DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1992

Nomor: 16
Tahun: 1992
Ditetapkan: 4 April 1992
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 10 (SEPULUH) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI, BLORA, TEMANGGUNG, PURBALINGGA, GROBOGAN, BREBES, WO- NOGIRI, DAN CILACAP DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Pasal 1

(1)Membentuk Kecamatan Trangkil di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Trangkil;
2. b.Desa Kajar;
3. c.Desa Karanglegi;
4. d.Desa Pasucen;
5. e.Desa Ketanen;
6. f.Desa Tegalharjo;
7. g.Desa Mojoagung;
8. h.Desa Karangwage;
9. i.Desa Rejoagung;
10. j.Desa Kradan;
11. k.Desa Kadilangu;
12. l.Desa Tlutup;
13. m.Desa Kertomulyo;
14. n.Desa Guyangan;
15. o.Desa Sambilawang;
16. p.Desa Asempapan.
(2)Wilayah Kecamatan Trangkil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wedarijaksa.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Trangkil maka wilayah Kecamatan Wedarijaksa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Trangkil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

(1)Membentuk Kecamatan Japah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Japah;
2. b.Desa Pengkolrejo;
3. c.Desa Bogorejo;
4. d.Desa Ngiyono;
5. e.Desa Sumberejo;
6. f.Desa Wotbakah;
7. g.Desa Harjowinangun;
8. h.Desa Ngrambitan;
9. i.Desa Padaan;
10. j.Desa Tengger;
11. k.Desa Beganjing;
12. l.Desa Bogem;
13. m.Desa Tlogowungu;
14. n.Desa Dologan;
15. o.Desa Ngapus;
16. p.Desa Krocok;
17. q.Desa Kalinanas;
18. r.Desa Gaplokan.
(2)Wilayah Kecamatan Japah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngawen.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Japah, maka wilayah Kecamatan Ngawen dikurangi dengan wilayah Kecamatan Japah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

(1)Membentuk Kecamatan Bogorejo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Jurangjero;
2. b.Desa Sarirejo;
3. c.Desa Karanganyar;
4. d.Desa Nglengkir;
5. e.Desa Gandu;
6. f.Desa Sendangrejo;
7. g.Desa Gayam;
8. h.Desa Gembol;
9. i.Desa Tempurejo;
10. j.Desa Bogorejo;
11. k.Desa Prantaan;
12. l.Desa Jeruk;
13. m.Desa Gombang;
14. n.Desa Karang.
(2)Wilayah Kecamatan Bogorejo sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jepon.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Bogorejo maka wilayah Kecamatan Jepon dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bogorejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

(1)Membentuk Kecamatan Kranggan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Kranggan;
2. b.Desa Badran;
3. c.Desa Bengkal;
4. d.Desa Pare;
5. e.Desa Nguwet;
6. f.Desa Ngropoh;
7. g.Desa Pendowo;
8. h.Desa Sanggrahan;
9. i.Desa Klepu;
10. j.Desa Kemloko;
11. k.Desa Gentan;
  1. 1.Desa Kramat;
12. m.Desa Purwosari;
(2)Wilayah Kecamatan Kranggan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Temanggung.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Kranggan maka wilayah Kecamatan Temanggung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kranggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

(1)Membentuk Kecamatan Bojongsari di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Bumisari;
2. b.Desa Pekalongan;
3. c.Desa Metenggeng;
4. d.Desa Pagedangan;
5. e.Desa Beji;
6. f.Desa Kajangan;
7. g.Desa Karangbanjar;
8. h.Desa Brobot;
9. i.Desa Galuh;
10. j.Desa Gembong;
11. k.Desa Bojongsari;
  1. 1.Desa Patemon;
12. m.Desa Banjaran.
(2)Wilayah Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kutasari.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Bojongsari maka wilayah Kecamatan Kutasari dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1)Membentuk Kecamatan Tanggungharjo di wilayah Kabupaten Dae-rah Tingkat II Grobogan yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Padang;
2. b.Desa Brabo;
3. c.Desa Tanggungharjo;
4. d.Desa Ringinpitu;
5. e.Desa Sugihmanik;
6. f.Desa Kaliwenang;
7. g.Desa Mrisi;
8. h.Desa Ngambakrejo;
9. i.Desa Kapung.
(2)Wilayah Kecamatan Tanggungharjo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kedungjati.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Tanggungharjo maka wilayah Kecamatan Kedungjati dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tanggungharjo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

(1)Membentuk Kecamatan Songgom di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Songgom;
2. b.Desa Jatirokeh;
3. c.Desa Cenang;
4. d.Desa Wanatawang;
5. e.Desa Wanacala;
6. f.Desa Karangsembung;
7. g.Desa Dukuhmaja.
(2)Wilayah Kecamatan Songgom sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jatibarang.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Songgom maka wilayah Kecamatan Jatibarang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Songgom sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

(1)Membentuk Kecamatan Karang Tengah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Temboro;
2. b.Desa Karang Tengah;
3. c.Desa Ngambarsari;
4. d.Desa Purwoharjo;
5. e.Desa Jeblogan.
(2)Wilayah Kecamatan Karang Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Batuwarno.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Karang Tengah maka wilayah Kecamatan Batuwarno dikurangi dengan wilayah Kecamatan Karang Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

(1)Membentuk Kecamatan Cipari di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Cipari;
2. b.Desa Mulyadadi;
3. c.Desa Ciguru;
4. d.Desa Mekarsari;
5. e.Desa Pegadingan;
6. f.Desa Serang;
7. g.Desa Karangreja;
8. h.Desa Kutasari;
9. i.Desa Caruy;
10. j.Desa Segaralangu.
(2)Wilayah Kecamatan Cipari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sidareja.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Cipari maka wilayah Kecamatan Sidareja dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cipari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

Pasal 1

(1)Membentuk Kecamatan Trangkil di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Trangkil;
2. b.Desa Kajar;
3. c.Desa Karanglegi;
4. d.Desa Pasucen;
5. e.Desa Ketanen;
6. f.Desa Tegalharjo;
7. g.Desa Mojoagung;
8. h.Desa Karangwage;
9. i.Desa Rejoagung;
10. j.Desa Kradan;
11. k.Desa Kadilangu;
12. l.Desa Tlutup;
13. m.Desa Kertomulyo;
14. n.Desa Guyangan;
15. o.Desa Sambilawang;
16. p.Desa Asempapan.
(2)Wilayah Kecamatan Trangkil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wedarijaksa.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Trangkil maka wilayah Kecamatan Wedarijaksa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Trangkil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

(1)Membentuk Kecamatan Japah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Japah;
2. b.Desa Pengkolrejo;
3. c.Desa Bogorejo;
4. d.Desa Ngiyono;
5. e.Desa Sumberejo;
6. f.Desa Wotbakah;
7. g.Desa Harjowinangun;
8. h.Desa Ngrambitan;
9. i.Desa Padaan;
10. j.Desa Tengger;
11. k.Desa Beganjing;
12. l.Desa Bogem;
13. m.Desa Tlogowungu;
14. n.Desa Dologan;
15. o.Desa Ngapus;
16. p.Desa Krocok;
17. q.Desa Kalinanas;
18. r.Desa Gaplokan.
(2)Wilayah Kecamatan Japah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngawen.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Japah, maka wilayah Kecamatan Ngawen dikurangi dengan wilayah Kecamatan Japah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

(1)Membentuk Kecamatan Bogorejo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Jurangjero;
2. b.Desa Sarirejo;
3. c.Desa Karanganyar;
4. d.Desa Nglengkir;
5. e.Desa Gandu;
6. f.Desa Sendangrejo;
7. g.Desa Gayam;
8. h.Desa Gembol;
9. i.Desa Tempurejo;
10. j.Desa Bogorejo;
11. k.Desa Prantaan;
12. l.Desa Jeruk;
13. m.Desa Gombang;
14. n.Desa Karang.
(2)Wilayah Kecamatan Bogorejo sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jepon.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Bogorejo maka wilayah Kecamatan Jepon dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bogorejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

(1)Membentuk Kecamatan Kranggan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Kranggan;
2. b.Desa Badran;
3. c.Desa Bengkal;
4. d.Desa Pare;
5. e.Desa Nguwet;
6. f.Desa Ngropoh;
7. g.Desa Pendowo;
8. h.Desa Sanggrahan;
9. i.Desa Klepu;
10. j.Desa Kemloko;
11. k.Desa Gentan;
  1. 1.Desa Kramat;
12. m.Desa Purwosari;
(2)Wilayah Kecamatan Kranggan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Temanggung.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Kranggan maka wilayah Kecamatan Temanggung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kranggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

(1)Membentuk Kecamatan Bojongsari di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Bumisari;
2. b.Desa Pekalongan;
3. c.Desa Metenggeng;
4. d.Desa Pagedangan;
5. e.Desa Beji;
6. f.Desa Kajangan;
7. g.Desa Karangbanjar;
8. h.Desa Brobot;
9. i.Desa Galuh;
10. j.Desa Gembong;
11. k.Desa Bojongsari;
  1. 1.Desa Patemon;
12. m.Desa Banjaran.
(2)Wilayah Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kutasari.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Bojongsari maka wilayah Kecamatan Kutasari dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1)Membentuk Kecamatan Tanggungharjo di wilayah Kabupaten Dae-rah Tingkat II Grobogan yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Padang;
2. b.Desa Brabo;
3. c.Desa Tanggungharjo;
4. d.Desa Ringinpitu;
5. e.Desa Sugihmanik;
6. f.Desa Kaliwenang;
7. g.Desa Mrisi;
8. h.Desa Ngambakrejo;
9. i.Desa Kapung.
(2)Wilayah Kecamatan Tanggungharjo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kedungjati.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Tanggungharjo maka wilayah Kecamatan Kedungjati dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tanggungharjo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

(1)Membentuk Kecamatan Songgom di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Songgom;
2. b.Desa Jatirokeh;
3. c.Desa Cenang;
4. d.Desa Wanatawang;
5. e.Desa Wanacala;
6. f.Desa Karangsembung;
7. g.Desa Dukuhmaja.
(2)Wilayah Kecamatan Songgom sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jatibarang.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Songgom maka wilayah Kecamatan Jatibarang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Songgom sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

(1)Membentuk Kecamatan Karang Tengah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Temboro;
2. b.Desa Karang Tengah;
3. c.Desa Ngambarsari;
4. d.Desa Purwoharjo;
5. e.Desa Jeblogan.
(2)Wilayah Kecamatan Karang Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Batuwarno.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Karang Tengah maka wilayah Kecamatan Batuwarno dikurangi dengan wilayah Kecamatan Karang Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

(1)Membentuk Kecamatan Cipari di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Cipari;
2. b.Desa Mulyadadi;
3. c.Desa Ciguru;
4. d.Desa Mekarsari;
5. e.Desa Pegadingan;
6. f.Desa Serang;
7. g.Desa Karangreja;
8. h.Desa Kutasari;
9. i.Desa Caruy;
10. j.Desa Segaralangu.
(2)Wilayah Kecamatan Cipari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sidareja.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Cipari maka wilayah Kecamatan Sidareja dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cipari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1992

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974