DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 154 Tahun 2000

Nomor: 154
Tahun: 2000
Ditetapkan: 26 Desember 2000
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional, Institut Pertanian Bogor harus memiliki kemandirian;
c.bahwa Institut Pertanian Bogor telah memiliki kemampuan pengeloaan yang cukup untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar;
d.bahwa untuk dapat merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan status hukum Institut Pertanian Bogor sebagai badan hukum milik negara. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
1. 2.Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 123 (Lembaran Negara 1999, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860). Memperhatikan : Statuta Institut Pertanian Bogor

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a.Institut adalah Institut Pertanian Bogor suatu perguruan tinggi berbentuk Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan serta bertanggung jawab atas pendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu;
b.Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional yang bertanggungjawab atas pendidikan tinggi;
c.Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal maupun pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
e.Majelis Wali Amanat adalah organ Institut yang berfungsi mewakili pemerintah dan masyarakat;
f.Dewan Audit adalah organ Institut yang secara independen melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Institut untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;
g.Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi Institut dalam bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat) yang terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Wakil Dosen bukan Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Kepala Perpustakaan Institut, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik;
h.Rektor adalah representasi unit kerja dan mahasiswa, merupakan Pimpinan Institut yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Institut;
i.Fakultas adalah unsur di Institut yang mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, dan menjaga mutu penyeleng-garaannya;
j.Dekan adalah koordinator pelaksanaan kegiatan akademik pada tingkat fakultas.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Institut sebagai badan hukum milik negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
(2)Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi asset dan pegawai institut;
(3)Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan.

BAB III

ASAS, SIFAT, TUJUAN, RUANG LINGKUP

Pasal 3

Institut diselenggarakan berdasarkan asas yang dilandasi oleh kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, profesionalisme, dan keterbukaan.

Pasal 4

Kompetensi utama Institut adalah dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, khususnya bidang pertanian dalam arti seluas-luasnya.

Pasal 5

Institut sebagai badan hukum milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan hukum yang bersifat nirlaba.

Pasal 6

Tujuan Institut adalah:

a.menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
b.mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan nasional dan memperbaiki kesejahteraan umat manusia.
c.menjadikan Institut sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat baik secara nasional maupun global.
d.menjadikan Institut sebagai kekuatan moral dalam masyarakat Indonesia yang madani.

Pasal 7

(1)Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan.
(2)Melaksanakan penelitian dan pelayanan kepada masyarakat untuk memacu kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, dan penerapannya secara arif.
(3)Menyediakan dan mengembangkan fasilitas serta sumberdaya untuk memacu terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat serta memenuhi kemandirian pegawai dalam melaksanakan tugas.
(4)Mengembangkan secara konsisten dan dinamis bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni bagi kesejahteraan umat manusia.
(5)Membina, mengembangkan dan mewujudkan kecendekiawanan Sivitas Akademika yang berbudi dan beradab.
(6)Memberikan penghargaan dalam pendidikan tinggi.
(7)Memberdayakan sumberdaya yang ada secara optimal, secara sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain, untuk menjamin perkembangan dan peningkatan kualitas, fungsi dan peran Institut secara berkelanjutan.

BAB IV

JATIDIRI, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU

Pasal 8

(1)Institut sebagai pengembang sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan berorientasi pada pertanian tropika yang berkelanjutan dan mengakar pada kekayaan alam serta sosial-budaya bangsa Indonesia melalui Tri Darma perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan serta masalah ekologi, ekonomi, sosial-budaya dan kesehatan.
(2)Institut mempunyai visi dan misi, serta lambang, bendera, motto, himne, busana akademik dan cap sebagai atribut jatidirinya yang bentuk dan penggunaannya diatur dan ditetapkan dalam aturan tersendiri.

Pasal 9

Institut berkedudukan dan mempunyai kantor pusat di Bogor.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional, Institut Pertanian Bogor harus memiliki kemandirian;
c.bahwa Institut Pertanian Bogor telah memiliki kemampuan pengeloaan yang cukup untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar;
d.bahwa untuk dapat merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan status hukum Institut Pertanian Bogor sebagai badan hukum milik negara. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
1. 2.Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 123 (Lembaran Negara 1999, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860). Memperhatikan : Statuta Institut Pertanian Bogor

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a.Institut adalah Institut Pertanian Bogor suatu perguruan tinggi berbentuk Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan serta bertanggung jawab atas pendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu;
b.Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional yang bertanggungjawab atas pendidikan tinggi;
c.Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal maupun pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
e.Majelis Wali Amanat adalah organ Institut yang berfungsi mewakili pemerintah dan masyarakat;
f.Dewan Audit adalah organ Institut yang secara independen melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Institut untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;
g.Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi Institut dalam bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat) yang terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Wakil Dosen bukan Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Kepala Perpustakaan Institut, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik;
h.Rektor adalah representasi unit kerja dan mahasiswa, merupakan Pimpinan Institut yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Institut;
i.Fakultas adalah unsur di Institut yang mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, dan menjaga mutu penyeleng-garaannya;
j.Dekan adalah koordinator pelaksanaan kegiatan akademik pada tingkat fakultas.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Institut sebagai badan hukum milik negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
(2)Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi asset dan pegawai institut;
(3)Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan.

BAB III

ASAS, SIFAT, TUJUAN, RUANG LINGKUP

Pasal 3

Institut diselenggarakan berdasarkan asas yang dilandasi oleh kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, profesionalisme, dan keterbukaan.

Pasal 4

Kompetensi utama Institut adalah dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, khususnya bidang pertanian dalam arti seluas-luasnya.

Pasal 5

Institut sebagai badan hukum milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan hukum yang bersifat nirlaba.

Pasal 6

Tujuan Institut adalah:

a.menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
b.mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan nasional dan memperbaiki kesejahteraan umat manusia.
c.menjadikan Institut sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat baik secara nasional maupun global.
d.menjadikan Institut sebagai kekuatan moral dalam masyarakat Indonesia yang madani.

Pasal 7

(1)Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan.
(2)Melaksanakan penelitian dan pelayanan kepada masyarakat untuk memacu kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, dan penerapannya secara arif.
(3)Menyediakan dan mengembangkan fasilitas serta sumberdaya untuk memacu terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat serta memenuhi kemandirian pegawai dalam melaksanakan tugas.
(4)Mengembangkan secara konsisten dan dinamis bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni bagi kesejahteraan umat manusia.
(5)Membina, mengembangkan dan mewujudkan kecendekiawanan Sivitas Akademika yang berbudi dan beradab.
(6)Memberikan penghargaan dalam pendidikan tinggi.
(7)Memberdayakan sumberdaya yang ada secara optimal, secara sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain, untuk menjamin perkembangan dan peningkatan kualitas, fungsi dan peran Institut secara berkelanjutan.

BAB IV

JATIDIRI, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU

Pasal 8

(1)Institut sebagai pengembang sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan berorientasi pada pertanian tropika yang berkelanjutan dan mengakar pada kekayaan alam serta sosial-budaya bangsa Indonesia melalui Tri Darma perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan serta masalah ekologi, ekonomi, sosial-budaya dan kesehatan.
(2)Institut mempunyai visi dan misi, serta lambang, bendera, motto, himne, busana akademik dan cap sebagai atribut jatidirinya yang bentuk dan penggunaannya diatur dan ditetapkan dalam aturan tersendiri.

Pasal 9

Institut berkedudukan dan mempunyai kantor pusat di Bogor.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 1999