DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1971

Nomor: 16
Tahun: 1971
Ditetapkan: 19 Maret 1971
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Bhinneka Kimia Farma" menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

BAB I

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

(1)Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Bhinneka Kimia Farma" selanjutnya disebut P.N. Farmasi "Kimia Farma" yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 4), dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2904).
(2)Dengan dialihkannya bentuk P.N. Farmasi "Kimia Farma" menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, P.N. Farmasi "Kimia Farma" dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut.
(3)Semua hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran P.N. Farmasi "Kimia Farma" sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat
(2)pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 2

(1)Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada ayat(1)Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam P.N. Farmasi "Kimia Farma" sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2)Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini terbagi atas saham prioritas dan saham biasa, dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
(3)Neraca pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 3

Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada ayat (1) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847: 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirobah dan ditambah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2894).

Pasal 4

(1)Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
(2)Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dengan disertai hak-substitusi kepada Menteri Kesehatan, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
(3)Kepada Menteri Kesehatan diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut-serta mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2894).

Pasal 5

Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) serta dibubarkannya P.N. Farmasi "Kimia Farma" sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor3 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 4) dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 19 Maret 1971. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal T.N.I. Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 19 Maret 1971. Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH Letnan Jenderal T.N.I. Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1971/18

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Bhinneka Kimia Farma" menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

BAB I

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

(1)Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Bhinneka Kimia Farma" selanjutnya disebut P.N. Farmasi "Kimia Farma" yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 4), dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2904).
(2)Dengan dialihkannya bentuk P.N. Farmasi "Kimia Farma" menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, P.N. Farmasi "Kimia Farma" dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut.
(3)Semua hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran P.N. Farmasi "Kimia Farma" sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat
(2)pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 2

(1)Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada ayat(1)Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam P.N. Farmasi "Kimia Farma" sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2)Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini terbagi atas saham prioritas dan saham biasa, dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
(3)Neraca pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 3

Pasal 4

(1)Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
(2)Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dengan disertai hak-substitusi kepada Menteri Kesehatan, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
(3)Kepada Menteri Kesehatan diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut-serta mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2894).

Pasal 5

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1971

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 2

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 2

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2001