Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang No. 4 Tahun 2015
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 107
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2
04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALIKOTA PADANG
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
BAB I
Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:
4
atautanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan danatau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Pemberian kartu tanda daftar dan IUJK berdasarkan pada asas :
5
Maksud disusunnya peraturan daerah ini untuk melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, penertiban dan pengaturan pelaksanaan pemberian Kartu Tanda Daftar dan IUJK.
Peraturan daerah ini bertujuan untuk :
BAB III JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI Bagian Kesatu Jenis Usaha Jasa Konstruksi
BAB III
Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari :
Usaha jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
Usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memberikan layanan jasapelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian dari kegiatan mulai dari pekerjaan lapangan sampai dengan penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
Usaha jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf c memberikan layanan jasapengawasan baik keseluruhan atau sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi. 6
Bagian Kedua Bentuk Usaha Jasa Konstruksi
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen