DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2014

Nomor: 18
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5060); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA SENSOR FILM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
2.Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.
3.Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi film.
4.Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disingkat LSF adalah lembaga yang melakukan penyensoran setiap film dan iklan film.
5.Pertunjukan Film adalah pemutaran dan/atau penayangan film yang diperuntukkan kepada umum melalui berbagai media.
6.Kode Etik adalah norma yang memuat standar moral dan perilaku anggota LSF dan tenaga sensor.
7.Tenaga Sensor adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang penyensoran.
8.Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kebudayaan.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

(1)Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.
(2)Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk film cerita atau film noncerita.
(3)Iklan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk poster, stillphoto, slide, klise, trailer, banner, pamflet, brosur, baliho, spanduk, folder, plakat, dan sarana publikasi dan promosi lainnya.
(4)Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup film iklan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah membentuk LSF untuk melakukan penyensoran film dan iklan film.
(2)LSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat tetap dan independen yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
(3)LSF berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 4

. . .

Pasal 4

(1)LSF dapat membentuk perwakilan di ibukota provinsi.
(2)Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh LSF.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi LSF terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.wakil ketua merangkap anggota;
3. c.anggota; dan
4. d.sekretaris bukan anggota.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pimpinan sekretariat LSF.
(3)Ketua dan wakil ketua dipilih oleh dan dari anggota LSF.

Pasal 6

LSF mempunyai tugas :

a.melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan
b.melakukan . . .
b.melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LSF mempunyai fungsi:

a.perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia;
b.penyusunan pedoman penerbitan dan pembatalan surat tanda lulus sensor;
c.sosialisasi secara intensif pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film dan iklan film agar dapat menghasilkan film dan iklan film yang bermutu;
d.pemberian kemudahan masyarakat dalam memilih dan menikmati pertunjukan film dan iklan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film;
e.pembantuan pemilik film dan iklan film dalam memberi informasi yang benar dan lengkap kepada masyarakat agar dapat memilih dan menikmati film yang bermutu; dan
f.pemantauan apresiasi masyarakat terhadap film dan iklan film yang diedarkan, dipertunjukkan dan menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan/atau disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pengambilan kebijakan kearah pengembangan perfilman di Indonesia.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

LSF mempunyai wewenang :

a.penentuan penggolongan usia penonton;
b.pengembalian film dan iklan film yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran untuk diperbaiki oleh pemillik film dan iklan film;
c.penyensoran ulang (re-censor) film dan iklan film yang sudah diperbaiki oleh pemilik film dan iklan film sesuai pedoman dan kriteria penyensoran;
d.pemberian surat tanda lulus sensor yang dibubuhkan untuk setiap kopi-jadi film dan iklan film yang dinyatakan telah lulus sensor;
e.pembatalan surat tanda lulus sensor;
f.pengusulan sanksi administratif kepada Pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perfilman; dan
g.pelaporan kegiatan sensor film dan iklan film baik yang lulus dan yang tidak lulus sensor kepada Presiden melalui Menteri secara periodik.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5060); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA SENSOR FILM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
2.Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.
3.Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi film.
4.Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disingkat LSF adalah lembaga yang melakukan penyensoran setiap film dan iklan film.
5.Pertunjukan Film adalah pemutaran dan/atau penayangan film yang diperuntukkan kepada umum melalui berbagai media.
6.Kode Etik adalah norma yang memuat standar moral dan perilaku anggota LSF dan tenaga sensor.
7.Tenaga Sensor adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang penyensoran.
8.Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kebudayaan.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

(1)Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.
(2)Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk film cerita atau film noncerita.
(3)Iklan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk poster, stillphoto, slide, klise, trailer, banner, pamflet, brosur, baliho, spanduk, folder, plakat, dan sarana publikasi dan promosi lainnya.
(4)Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup film iklan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah membentuk LSF untuk melakukan penyensoran film dan iklan film.
(2)LSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat tetap dan independen yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
(3)LSF berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 4

. . .

Pasal 4

(1)LSF dapat membentuk perwakilan di ibukota provinsi.
(2)Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh LSF.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi LSF terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.wakil ketua merangkap anggota;
3. c.anggota; dan
4. d.sekretaris bukan anggota.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pimpinan sekretariat LSF.
(3)Ketua dan wakil ketua dipilih oleh dan dari anggota LSF.

Pasal 6

LSF mempunyai tugas :

a.melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan
b.melakukan . . .
b.melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LSF mempunyai fungsi:

a.perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia;
b.penyusunan pedoman penerbitan dan pembatalan surat tanda lulus sensor;
c.sosialisasi secara intensif pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film dan iklan film agar dapat menghasilkan film dan iklan film yang bermutu;
d.pemberian kemudahan masyarakat dalam memilih dan menikmati pertunjukan film dan iklan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film;
e.pembantuan pemilik film dan iklan film dalam memberi informasi yang benar dan lengkap kepada masyarakat agar dapat memilih dan menikmati film yang bermutu; dan
f.pemantauan apresiasi masyarakat terhadap film dan iklan film yang diedarkan, dipertunjukkan dan menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan/atau disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pengambilan kebijakan kearah pengembangan perfilman di Indonesia.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

LSF mempunyai wewenang :

a.penentuan penggolongan usia penonton;
b.pengembalian film dan iklan film yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran untuk diperbaiki oleh pemillik film dan iklan film;
c.penyensoran ulang (re-censor) film dan iklan film yang sudah diperbaiki oleh pemilik film dan iklan film sesuai pedoman dan kriteria penyensoran;
d.pemberian surat tanda lulus sensor yang dibubuhkan untuk setiap kopi-jadi film dan iklan film yang dinyatakan telah lulus sensor;
e.pembatalan surat tanda lulus sensor;
f.pengusulan sanksi administratif kepada Pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perfilman; dan
g.pelaporan kegiatan sensor film dan iklan film baik yang lulus dan yang tidak lulus sensor kepada Presiden melalui Menteri secara periodik.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2014