Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1991
- Nomor
- 18
- Tahun
- 1991
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 28
menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai konversi hak-hak atas tanah menurut hukum yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 menjadi hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria dengan memperhatikan hak-hak perorangan atas tanah yang bersangkutan.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
3084);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2555); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN KONVERSI HAK ATAS TANAH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
BAB II KETENTUAN KONVERSI Bagian Pertama Hak atas Tanah yang Diberikan oleh Pemerintah Portugis
BAB II
Hak atas tanah yang pemegangnya lnstansi Pemerintah Portugis atau badan hukum publik lainnya yang ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara. Bagian Kedua Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat
KETENTUAN PERALIHAN
Semua perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak atas tanah atau membebani tanah dengan hak tanggungan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diakui dan dapat diterima untuk pendaftaran hak sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.
Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur tanah yang belum dibebani hak menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IV
Pemilikan tanah pertanian akibat pelaksanaan ketentuan konversi dalam Peraturan Pemerintah ini yang bertentangan dengan ketentuan mengenai maksimum luas penguasaan tanah atau pemilikan tanah secara guntai (absentee) harus diakhiri dalam waktu 1 tahun terhitung mulai ditetapkannya batas luas maksimum penguasaan tanah untuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menurut Undang-undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)