. k.inventarisasi dan pelestarian jenis flora dan fauna langka khas daerah;
12. l.perkuatan peran serta masyarakat;
13. m.peningkatan dan pengembangan kerja sama antar daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
14. n.kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan dampak pemanasan global;
15. o.koordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan instansi di luar pemerintah daerah;
16. p.layanan laboratorium lingkungan daerah yang memenuhi persyaratan kompetensi;
17. q.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
18. r.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domesik secara terpusat;
19. s.pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
20. t.penegakan hukum; dan
21. u.pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

a.Inventarisasi lingkungan hidup daerah;
b.Penyusunan RPPLH Daerah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
1. a.potensi dan ketersediaan;
2. b.jenis yang dimanfaatkan;
3. c.bentuk penguasaan;
4. d.pengetahuan pengelolaan;
5. e.bentuk kerusakan; dan
6. f.konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
(3)Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks239PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (53)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 150 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2009

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5