DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1991

Nomor: 15
Tahun: 1991
Ditetapkan: 1 Maret 1991
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya guna produksi serta menjamin mutu produk dan/atau jasa, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan/atau jasa, melindungi konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat baik keselamatan maupun kesehatan, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai standardisasi;
b.bahwa sehubungan dengan itu, kegiatan dan pengembangan standardisasi nasional, perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2210);
4.Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2722);
5.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
6.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
7.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
8.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standardisasi Nasional, dan berlaku secara nasional di Indonesia;
2.Standar adalah spefisikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat- syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;
3.Standardisasi adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan, dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan kerjasama dengan semua pihak;
4.Instansi teknis adalah Departemen atau Lembaga Pemerintah yang melakukan kegiatan standardisasi;
5.Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan Standar Nasional Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh instansi teknis;
6.Revisi adalah kegiatan menyempurnakan standar sesuai dengan kebutuhan;
7.Akreditasi adalah pengakuan formal kepada unit/institusi untuk melakukan kegiatan standardisasi tertentu;
8.Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat;
9.Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan bahwa suatu produk dan/ atau jasa sesuai dengan persyaratan standar atau spesifikasi teknis tertentu;
10.Tanda Standar Nasional Indonesia adalah tanda sertifikasi yang merupakan suatu tanda pada produk dan/atau sertifikat jasa yang menyatakan bahwa produk dan/atau jasa tersebut memenuhi persyaratan standar atau spesifikasi teknis tertentu;
11.Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen adalah Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab atas kegiatan standardisasi dalam lingkup kewenangannya.

BAB II

RUANG LINGKUP STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 2

Ruang lingkup standardisasi mencakup semua kegiatan standardisasi yang dilakukan oleh instansi teknis.

Pasal 3

Standar Nasional Indonesia meliputi :

1.definisi, terminologi, singkatan, simbol, dokumentasi, klasifikasi,
2.tata cara pelaksanaan ("code of practise");
3.spesifikasi teknis dan/atau unjuk kerja produk dan/atau jasa;
4.cara pengukuran dan pengujian;
5.jasa;
6.persyaratan keselamatan dan kesehatan;
7.pengertian dasar atau ketentuan dasar;
8.cara pengemasan, penandaan, dan pemberian label;
9.cara pembuatan, pengolahan, dan penggambaran.

BAB III

TUJUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 4

Standar Nasional Indonesia bertujuan :

1.memberikan perlindungan kepada konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat baik dalam keselamatan maupun kesehatan;
2.mewujudkan jaminan mutu dengan memperhatikan sektor-sektor yang terkait;
3.meningkatkan daya guna, hasil guna dan produktivitas dalam mencapai mutu produk dan/atau jasa yang memenuhi standar;
4.mewujudkan tercapainya persaingan yang sehat dalam perdagangan;
5.menunjang kelestarian lingkungan hidup.

BAB IV

PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 5

(1)Untuk mewujudkan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk suatu Dewan Standardisasi Nasional selanjutnya disebut Dewan, yang bertugas :
1. a.menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan membina kerjasama antar instansi teknis berkenaan dengan kegiatan standardisasi dan metrologi;
2. b.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai kebijaksanaan nasional di bidang standardisasi dan pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dewan mempunyai fungsi :
1. a.menyusun dan menetapkan kebijaksanaan nasional standardisasi;
2. b.menyusun dan menetapkan kebijaksanaan tentang pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran;
3. c.menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program standardisasi;
4. d.mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan standardisasi;
5. e.membina kegiatan dan kerjasama antar instansi teknis di bidang standardisasi termasuk standar nasional untuk satuan ukuran;
6. f.menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan mengevaluasi kegiatan standardisasi;
7. g.melaksanakan hubungan international, melakukan koordinasi dan sinkronisasi partisipasi instansi teknis dalam berbagai lembaga international dan kerjasama teknis pada tingkat bilateral, regional, dan international untuk standardisasi dan metrologi;
8. h.menyetujui konsep standar hasil konsensus menjadi standar nasional beserta penomorannya;
9. i.melaksanakan peranan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul antar instansi dan merupakan pusat informasi di bidang standardisasi;
10. j.menyusun dan mengesahkan prosedur perumusan, kriteria penerapan standar nasional dan kegiatan standardisasi lainnya;
11. k.menetapkan susunan turunan-turunan dari standar nasional untuk satuan ukuran;
12. l.menetapkan, mengurus, memelihara dan membina standar nasional untuk satuan ukuran;
13. m.menetapkan tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuan ukuran;
14. n.lain-lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional dan pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran.
(3)Dewan dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

Rancangan Standar Nasional Indonesia dirumuskan roleh instansi teknis melalui proses yang menjamin konsensus nasional antara pihak-pihak yang berkepentingan termasuk instansi Pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan, kalangan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, produsen, serta wakil-wakil konsumen dan pemakai produk dan/atau jasa.

Pasal 7

Instansi teknis mengusulkan rancangan dan/atau revisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi jenis-jenis produk dan/atau jasa yang berada di bawah kewenangannya kepada Dewan untuk disetujui menjadi Standar Nasional Indonesia disingkat SNI.

Pasal 8

Rancangan SNI yang telah disetujui oteh Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dengan Keputusan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departenien ditetapkan dan diberlakukan menjadi SNI.

BAB V

PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 9

(1)SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 apabila berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen, pemakai produk atau masyarakat, diterapkan secara wajib yang selanjutnya disebut sebagai SNI-wajib.
(2)SNI yang tidak berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen, pemakai produk, atau masyarakat menurut kepentingannya dapat diterapkan secara wajib atau sukarela.
(3)SNI yang penerapannya dilakukan secara sukarela, yang selanjutnya disebut sebagai SNI-sukarela, dapat pula dikemudian hari ditetapkan penerapannya secara wajib oleh instansi teknis atas pertimbangan teknis maupun ekonomis dan/atau pertimbangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2, 3, dan 4.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya guna produksi serta menjamin mutu produk dan/atau jasa, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan/atau jasa, melindungi konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat baik keselamatan maupun kesehatan, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai standardisasi;
b.bahwa sehubungan dengan itu, kegiatan dan pengembangan standardisasi nasional, perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2210);
4.Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2722);
5.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
6.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
7.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
8.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standardisasi Nasional, dan berlaku secara nasional di Indonesia;
2.Standar adalah spefisikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat- syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;
3.Standardisasi adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan, dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan kerjasama dengan semua pihak;
4.Instansi teknis adalah Departemen atau Lembaga Pemerintah yang melakukan kegiatan standardisasi;
5.Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan Standar Nasional Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh instansi teknis;
6.Revisi adalah kegiatan menyempurnakan standar sesuai dengan kebutuhan;
7.Akreditasi adalah pengakuan formal kepada unit/institusi untuk melakukan kegiatan standardisasi tertentu;
8.Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat;
9.Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan bahwa suatu produk dan/ atau jasa sesuai dengan persyaratan standar atau spesifikasi teknis tertentu;
10.Tanda Standar Nasional Indonesia adalah tanda sertifikasi yang merupakan suatu tanda pada produk dan/atau sertifikat jasa yang menyatakan bahwa produk dan/atau jasa tersebut memenuhi persyaratan standar atau spesifikasi teknis tertentu;
11.Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen adalah Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab atas kegiatan standardisasi dalam lingkup kewenangannya.

BAB II

RUANG LINGKUP STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 2

Ruang lingkup standardisasi mencakup semua kegiatan standardisasi yang dilakukan oleh instansi teknis.

Pasal 3

Standar Nasional Indonesia meliputi :

1.definisi, terminologi, singkatan, simbol, dokumentasi, klasifikasi,
2.tata cara pelaksanaan ("code of practise");
3.spesifikasi teknis dan/atau unjuk kerja produk dan/atau jasa;
4.cara pengukuran dan pengujian;
5.jasa;
6.persyaratan keselamatan dan kesehatan;
7.pengertian dasar atau ketentuan dasar;
8.cara pengemasan, penandaan, dan pemberian label;
9.cara pembuatan, pengolahan, dan penggambaran.

BAB III

TUJUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 4

Standar Nasional Indonesia bertujuan :

1.memberikan perlindungan kepada konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat baik dalam keselamatan maupun kesehatan;
2.mewujudkan jaminan mutu dengan memperhatikan sektor-sektor yang terkait;
3.meningkatkan daya guna, hasil guna dan produktivitas dalam mencapai mutu produk dan/atau jasa yang memenuhi standar;
4.mewujudkan tercapainya persaingan yang sehat dalam perdagangan;
5.menunjang kelestarian lingkungan hidup.

BAB IV

PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 5

(1)Untuk mewujudkan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk suatu Dewan Standardisasi Nasional selanjutnya disebut Dewan, yang bertugas :
1. a.menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan membina kerjasama antar instansi teknis berkenaan dengan kegiatan standardisasi dan metrologi;
2. b.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai kebijaksanaan nasional di bidang standardisasi dan pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dewan mempunyai fungsi :
1. a.menyusun dan menetapkan kebijaksanaan nasional standardisasi;
2. b.menyusun dan menetapkan kebijaksanaan tentang pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran;
3. c.menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program standardisasi;
4. d.mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan standardisasi;
5. e.membina kegiatan dan kerjasama antar instansi teknis di bidang standardisasi termasuk standar nasional untuk satuan ukuran;
6. f.menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan mengevaluasi kegiatan standardisasi;
7. g.melaksanakan hubungan international, melakukan koordinasi dan sinkronisasi partisipasi instansi teknis dalam berbagai lembaga international dan kerjasama teknis pada tingkat bilateral, regional, dan international untuk standardisasi dan metrologi;
8. h.menyetujui konsep standar hasil konsensus menjadi standar nasional beserta penomorannya;
9. i.melaksanakan peranan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul antar instansi dan merupakan pusat informasi di bidang standardisasi;
10. j.menyusun dan mengesahkan prosedur perumusan, kriteria penerapan standar nasional dan kegiatan standardisasi lainnya;
11. k.menetapkan susunan turunan-turunan dari standar nasional untuk satuan ukuran;
12. l.menetapkan, mengurus, memelihara dan membina standar nasional untuk satuan ukuran;
13. m.menetapkan tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuan ukuran;
14. n.lain-lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional dan pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran.
(3)Dewan dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 9

(1)SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 apabila berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen, pemakai produk atau masyarakat, diterapkan secara wajib yang selanjutnya disebut sebagai SNI-wajib.
(2)SNI yang tidak berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen, pemakai produk, atau masyarakat menurut kepentingannya dapat diterapkan secara wajib atau sukarela.
(3)SNI yang penerapannya dilakukan secara sukarela, yang selanjutnya disebut sebagai SNI-sukarela, dapat pula dikemudian hari ditetapkan penerapannya secara wajib oleh instansi teknis atas pertimbangan teknis maupun ekonomis dan/atau pertimbangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2, 3, dan 4.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 69 Tahun 1994

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 69 Tahun 1994