DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2012

Nomor: 78
Tahun: 2012
Ditetapkan: 5 Oktober 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta , perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perub ahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ten tang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Menimbang PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANPEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN2012 TENTANG PERUBAHANKEEMPATATAS PERATURANPEMERINTAHNOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANGPEMILIHAN,PENGESAHANPENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALADAERAHDANWAKILKEPALADAERAH .. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan. Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ' 4480) yang telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah:

a.Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
b.Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
c.Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); diubah sebagai berikut:
1. 1.Di antara ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 102A dan Pasal 102B yang berbunyi sebagai berikut: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURANPEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAHDANWAKILKEPALADAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN:
2. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ten tang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Agar ... PasallI Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tata cara pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102B ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 103

2.Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Pelantikan Gubernur dan Zatau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A ayat (1) atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A ayat (2), tidak dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat istimewa.
(2)Pelantikan Gubernur darr/ atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A ayat (3), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat istimewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gubemur Istimewa Presiden.
(3)Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dari / atau Wakil Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Presiden.
(2)Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan danj atau Wakil Gubernur Daerah Yogyakarta dilakukan oleh Wakil
(1)Pelantikan Gubernur dan zatau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Pasall02A , ' Pasal 102B sesuai dengan aslinya A~~~~~r SEKRETARIAT NEGARA RI ti Perundang-undangan Kesejahteraan Rakyat, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 184 AMIR SYAMSUDIN ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah In! dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ttd. II. PASAL... I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 45 ayat (2) huruf 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pelantikan Gubernur dan / atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Presiden, dan apabila Presiden berhalangan, maka pelantikan Gubemur dan Zatau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Wakil Presiden. Selanjutnya, apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, maka pelantikan Gubernur darr/ atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Sesuai ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden yang dilaksanakan di gedung DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu. Dalam hal Gubernur darr/atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilantik oleh Presiden atau Wakil Presiden, maka ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut tidak dapat diberlakukan, mengingat pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait dengan tata cara pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah. PENJELASAN ATAS PERATURANPEMERINTAHREPUBLIKINDONESIA NOMOR78 TAHUN2012 TENTANG PERUBAHANKEEMPATATAS PERATURANPEMERINTAHNOMOR6 TAHUN2005 TENTANGPEMILIHAN,PENGESAHANPENGANGKATAN, DANPEMBERHENTIANKEPALADAERAHDANWAKILKEPALADAERAH TAMBAHANLEMBARANNEGARAREPUBLIKINDONESIANOMOR5344 Pasal II Cukup jelas. Angka 2

Pasal 103

Cukup jelas. PasalI Angka 1 Pasal 102A Cukup jelas. Pasal 102B Ayat (1) Dalam pelaksanaan pelantikan Gubernur danjatau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Presiden atau Wakil Presiden, tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Ayat (2) Cukup jelas. II. PASALDEMI PASAL

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta , perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

a.Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
b.Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
c.Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); diubah sebagai berikut:
1. 1.Di antara ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 102A dan Pasal 102B yang berbunyi sebagai berikut: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURANPEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAHDANWAKILKEPALADAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN:
2. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ten tang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Agar ... PasallI Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tata cara pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102B ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 103

2.Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Pelantikan Gubernur dan Zatau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A ayat (1) atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A ayat (2), tidak dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat istimewa.
(2)Pelantikan Gubernur darr/ atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A ayat (3), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat istimewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gubemur Istimewa Presiden.
(3)Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dari / atau Wakil Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Presiden.
(2)Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan danj atau Wakil Gubernur Daerah Yogyakarta dilakukan oleh Wakil
(1)Pelantikan Gubernur dan zatau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Pasall02A , ' Pasal 102B sesuai dengan aslinya A~~~~~r SEKRETARIAT NEGARA RI ti Perundang-undangan Kesejahteraan Rakyat, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 184 AMIR SYAMSUDIN ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah In! dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ttd. II. PASAL... I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 45 ayat (2) huruf 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pelantikan Gubernur dan / atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Presiden, dan apabila Presiden berhalangan, maka pelantikan Gubemur dan Zatau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Wakil Presiden. Selanjutnya, apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, maka pelantikan Gubernur darr/ atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Sesuai ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden yang dilaksanakan di gedung DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu. Dalam hal Gubernur darr/atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilantik oleh Presiden atau Wakil Presiden, maka ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut tidak dapat diberlakukan, mengingat pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait dengan tata cara pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah. PENJELASAN ATAS PERATURANPEMERINTAHREPUBLIKINDONESIA NOMOR78 TAHUN2012 TENTANG PERUBAHANKEEMPATATAS PERATURANPEMERINTAHNOMOR6 TAHUN2005 TENTANGPEMILIHAN,PENGESAHANPENGANGKATAN, DANPEMBERHENTIANKEPALADAERAHDANWAKILKEPALADAERAH TAMBAHANLEMBARANNEGARAREPUBLIKINDONESIANOMOR5344 Pasal II Cukup jelas. Angka 2

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 103

Pasal 103

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 103

Pasal 103

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 8 Tahun 2015