Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Banjarbaru
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintaan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelanggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Industri...
3
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7.Industri unggulan adalah industri yang memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat di bandingkan industri lainnya dalam suatu daerah dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
8.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
9.Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
10.Rencana Pembangunan Industri Kota Banjarbaru Tahun 2020-2040, yang selanjutnya disebut RPIK 2020-2040 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Banjarbaru.
BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP