Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1969
- Nomor
- 3
- Tahun
- 1969
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
MEMUTUSKAN: Mencabut:
No. 39425/BPU/Kab/65 dan No. 7009/ BPU/Kab/67;
29265/BPU/Kab/65;
Menetapkan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Bhinneka Kimia Farma." BAB I. PELEBURAN DAN PENDIRIAN Pasal 1.
90);
9224/BPU/Kab/65, No. 29265/BPU/Kab/65, No. 39425/BPU/Kab/65 dan No. 7009/BPU/Kab/67;
Farmasi "KIMIA FARMA."
BAB II. KETENTUAN UMUM. Pasal 2. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: a."Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia; b."Menteri" ialah Menteri Kesehatan Republik Indonesia; c."Perusahaan" ialah P.N. Farmasi "KIMIA FARMA"; d."Direksi" ialah Direksi Perusahaan. BAB III. ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN BAGIAN KESATU UMUM Pasal 3.
Pasal 4. Perusahaan dan Direksi berpusat serta berdomisili di Jakarta, dan dapat mempunyai kantor cabang dan perwakilan di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan di luar negeri dengan persetujuan Presiden. TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA PERUSAHAAN Pasal 5.
BAGIAN KEDUA MODAL PERUSAHAAN Pasal 6.
BAGIAN KETIGA PIMPINAN PERUSAHAAN Pasal 7.
Pasal 8.
a.atas permintaan sendiri; b.karena tindakan yang merugikan Perusahaan; c.karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara; d.karena meninggal dunia.
Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian berdasarkan ayat (2) sub-sub b dan c pasal ini, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, terkecuali apabila untuk keputusan pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (3) pasal ini diperlukan vonnis pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Pasal 9.
Pasal 10.
BAGIAN KEEMPAT PENGAWASAN Pasal 12.
BAGIAN KELIMA TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI Pasal 13.
BAGIAN KEENAM KEUANGAN DAN KEGIATAN PERUSAHAAN TAHUN BUKU Pasal 14. Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim. ANGGARAN PERUSAHAAN Pasal 15.
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN Pasal 16. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 17.
Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN Pasal 18.
a.Dana Pembangunan Semesta sebesar 25% (duapuluh lima perseratus); b.Dana Rehabilitasi/Perkembangan Perusahaan 30% (tigapuluh perseratus); c.Cadangan umum sebesar 20% (duapuluh perseratus) sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah 2 (dua) kali modal perusahaan; dan untuk ganti rugi sebesar 3% (tiga perseratus) sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, dan jasa produksi, yang jumlah prosentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh Menteri.
BAGIAN KETUJUH KEPEGAWAIAN Pasal 19. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja (karyawan) Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang ditentukan oleh Menteri berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. BAGIAN KEDELAPAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN Pasal 20.
KETENTUAN PENUTUP Pasal 21. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri. Pasal 22. Peraturan Pemerintah ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma" atau disingkat P.N. Farmasi "Kimia Farma." Pasal 23. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 1969 Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 1969 Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH Mayor Jenderal TNI -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1969/4
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)