DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Nomor: 101
Tahun: 2000
Ditetapkan: 10 November 2000
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh;
c.bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil mengacu pada kompetensi jabatan;
d.bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
2.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
4.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
5.Pejabat pembina kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota.
6.Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
7.Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat.
8.Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.Widyaiswara …
9.Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga Diklat Pemerintah.
10.Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen , Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT

Pasal 2

Diklat bertujuan :

a.meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
b.menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
c.memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
d.menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

Pasal 3

Sasaran diklat adalah terwujudnya PNS yang mewakili kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

BAB III

JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 4

Jenis Diklat terdiri dari :

a.Diklat Prajabatan;
b.Diklat Dalam Jabatan.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.
(2)Diklat Prajabatan terdiri dari :
1. a.Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;
2. b.Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II;
3. c.Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.

Pasal 6

(1)CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.
(2)CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai PNS.

Pasal 7

Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan,keperibadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Pasal 8

(1)Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
(2)Diklat Dalam Jabatan terdiri dari :
1. a.Diklat Kepemimpinan;
2. b.Diklat Fungsional;
3. c.Diklat Teknis.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1989

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1994

Peraturan turunan (28)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2011

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2013

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2014

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2011

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2013

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2013

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2013

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2012

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2013

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 21 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1989

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1994

Peraturan turunan (28)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2014