Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2012
- Nomor
- 78
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perub ahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ten tang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Menimbang PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANPEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN2012 TENTANG PERUBAHANKEEMPATATAS PERATURANPEMERINTAHNOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANGPEMILIHAN,PENGESAHANPENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALADAERAHDANWAKILKEPALADAERAH .. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan. Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ' 4480) yang telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah:
diubah sebagai berikut:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURANPEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAHDANWAKILKEPALADAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN:
Agar ... PasallI Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tata cara pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102B ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.
Gubemur Istimewa Presiden.
Presiden.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah In! dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ttd. II. PASAL... I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 45 ayat (2) huruf 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pelantikan Gubernur dan / atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Presiden, dan apabila Presiden berhalangan, maka pelantikan Gubemur dan Zatau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Wakil Presiden. Selanjutnya, apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, maka pelantikan Gubernur darr/ atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Sesuai ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden yang dilaksanakan di gedung DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu. Dalam hal Gubernur darr/atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilantik oleh Presiden atau Wakil Presiden, maka ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut tidak dapat diberlakukan, mengingat pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait dengan tata cara pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah. PENJELASAN ATAS PERATURANPEMERINTAHREPUBLIKINDONESIA NOMOR78 TAHUN2012 TENTANG PERUBAHANKEEMPATATAS PERATURANPEMERINTAHNOMOR6 TAHUN2005 TENTANGPEMILIHAN,PENGESAHANPENGANGKATAN, DANPEMBERHENTIANKEPALADAERAHDANWAKILKEPALADAERAH TAMBAHANLEMBARANNEGARAREPUBLIKINDONESIANOMOR5344 Pasal II Cukup jelas. Angka 2
Cukup jelas. PasalI Angka 1 Pasal 102A Cukup jelas. Pasal 102B Ayat (1) Dalam pelaksanaan pelantikan Gubernur danjatau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Presiden atau Wakil Presiden, tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Ayat (2) Cukup jelas. II. PASALDEMI PASAL
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)