Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2005
- Nomor
- 17
- Tahun
- 2005
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Mengingat : . . . Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), diubah sebagai berikut:
”Pasal 4
”Pasal 6 KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban:
”Pasal 33
”Pasal 38
“Pasal 64
“Pasal 78
“Pasal 149
Pasal II . . . Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27April 2005 MENTERI SEKRETARIS NEGARA Selaku MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM, ttd YUSRIL IHZA MAHENDRA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 39 Salinan sesuai dengan aslinya Deputi sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lambock V.Nahattands PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH I. UMUM Ketentuan dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Nomor 005/PUU-III/2005. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai implikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; Selain dari pada itu beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebelum dinyatakan ketentuan beberapa Pasalnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah konstitusi dan belum diubah; Dengan . . . Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 perlu disesuaikan dengan beberapa perubahan. Perubahan tersebut dilakukan juga guna mengantisipasi terjadinya bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Karena itu di dalam perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ini diatur mengenai ketentuan penundaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta mekanisme penundaannya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas Angka 2
Cukup Jelas Angka 3
Cukup jelas Angka 4
Cukup jelas Angka 5 . . . Angka 5
Ayat (1) Huruf a Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup. Huruf b Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup. Huruf c Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA/ sederajat yang dibuktikan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Huruf d Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir. Huruf e . . . Huruf e Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah. Huruf f Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri. Huruf g Tidak sedang dicabut hak pilihnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri. Huruf h Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya, dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan harus dengan memiliki kartu tanda penduduk daerah yang bersangkutan. Huruf i . . . Huruf i Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia mengumumkan daftar kekayaan pribadi melalui media massa yang ada di daerah setempat, yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas segel dan atau surat keterangan. Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Huruf l Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian. Huruf m Cukup jelas Huruf n Daftar riwayat hidup dalam ketentuan ini dibuat dengan sejujur-jujurnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Huruf o . . . Huruf o Bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan di daerah yang sama atau daerah lain dan perhitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Huruf p Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Bahwa laporan kekayaan yang dibuat oleh pasangan calon dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui KPUD dan selanjutnya KPUD meneruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g . . . Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Huruf i Cukup Jelas Huruf j Cukup Jelas Huruf k Cukup Jelas Huruf l Cukup Jelas Huruf m Cukup Jelas Huruf n Cukup Jelas Huruf o Cukup Jelas Huruf p Cukup Jelas Huruf q Pas foto yang terbaru dan sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan, seperti berjilbab atau berpeci. Angka 6 . . . Angka 6
Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri dari jabatannya, apabila terpilih berlaku bagi jabatan/pengurus perusahaan swasta maupun milik negara/daerah atau organ yayasan bidang apapun, advokat, atau profesi bidang lainnya. Huruf f Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri bagi jabatan struktural atau fungsional yang disampaikan kepada atasan langsung untuk dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i . . . Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Angka 7
Cukup jelas Angka 8
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud “hari yang diliburkan” dalam ketentuan ini adalah hari libur untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul KPUD Provinsi melalui Gubernur, dan hari libur untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan oleh Gubernur atas usul KPUD Kabupaten/Kota melalui Bupati atau Walikota. Ayat (4) . . . Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Angka 9
Cukup jelas Angka 10
Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4494
Membuka PDF…