DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 1999

Nomor: 61
Tahun: 1999
Ditetapkan: 24 Juni 1999
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan daya guna saing nasional membutuhkan Perguruan Tinggi Negeri sebagai kekuatan moral dalam proses pembangunan masyarakat madani yang lebih demokratis, dan mampu bersaing secara global;
c.bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional Perguruan Tinggi Negeri harus memiliki kemandirian;
d.bahwa sebagian Perguruan Tinggi Negeri telah memiliki kemampuan pengelolaan yang mencukupi untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar;
e.bahwa sehubungan dengan itu perlu dibuka kemungkinan untuk secara selektif mengubah status hukum Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Kitab Undang-undang Hukum Perdata (staatsblad 1847 : 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah;

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BADAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Perguruan Tinggi Negeri adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi;
2.Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk Badan Hukum.
3.Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab untuk mewakili Pemerintah dalam setiap pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada Perguruan Tinggi.
4.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi.

BAB II

SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2

Perguruan Tinggi merupakan badan hukum milik Negara yang bersifat nirlaba.

Pasal 3

Tujuan Perguruan Tinggi adalah :

a.menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau memperkaya khasanahh ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
b.mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
c.mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan modal yang mandiri;
d.mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional.

BAB III

PENETAPAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 4

(1)Perguruan Tinggi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah melalui suatu proses pengkajian yang mendalam atas usulan dan rencana pengembangan yang diajukan oleh Perguruan Tinggi Negeri.
(2)Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
1. a.penetapan Perguruan Tinggi sebagai badan hukum;
2. b.Anggaran Dasar Perguruan Tinggi;
3. c.penunjukkan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah untuk mengawasi pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada Perguruan Tinggi;
4. d.penunjukkan Menteri untuk melaksanakan pembinaan Perguruan Tinggi secara umum.
(3)Prasyarat untuk dapat ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kemampuan;
1. a.menyelenggarakan pendidikan tinggi yang efisien dan berkualitas;
2. b.memenuhi standar minimum kelayakan finansial;
3. c.melaksanakan pengelolaan Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.
(4)Tatacara dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi Negeri untuk menjadi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

KEKAYAAN

Pasal 5

(1)Kekayaan awal Perguruan Tinggi berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.
(2)Besarnya kekayaan awal Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud paa ayat (1) adalah seluruh kekayaan negara yang tertanam pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan, kecuali tanah, yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Keuangan.
(3)Penatausahaan pemisahan kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal Perguruan Tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri Keuangan.
(4)Kekayaan Negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
(5)Hasil pemanfaatan kekayaan berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pendapatan dari Perguruan Tinggi dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi.

BAB V

ANGGARAN DASAR

Pasal 6

(1)Anggaran Dasar Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut :
1. a.nama dan tempat kedudukan Perguruan Tinggi;
2. b.maksud dan tujuan serta lingkup kegiatan Perguruan Tinggi;
3. c.jangka waktu berdirinya Perguruan Tinggi;
4. d.susunan dan tatacara pemilihan Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, dan Pimpinan Perguruan Tinggi;
5. e.tatacara pengelolaan, penguasaan, dan pengawasan.
6. f.Tatacara penyelenggaraan berbagai rapat Pimpinan Perguruan Tinggi, Senat Akademik, Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, dan rapat-rapat dengan Menteri.
(2)Perubahan pada ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 7

(1)Perguruan Tinggi terdiri dari unsur-unsur Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, Pimpinan, Dosen, tenaga administrasi, pustakawan, teknisi, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, dan unsur penunjang.
(2)Unsur pelaksana akademik terdiri dari Fakultas, Jurusan, Lembaga-lemmbaga, Pusat-pusat, dan bentuk lain yang dianggap perlu.
(3)Unsur pelaksana administrasi terdiri dari Biro-biro, Bagian-bagian, dan bentuk lain yang dianggap perlu.
(4)Unsur penunjang tediri darii perpustakaan, laboratorium, bengkel, pusat komputer, kebun percobaan, dab bentuk lain yang dianggap perlu.
(5)Organisasi dan kelembagaan yang dibutuhkan pada suatu Perguruan Tinggi ditetapkan dalam Anggaran Dasar masing-masing.

BAB VII

MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 8

(1)Majelis Wali Amanat adalah organ Perguruan Tinggi yang berfungsi untuk mewakili Pemerintah dan masyarakat.
(2)Majelis Wali Amanat mewakili unsur-unsur :
1. a.Menteri;
2. b.Senat Akademik;
3. c.masyarakat; dan
4. d.Rektor.
(3)Anggota Majelis Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah menerima usulan dari Senat Akademik.
(4)Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Senat Akademik diusulkan oleh Senat Akademik.
(5)Majelis Wali Amanat diketahui oleh salah seorang anggota yang dipilih oleh anggota lainnya.
(6)Rektor merupakan anggota Majelis Wali Amanat yang tidak dapat dipilih sebagai Ketua, dan dalam hal terjadi pemungutan suara tidak memiliki hak suata.
(7)Anggota Majelis Wali Amanat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.
(8)Pembatasan pengangkatan kembali anggota Majelis Wali Amanat ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 9

Majelis Wali Amanat bertugas untuk :

a.menetapkan kebijakan umum Perguruan Tinggi dalam bidang non akademik;
b.mengangkat dan memberhentikan Pimpinan;
c.mengesahkan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran tahunan;
d.melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan Perguruan Tinggi;
e.melakukan penilaian atas kinerja Pimpinan;
f.bersama Pimpinan menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri;
g.memberikan masukan dan pendapat kepada Menteri tentang pengelolaan Perguruan Tinggi.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan daya guna saing nasional membutuhkan Perguruan Tinggi Negeri sebagai kekuatan moral dalam proses pembangunan masyarakat madani yang lebih demokratis, dan mampu bersaing secara global;
c.bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional Perguruan Tinggi Negeri harus memiliki kemandirian;
d.bahwa sebagian Perguruan Tinggi Negeri telah memiliki kemampuan pengelolaan yang mencukupi untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar;
e.bahwa sehubungan dengan itu perlu dibuka kemungkinan untuk secara selektif mengubah status hukum Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Kitab Undang-undang Hukum Perdata (staatsblad 1847 : 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah;

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BADAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Perguruan Tinggi Negeri adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi;
2.Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk Badan Hukum.
3.Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab untuk mewakili Pemerintah dalam setiap pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada Perguruan Tinggi.
4.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi.

BAB II

SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2

Perguruan Tinggi merupakan badan hukum milik Negara yang bersifat nirlaba.

Pasal 3

Tujuan Perguruan Tinggi adalah :

a.menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau memperkaya khasanahh ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
b.mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
c.mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan modal yang mandiri;
d.mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional.

BAB III

PENETAPAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 4

(1)Perguruan Tinggi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah melalui suatu proses pengkajian yang mendalam atas usulan dan rencana pengembangan yang diajukan oleh Perguruan Tinggi Negeri.
(2)Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
1. a.penetapan Perguruan Tinggi sebagai badan hukum;
2. b.Anggaran Dasar Perguruan Tinggi;
3. c.penunjukkan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah untuk mengawasi pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada Perguruan Tinggi;
4. d.penunjukkan Menteri untuk melaksanakan pembinaan Perguruan Tinggi secara umum.
(3)Prasyarat untuk dapat ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kemampuan;
1. a.menyelenggarakan pendidikan tinggi yang efisien dan berkualitas;
2. b.memenuhi standar minimum kelayakan finansial;
3. c.melaksanakan pengelolaan Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.
(4)Tatacara dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi Negeri untuk menjadi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

KEKAYAAN

Pasal 5

(1)Kekayaan awal Perguruan Tinggi berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.
(2)Besarnya kekayaan awal Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud paa ayat (1) adalah seluruh kekayaan negara yang tertanam pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan, kecuali tanah, yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Keuangan.
(3)Penatausahaan pemisahan kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal Perguruan Tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri Keuangan.
(4)Kekayaan Negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
(5)Hasil pemanfaatan kekayaan berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pendapatan dari Perguruan Tinggi dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi.

BAB V

ANGGARAN DASAR

Pasal 6

(1)Anggaran Dasar Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut :
1. a.nama dan tempat kedudukan Perguruan Tinggi;
2. b.maksud dan tujuan serta lingkup kegiatan Perguruan Tinggi;
3. c.jangka waktu berdirinya Perguruan Tinggi;
4. d.susunan dan tatacara pemilihan Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, dan Pimpinan Perguruan Tinggi;
5. e.tatacara pengelolaan, penguasaan, dan pengawasan.
6. f.Tatacara penyelenggaraan berbagai rapat Pimpinan Perguruan Tinggi, Senat Akademik, Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, dan rapat-rapat dengan Menteri.
(2)Perubahan pada ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 7

(1)Perguruan Tinggi terdiri dari unsur-unsur Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, Pimpinan, Dosen, tenaga administrasi, pustakawan, teknisi, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, dan unsur penunjang.
(2)Unsur pelaksana akademik terdiri dari Fakultas, Jurusan, Lembaga-lemmbaga, Pusat-pusat, dan bentuk lain yang dianggap perlu.
(3)Unsur pelaksana administrasi terdiri dari Biro-biro, Bagian-bagian, dan bentuk lain yang dianggap perlu.
(4)Unsur penunjang tediri darii perpustakaan, laboratorium, bengkel, pusat komputer, kebun percobaan, dab bentuk lain yang dianggap perlu.
(5)Organisasi dan kelembagaan yang dibutuhkan pada suatu Perguruan Tinggi ditetapkan dalam Anggaran Dasar masing-masing.

BAB VII

MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 8

(1)Majelis Wali Amanat adalah organ Perguruan Tinggi yang berfungsi untuk mewakili Pemerintah dan masyarakat.
(2)Majelis Wali Amanat mewakili unsur-unsur :
1. a.Menteri;
2. b.Senat Akademik;
3. c.masyarakat; dan
4. d.Rektor.
(3)Anggota Majelis Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah menerima usulan dari Senat Akademik.
(4)Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Senat Akademik diusulkan oleh Senat Akademik.
(5)Majelis Wali Amanat diketahui oleh salah seorang anggota yang dipilih oleh anggota lainnya.
(6)Rektor merupakan anggota Majelis Wali Amanat yang tidak dapat dipilih sebagai Ketua, dan dalam hal terjadi pemungutan suara tidak memiliki hak suata.
(7)Anggota Majelis Wali Amanat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.
(8)Pembatasan pengangkatan kembali anggota Majelis Wali Amanat ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 9

Majelis Wali Amanat bertugas untuk :

a.menetapkan kebijakan umum Perguruan Tinggi dalam bidang non akademik;
b.mengangkat dan memberhentikan Pimpinan;
c.mengesahkan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran tahunan;
d.melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan Perguruan Tinggi;
e.melakukan penilaian atas kinerja Pimpinan;
f.bersama Pimpinan menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri;
g.memberikan masukan dan pendapat kepada Menteri tentang pengelolaan Perguruan Tinggi.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1999

Peraturan turunan (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 154 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 155 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1999

Peraturan turunan (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 154 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 155 Tahun 2000