DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1994

Nomor: 14
Tahun: 1994
Ditetapkan: 18 April 1994
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh;
c.bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme, pengabdian, kesetiaan dan pengembangan wawasan serta pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil diperlukan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
d.bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pendidikan dan pelatihan (Diklat) adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan jabatannya. 2 Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.
3.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu satuan organisasi.
4.Pimpinan Instansi adalah Menteri, Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
5.Instansi…
5.Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas koordinasi, pengaturan dan penyelenggaraan serta pengawasan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan.
6.Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 2

Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah:

a.meningkatkan kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah
b.menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
c.memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pengembangan partisipasi masyarakat.
d.meningkatkan pengetahuan, keahlian dan/atau ketrampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3…

Pasal 3

Sasaran pendidikan dan pelatihan adalah tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan tertentu.

BAB III

JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 4

Pendidikan dan pelatihan terdiri dari:

a.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
b.Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan.

Pasal 5

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

(1)Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan adalah pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan terdiri dari:
1. a.Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
2. b.Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
3. c.Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Pasal 7…

Pasal 7

(1)Pendidikan dan Pelatihan Struktural adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural.
(2)Pendidikan dan Pelatihan Struktural terdiri dari:
1. a.Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Diklat SPAMA, yaitu pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon III.
2. b.Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Menengah yang selanjutnya disebut Diklat SPAMEN, yaitu pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon II.
3. c.Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi yang selanjutnya disebut Diklat SPATI, yaitu pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan struktural eselon II dan terpilih serta memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon I.
(3)Sebelum Pendidikan dan Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum. Pasal 8…

Pasal 8

(1)Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan dan telah menduduki jabatan fungsional.
(2)Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberi ketrampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya.
(2)Pendidikan dan Pelatihan Teknis dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat dan jenis pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

BAB IV

PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 10

(1)Peserta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil.
(2)Calon...
(2)Calon Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan termasuk sekolah-sekolah Kedinasan sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, wajib mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan,

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh;
c.bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme, pengabdian, kesetiaan dan pengembangan wawasan serta pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil diperlukan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
d.bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pendidikan dan pelatihan (Diklat) adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan jabatannya. 2 Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.
3.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu satuan organisasi.
4.Pimpinan Instansi adalah Menteri, Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
5.Instansi…
5.Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas koordinasi, pengaturan dan penyelenggaraan serta pengawasan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan.
6.Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 2

Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah:

a.meningkatkan kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah
b.menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
c.memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pengembangan partisipasi masyarakat.
d.meningkatkan pengetahuan, keahlian dan/atau ketrampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3…

Pasal 3

Sasaran pendidikan dan pelatihan adalah tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan tertentu.

BAB III

JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 4

Pendidikan dan pelatihan terdiri dari:

a.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
b.Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan.

Pasal 5

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

(1)Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan adalah pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan terdiri dari:
1. a.Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
2. b.Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
3. c.Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Pasal 7…

Pasal 7

(1)Pendidikan dan Pelatihan Struktural adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural.
(2)Pendidikan dan Pelatihan Struktural terdiri dari:
1. a.Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Diklat SPAMA, yaitu pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon III.
2. b.Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Menengah yang selanjutnya disebut Diklat SPAMEN, yaitu pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon II.
3. c.Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi yang selanjutnya disebut Diklat SPATI, yaitu pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan struktural eselon II dan terpilih serta memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon I.
(3)Sebelum Pendidikan dan Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum. Pasal 8…

Pasal 8

(1)Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan dan telah menduduki jabatan fungsional.
(2)Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberi ketrampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya.
(2)Pendidikan dan Pelatihan Teknis dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat dan jenis pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

BAB IV

PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 10

(1)Peserta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil.
(2)Calon...
(2)Calon Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan termasuk sekolah-sekolah Kedinasan sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, wajib mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan,

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000