Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2015
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2035.
RIPIN 2015-2035 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
Pasal ...
RIPIN 2015-2035 dan KIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan acuan bagi:
Rencana pembangunan industri provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
Rencana pembangunan industri kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPIN 2015-2035 dan KIN.
RIPIN 2015-2035 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 46 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 2014 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2035 I. UMUM Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035. Penyusunan RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:
dan
RIPIN . . . RIPIN 2015-2035 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri nasional, diantaranya:
Pemerintah bertanggungjawab mengembangkan, memanfaatkan, dan mempromosikan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal mereka, baik dari kepunahan maupun dari pengambilan secara tanpa hak oleh pihak-pihak luar. Perlindungan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal terkait erat dengan identitas sosial budaya dari pemangku kepentingan yang disusun berlandaskan semangat memberikan pelindungan, ketentraman, dan nilai–nilai penghormatan hak asasi manusia setiap warga negara secara proporsional, dengan tujuan memberikan kesempatan dalam berusaha dan bekerja berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat. Perwujudan . . . Perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional serta mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan kenyataan keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah serta memperhatikan nilai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat R&D agar bisa menggunakan bahan baku yang lain, termasuk menggunakan proses recovery.
1) Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. 2) Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States (Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Negara–Negara Anggota D-8) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011.
1) Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008. 2) Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara- negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004. 3) Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2004. 4) Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nation and the Republic of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007. 5) Agreement of Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Jepang) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007. 6) Agreement . . . 6) Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (Persetujuan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN- Australia-Selandia Baru) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011.
1) Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008. 2) Persetujuan Kerangka Kerja Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Framework Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Comprehensive Economic Partnership) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2008. 3) Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan dan Kerjasama Menyeluruh antara Republik Indonesia di Satu Pihak, dan Komunitas Eropa Peserta Negara-negara Anggotanya di Pihak Lainnya (Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation Between the Republic of Indonesia of the One Part, and the European Community and the Member States of the Other Part) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2012. 4) Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kemitraan bidang Ekonomi dan Perdagangan secara Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2006. Adanya perjanjian kerjasama internasional tersebut berdampak pada beberapa hal berikut:
Dalam upaya mengejawantahkan RIPIN 2015-2035, disusun Kebijakan Industri Nasional (KIN) untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan operasionalisasinya dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pembangunan Industri yang disusun untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun. RIPIN 2015-2035 dan KIN dijadikan acuan oleh menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Di samping itu RIPIN 2015-2035 dan KIN juga dijadikan acuan bagi gubernur dan bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri daerah baik dalam skala provinsi maupun dalam skala kabupaten/kota. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal ...
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)