Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1980
- Nomor
- 17
- Tahun
- 1980
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
BAB II PERUBAHAN BATAS WILAYAH
BAB II
(i) Nagari/Kampung Koto Tangah. (ii) Nagari/Kampung Nanggalo;
(i) Nagari/Kampung Pauh IX (ii) Nagari/Kampung Pauh V. (iii) Nagari/Kampung Limau Manis ;
(i) Nagari/Kampung Nau XX. (ii) Nagari/Kampung Lubuk Kilangan. (iii) Nagari/Kampung Teluk Kabung.
Untuk terwujudnya tertib Pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang dibagi dalam 11 (sebelas) Kecamatan yaitu :
Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Belakang Tangsi dan meliputi Kampung/Nagari (Wilayah Kotamadya Padang Lama) yang mencakup Kampung/Nagari:
Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Andalas Marapalam dan meliputi Kampung/Nagari (Wilayah Kotamadya Padang Lama) yang mencakup Kampung/Nagari :
Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Ulak Karang dan meliputi Kampung/Nagari (Wilayah Kotamadya Padang Lama) yang mencakup Kampung/Nagari :
Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Nanggalo dan meliputi Kampung Nagari yang mencakup Kampung /Nagari : Nanggalo;
Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Lubuk Begalung dan meliputi Kampung/Nagari yang mencakup Kampung/Nagari : Nau XX;
Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Indarung dan meliputi Kampung/Nagari yang mencakup Kampung/Nagari : Lubuk Kilangan;
Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Teluk Kabung dan meliputi Kampung/Nagari :
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan yang mengatur batas- batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Hal-hal yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 1980 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA SUDHARMONO, SH. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1980 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman, yang meliputi sebagian dari 3 (tiga) Kecamatan, terdiri dari 9 (sembilan) Nagari/Kampung. Pemisahan Nagari/Kampung yang dimaksud diatas dari Kabupaten yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, telah disetujui oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam :
Selain daripada itu masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, hutang-hutang, barang-barang inventaris dan lain-lain diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian tersebut selanjutnya dilaporkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat kepada Menteri Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas
Cukup jelas
Membuka PDF…