DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 155 Tahun 2000

Nomor: 155
Tahun: 2000
Ditetapkan: 26 Desember 2000
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Institut Teknologi Bandung telah memiliki kemampuan pengelolaan yang cukup untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggungjawab yang lebih besar;
c.bahwa untuk dapat merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan status hukum Institut Teknologi Bandung sebagai badan hukum milik negara. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860); Memperhatikan : Statuta Institut Teknologi Bandung.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Institut adalah Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi;
2.Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi;
3.Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal maupun pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
5.Wali Amanat adalah organ Institut Teknologi Bandung yang berfungsi mewakili Pemerintah dan masyarakat;
6.Dewan Audit adalah organ Institut Teknologi Bandung secara independen melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;
7.Senat akademik adalah badan normatif tertinggi Institut Teknologi Bandung di bidang akademik yang terdiri dari Rektor, para Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Wakil dosen bukan Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Kepala Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik;
8.Majelis Guru Besar adalah Institut Teknologi Bandung yang berfungsi melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika dalam lingkungan civitas akademika Institut Teknologi Bandung;
9.Rektor adalah Pimpinan Institut Teknologi Bandung yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Institut Teknologi Bandung;
10.Dekan adalah Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Institut Teknologi Bandung yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing;
11.Civitas Akademika adalah masyarakat yang terdiri atas tenaga akademik Institut Teknologi Bandung meliputi tenaga pengajar dan atau peneliti serta mahasiswa Institut Teknologi Bandung.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Institut sebagai badan hukum milik negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
(2)Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi asset dan pegawai institut;
(3)Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan.

BAB III

ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 3

Institut diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kebenaran dan keunggulan ilmiah, budaya dan peradaban;
b.pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
c.kebenaran dan keadilan, demokrasi, kebebasan dan keterbukaan, hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, dan kebhinekaan;
d.pengalaman kemitraan dan kesederajatan.

Pasal 4

Institut sebagai badan hukum milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan hukum yang bersifat nirlaba.

Pasal 5

(1)Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis penelitian, institut memandu perkembangan dan perubahan yang dilakukan masyarakat melalui kegiatan utama, yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang inovatif, bermutu, dan tanggap terhadap perkembangan dan tantangan lokal maupun global;
(2)Sesuai dengan lingkup visi dan misinya, institut menjalin kerja sama dengan berbagai pihak;
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi penelitian, pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, serta penggalangan dana;

Pasal 6

Pendidikan yang diselenggarakan oleh institut merupakan program paripurna yang terdiri atas program pendidikan akademik, program pendidikan profesi, dan program pendidikan berkelanjutan.

Pasal 7

Penelitian diselenggarakan dalam rangka pendidikan dan pembelajaran, penemuan, dan penambahan khasanah keilmuan, inovasi dalam rangka pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan.

Pasal 8

Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara melembaga sebagai perwujudan tanggung jawab sosial.

Pasal 9

Penggalangan dana merupakan kegiatan pendukung yang diusahakan secara melembaga untuk mendukung terselenggaranya kegiatan akademik dan dilakukan secara terpisah serta tidak mengganggu kegiatan akademik.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Institut Teknologi Bandung telah memiliki kemampuan pengelolaan yang cukup untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggungjawab yang lebih besar;
c.bahwa untuk dapat merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan status hukum Institut Teknologi Bandung sebagai badan hukum milik negara. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860); Memperhatikan : Statuta Institut Teknologi Bandung.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Institut adalah Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi;
2.Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi;
3.Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal maupun pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
5.Wali Amanat adalah organ Institut Teknologi Bandung yang berfungsi mewakili Pemerintah dan masyarakat;
6.Dewan Audit adalah organ Institut Teknologi Bandung secara independen melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;
7.Senat akademik adalah badan normatif tertinggi Institut Teknologi Bandung di bidang akademik yang terdiri dari Rektor, para Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Wakil dosen bukan Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Kepala Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik;
8.Majelis Guru Besar adalah Institut Teknologi Bandung yang berfungsi melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika dalam lingkungan civitas akademika Institut Teknologi Bandung;
9.Rektor adalah Pimpinan Institut Teknologi Bandung yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Institut Teknologi Bandung;
10.Dekan adalah Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Institut Teknologi Bandung yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing;
11.Civitas Akademika adalah masyarakat yang terdiri atas tenaga akademik Institut Teknologi Bandung meliputi tenaga pengajar dan atau peneliti serta mahasiswa Institut Teknologi Bandung.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Institut sebagai badan hukum milik negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
(2)Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi asset dan pegawai institut;
(3)Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan.

BAB III

ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 3

Institut diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kebenaran dan keunggulan ilmiah, budaya dan peradaban;
b.pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
c.kebenaran dan keadilan, demokrasi, kebebasan dan keterbukaan, hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, dan kebhinekaan;
d.pengalaman kemitraan dan kesederajatan.

Pasal 4

Institut sebagai badan hukum milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan hukum yang bersifat nirlaba.

Pasal 5

(1)Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis penelitian, institut memandu perkembangan dan perubahan yang dilakukan masyarakat melalui kegiatan utama, yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang inovatif, bermutu, dan tanggap terhadap perkembangan dan tantangan lokal maupun global;
(2)Sesuai dengan lingkup visi dan misinya, institut menjalin kerja sama dengan berbagai pihak;
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi penelitian, pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, serta penggalangan dana;

Pasal 6

Pendidikan yang diselenggarakan oleh institut merupakan program paripurna yang terdiri atas program pendidikan akademik, program pendidikan profesi, dan program pendidikan berkelanjutan.

Pasal 7

Pasal 8

Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara melembaga sebagai perwujudan tanggung jawab sosial.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 1999