DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Banjarbaru Tahun 2020-2040, dengan sistematika : Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruang lingkup; Industri Unggulan Daerah; Jangka Waktu RPIK; Pelaksanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dinyatakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Banjarbaru Tahun 2020-2040. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3.Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5.Peraturan Pemerintah... SALINAN 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-PERIN/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
9.Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 19).
10.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014 -2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALI KOTA BANJARBARU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 – 2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintaan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelanggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Industri... 3
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7.Industri unggulan adalah industri yang memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat di bandingkan industri lainnya dalam suatu daerah dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
8.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
9.Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
10.Rencana Pembangunan Industri Kota Banjarbaru Tahun 2020-2040, yang selanjutnya disebut RPIK 2020-2040 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Banjarbaru.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.pedoman Pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan Pelaku Industri, Pengusaha dan/atau Institusi terkait;
b.mendorong Industri Daerah menjadi industri unggulan; dan
c.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi, dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Kota;mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
c.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Kota guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
d.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Industri Unggulan Daerah;
b.jangka waktu RPIK 2020-2040;
c.pelaksanaan;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pendanaan.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

(1)Industri unggulan daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di daerah;
(2)Industri unggulan... 4
(3)Industri unggulan daerah yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi kota dan merupakan komoditi unggulan kota, yaitu:
1. a.industri pangan;
2. b.industri aneka;
3. c.industri bahan galian non logam.
(4)Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam lampiran peraturan daerah ini;

BAB IV

JANGKA WAKTU RPIK

Pasal 6

(1)RPIK 2020 – 2040 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
(2)RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
1. a.visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan industri di Daerah;
2. b.sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri di Daerah;
3. c.pembangunan sumber daya industri;
4. d.pembangunan sarana dan prasarana industri;
5. e.pemberdayaan industri daerah;
6. f.perwilayahan industri; dan
7. g.kebijakan afirmatif Industri Kecil dan Menengah.
(3)RPIK 2020-2040 dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4)RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah;
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali kota.

Pasal 8

(1)Pengembangan industri daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat;
(2)Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pengembangan industri daerah;
(3)Pemerintah Daerah wajib mendorong kemitraan industri kecil dan menengah dengan industri daerah skala besar. 5

Pasal 9

RPIK 2020-2040 dijadikan acuan bagi SKPD dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 142 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 113 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 142 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 113 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018